PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19-12-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

PERBAN Nomor 19-12-pbi-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran pada Bank INDONESIA. (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA; dan/atau b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank INDONESIA mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial. (4) Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus merupakan badan usaha. (2) Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA.

Pasal 7

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank INDONESIA oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen berupa: a. salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha; b. data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha; c. daftar susunan pengurus; d. gambaran umum perusahaan; e. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan f. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial. (3) Bank INDONESIA melaksanakan pendaftaran Penyelenggara Teknologi Finansial dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA wajib: a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi; c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang; e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan f. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. (3) Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar di Bank INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

(1) Bank INDONESIA mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada laman resmi Bank INDONESIA secara berkala. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial dan tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank INDONESIA oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen berupa: a. salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha; b. data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha; c. daftar susunan pengurus; d. gambaran umum perusahaan; e. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan f. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial. (3) Bank INDONESIA melaksanakan pendaftaran Penyelenggara Teknologi Finansial dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA wajib: a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi; c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang; e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan f. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. (3) Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar di Bank INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

(1) Bank INDONESIA mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada laman resmi Bank INDONESIA secara berkala. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial dan tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB IV

REGULATORY SANDBOX

Pasal 11

(1) Guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank INDONESIA menyelenggarakan Regulatory Sandbox. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox. (3) Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya yang dapat ditetapkan masuk dalam Regulatory Sandbox harus merupakan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau telah menyampaikan informasi kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 12

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jangka waktu tertentu bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Bank INDONESIA MENETAPKAN status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial berupa: a. berhasil; b. tidak berhasil; atau c. status lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (3) Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. (4) Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan. (5) Dalam hal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, Bank INDONESIA dapat menyampaikan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 13

(1) Selama proses uji coba dalam Regulatory Sandbox, Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN kebijakan tertentu bagi Penyelenggara Teknologi Finansial. (2) Penetapan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan karakteristik produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Regulatory Sandbox diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.