PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18-2-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

PERBAN Nomor 18-2-pbi-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perbankan Syariah. 4. Nasabah adalah: a. Perorangan yang memiliki kewarganegaraan INDONESIA; atau b. Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum INDONESIA, berdomisili di INDONESIA termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 5. Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Al tahawwuth al-Islami) yang selanjutnya disebut Lindung Nilai Syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah. 6. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. 7. Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 8. Transaksi Spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi Spot adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow). 9. Forward Agreement (Al-muwa’adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yang selanjutnya disebut Forward Agreement adalah saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan Transaksi Spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji. 10. Pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUS, UUS, atau Nasabah yang memohon Transaksi Lindung Nilai Syariah. 11. Pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemberi adalah BUS, UUS, atau BUK yang memberikan Transaksi Lindung Nilai Syariah. 12. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB IV

UNDERLYING TRANSAKSI

Pasal 9

Koreksi

Setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib memiliki Underlying Transaksi.

Pasal 10

Koreksi

(1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri. (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk: a. penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD); b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; dan c. fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain berupa standby financing dan undisbursed financing.

Pasal 11

(1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi. (2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 12

Pemberi wajib memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan b. dokumen pendukung berupa: 1. fotokopi dokumen identitas Pemohon dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 2. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pemohon atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Pemohon yang memuat informasi mengenai: a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi; dan b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan mata uang, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa perkiraan.

Pasal 13

(1) Pemberi harus memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah pada saat Forward Agreement. (2) Dalam hal Pemberi telah mengetahui track record Pemohon dengan baik dan Pemohon menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Syariah yang disampaikan Pemohon secara berkala.

Peraturan Badan Nomor 18-2-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20