PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17-24-pbi-2015 Tahun 2015 tentang REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

PERBAN Nomor 17-24-pbi-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEPEMILIKAN REKENING GIRO

Pasal 2

Koreksi

(1) Pihak yang dapat memiliki Rekening Giro adalah sebagai berikut: a. Pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank INDONESIA yaitu: 1. Bank; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. Lembaga atau pihak lain. b. Pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro yaitu: 1. instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2; 2. lembaga keuangan internasional; 3. bank sentral negara lain; dan 4. pihak lain. (2) Penetapan pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank INDONESIA dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; b. memiliki hubungan kerjasama internasional dengan Bank INDONESIA secara bilateral atau multilateral; dan/atau c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank INDONESIA. (3) Pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki Rekening Giro setelah memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.

Pasal 3

(1) Bank wajib memiliki Rekening Giro Rupiah. (2) Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki Rekening Giro Valas. (3) Selain memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dapat memiliki Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan Bank INDONESIA. (4) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dengan Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 4

Kementerian Keuangan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus.

Pasal 5

(1) Pihak selain Bank dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus. (2) Kepemilikan Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank INDONESIA.

Pasal 6

Rekening Giro hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pihak.

Pasal 7

Rekening Giro tidak dapat dijaminkan oleh Pemilik Rekening Giro kepada pihak manapun.

BAB VI

SARANA PENYETORAN DAN PENARIKAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyetoran Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan: a. warkat penyetoran tunai; b. BG BI; c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA; dan d. sarana penyetoran lain. (2) Penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan: a. Cek BI; b. BG BI; c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA; dan d. sarana penarikan lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyetoran dan penarikan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 14

Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

Pasal 15

BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam Rupiah antar Rekening Giro dan dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank INDONESIA.

Pasal 16

Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c digunakan untuk pemindahan dana antar Rekening Giro atau dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank INDONESIA.

Pasal 17

(1) Sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah sarana yang digunakan oleh Pemilik Rekening Giro di luar Cek BI, BG BI, dan sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA. (2) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan b. sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro. (3) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya dapat digunakan apabila sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c tidak dapat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu. (4) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Koreksi

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai hubungan rekening giro antara Bank INDONESIA dengan pihak ekstern dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pasal 39

Koreksi

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern; b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000; c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 6/16/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern; d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/48/PBI/2005 tanggal 16 November 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern; e. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/32/PBI/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern; dan f. ketentuan terkait dengan rekening giro yang bertentangan dengan Peraturan Bank INDONESIA ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 17-24-pbi-2015 Tahun 2015 tentang REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

BAB XII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XIV

Pasal 34

BAB XV

Pasal 35

BAB XVI

Pasal 36

BAB XVII

Pasal 37

BAB XVIII

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40