PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20-2-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia

PERBAN Nomor 20-2-pbi-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6050) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar INDONESIA dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan. 2. Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang. 3. Izin Pembawaan UKA adalah izin yang diberikan Bank INDONESIA untuk melakukan Pembawaan UKA. 4. Badan Berizin adalah korporasi yang memperoleh Izin Pembawaan UKA. 5. Persetujuan Pembawaan UKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank INDONESIA kepada Badan Berizin untuk Pembawaan UKA. 6. Daerah Pabean adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai kepabeanan. 7. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 8. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. 9. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. 10. PJPUR Terdaftar adalah PJPUR yang telah melakukan pendaftaran kepada Bank INDONESIA untuk melakukan Pembawaan UKA. 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 20-2-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 14A

Pasal 14B

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 25A

Pasal 26

Pasal II