PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18-11-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Pasar Uang

PERBAN Nomor 18-11-pbi-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO DI PASAR UANG

Pasal 13

(1) Pelaku Pasar yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit: a. etika bertransaksi dan market code of conduct atau pedoman lain yang sejenis; b. transparansi dan keterbukaan informasi; c. perlindungan konsumen; dan d. mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution). (3) Pelaku Pasar yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang, selain menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan risiko sistemik Pelaku Pasar yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang terhadap industri Pelaku Pasar. (4) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mempertimbangkan risiko sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Pasar mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pegawai atau staf Pelaku Pasar yang melakukan aktivitas treasury wajib memiliki sertifikasi treasury dari lembaga yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sertifikasi treasury sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan transaksi di Pasar Uang, Pelaku Pasar wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. (2) Bank yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank umum. (3) Perusahaan Efek yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 16

Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan kewajiban penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan bagi Pelaku Pasar berupa Nasabah orang- perseorangan dan Nasabah bukan penduduk.

BAB VIII

INFRASTRUKTUR PASAR UANG

Pasal 17

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN infrastruktur Pasar Uang. (2) Infrastruktur Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sarana pelaksanaan transaksi; b. sarana penyelesaian dana; c. sarana penyelesaian Instrumen Pasar Uang; d. sarana penatausahaan Instrumen Pasar Uang; dan e. sarana pengelolaan data dan informasi Pasar Uang. (3) Sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan sistem Bank INDONESIA Electronic Trading Platform (BI-ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang lazim digunakan di Pasar Uang. (4) Sarana penyelesaian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Rupiah di luar pemindahbukuan (overbooking) menggunakan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank INDONESIA. (5) Sarana penyelesaian Instrumen Pasar Uang dan penatausahaan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d menggunakan Bank INDONESIA Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) atau sarana penyelesaian dan penatausahaan instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (6) Sarana pengelolaan data dan informasi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui sistem pelaporan transaksi Bank INDONESIA atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 18

(1) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan fungsi: a. penyelesaian transaksi; b. penatausahaan Instrumen Pasar Uang; dan/atau c. pelaksanaan kliring transaksi di Pasar Uang. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas: a. lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan b. lembaga kliring dan penjaminan. (3) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan kegiatan penatausahaan Instrumen Pasar Uang dan penyelesaian transaksi di Pasar Uang. (4) Lembaga kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertindak sebagai penyelenggara kliring dan penjaminan transaksi di Pasar Uang. (5) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menatausahakan Instrumen Pasar Uang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (6) Pelaksanaan kliring transaksi di Pasar Uang dilakukan oleh Bank INDONESIA atau lembaga kliring yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA.

Pasal 19

(1) Bank INDONESIA mengatur mekanisme penyelesaian transaksi di Pasar Uang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian transaksi di Pasar Uang diatur dengan ketentuan Bank INDONESIA.

BAB XI

SANKSI

Pasal 24

Koreksi

(1) Bank INDONESIA mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Pelaku Pasar dan Lembaga Pendukung Pasar Uang. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; c. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang; d. pencabutan izin usaha di Pasar Uang; dan/atau e. pembatasan dan/atau larangan kegiatan dalam sistem pembayaran. (3) Pelaku Pasar dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (5) Pihak yang ditugaskan oleh Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (6) Setiap Pelaku Pasar dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 22. (7) Bank INDONESIA menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Pelaku Pasar, Lembaga Pendukung Pasar Uang, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA, dan pihak yang ditugaskan oleh Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan, kepada: a. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada Pelaku Pasar, Lembaga Pendukung Pasar Uang, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; b. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi Badan Usaha Milik Negara; c. Bursa Efek INDONESIA, dalam hal sanksi dikenakan bagi Nasabah berupa korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA; dan/atau d. Instansi yang berwenang, dalam hal sanksi dikenakan kepada pihak yang ditugaskan oleh Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan.

Peraturan Badan Nomor 18-11-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Pasar Uang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

BAB XIII

Pasal 26

Pasal 27