PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18-9-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

PERBAN Nomor 18-9-pbi-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 12

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang. (2) Pengawasan yang dilakukan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang; b. memastikan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA dilaksanakan secara aman dan akuntabel dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan d. memastikan Kegiatan Layanan Uang dilakukan dengan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Objek pengawasan Bank INDONESIA di bidang Sistem Pembayaran antara lain mencakup: a. penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank INDONESIA; b. kepesertaan Sistem Pembayaran Bank INDONESIA; c. penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri; dan d. pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran. (2) Objek pengawasan Bank INDONESIA di bidang Pengelolaan Uang Rupiah mencakup penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA. (3) Objek pengawasan Bank INDONESIA atas Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain: a. penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; b. penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah; c. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean INDONESIA; dan d. penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pengawasan langsung.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank INDONESIA. (2) Setiap pihak wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank INDONESIA antara lain: a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta; b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau c. akses terhadap sistem informasi, yang diperlukan dalam pengawasan langsung. (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.

Pasal 17

(1) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b. (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.