PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17-10-pbi-2015 Tahun 2015 tentang RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

PERBAN Nomor 17-10-pbi-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 2. Kredit adalah kredit sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan. 3. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Properti adalah Rumah Tapak, Rumah Susun, dan Rumah Kantor atau Rumah Toko. 5. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain griya tawang, kondominium, apartemen, dan flat. 7. Rumah Kantor atau Rumah Toko adalah tanah berikut bangunan yang izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial antara lain perkantoran, pertokoan, atau gudang. 8. Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP adalah kredit konsumsi yang terdiri atas: a. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak; b. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun; dan c. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP Ruko atau KP Rukan. 9. Pembiayaan Properti yang selanjutnya disebut KP Syariah adalah Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas: a. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak Syariah; b. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun Syariah; dan c. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah. 10. Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disingkat MMQ adalah musyarakah atau syirkah dalam rangka kepemilikan Properti antara Bank dengan nasabah dengan kondisi penyertaan kepemilikan Properti oleh Bank akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh nasabah. 11. Uang Jaminan yang selanjutnya disebut Deposit adalah uang yang harus diserahkan oleh nasabah kepada Bank dalam rangka kepemilikan Properti yang dilakukan dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). 12. Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai Kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Kredit berdasarkan harga penilaian terakhir. 13. Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. 14. Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut KKB atau KKB Syariah adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian kendaraan bermotor. 15. Uang Muka adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari harga pembelian Properti atau kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.

BAB II

PENGATURAN RASIO LTV ATAU RASIO FTV

Pasal 3

Koreksi

(1) Perhitungan Kredit dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio LTV untuk Bank Umum ditetapkan sebagai berikut: a. Kredit ditetapkan berdasarkan plafon Kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit; dan b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen terhadap Properti yang menjadi agunan. (2) Perhitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio FTV untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditetapkan sebagai berikut: a. Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu: 1. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ ditetapkan berdasarkan harga pokok Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan; 2. Pembiayaan berdasarkan akad MMQ ditetapkan berdasarkan penyertaan Bank dalam rangka kepemilikan Properti sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan; dan 3. Pembiayaan berdasarkan akad IMBT ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan harga Properti dengan Deposit sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan. b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen terhadap Properti yang menjadi agunan.

Pasal 4

Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut: a. apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan b. apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen.

Pasal 5

Penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah kantor jasa penilai publik yang paling kurang memenuhi kriteria: a. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang; b. tidak merupakan pihak terkait dengan Bank; c. tidak merupakan pihak terafiliasi dengan debitur atau nasabah dan pengembang yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari kantor jasa penilai publik (KJPP); dan d. tercatat sebagai anggota asosiasi penilai independen atau asosiasi penilai publik.

Pasal 6

Pasal 7

Penentuan urutan Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memperhitungkan seluruh KP dan KP Syariah yang telah diterima debitur atau nasabah di Bank yang sama maupun Bank lainnya.

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau Rasio FTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan b. rasio KP atau KP Syariah bermasalah dari total KP atau KP Syariah secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen). (2) Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan rasio KP atau KP Syariah bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan bulanan Bank Umum atau laporan bulanan Bank Umum Syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 9

Pasal 10

Penetapan Rasio LTV dan Rasio FTV untuk Kredit atau Pembiayaan selain yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 diserahkan kepada kebijakan Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 11

Dalam rangka penetapan Rasio LTV dan/atau Rasio FTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, Bank wajib: a. memperlakukan debitur atau nasabah suami dan istri sebagai 1 (satu) debitur atau nasabah kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris; b. meminta surat pernyataan dari calon debitur atau nasabah yang paling kurang memuat keterangan mengenai KP dan/atau KP Syariah yang masih berjalan (outstanding) dan/atau yang sedang dalam proses pengajuan permohonan, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank yang lain; dan c. menolak permohonan KP dan/atau KP Syariah yang diajukan apabila calon debitur atau nasabah tidak bersedia menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 12

Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) berdasarkan Properti yang masih menjadi agunan dari KP atau KP Syariah sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) tersebut diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru; b. Rasio LTV atau Rasio FTV Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada Rasio LTV atau Rasio FTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 9; dan c. jumlah Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) yang diberikan oleh Bank wajib memperhitungkan jumlah baki debet Kredit atau Pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

Pasal 13

Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan mengambil alih (take over) Kredit atau Pembiayaan dari Bank lain, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kredit atau Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan Kredit atau Pembiayaan sebelumnya di Bank lain tidak diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru; atau b. Kredit atau Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up) diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12.

Pasal 14

Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan untuk pemenuhan Uang Muka dalam rangka KP, KP Syariah, KKB, dan KKB Syariah kepada debitur atau nasabah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau Rasio FTV, Bank hanya dapat memberikan KP atau KP Syariah jika Properti yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh. (2) Bank dapat memberikan KP atau KP Syariah dengan Properti yang akan dibiayai belum tersedia secara utuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kredit atau Pembiayaan merupakan KP atau KP Syariah pada urutan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dengan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan Properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah; dan c. terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila Properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian.

Pasal 16

(1) Dalam hal Bank memberikan KP atau KP Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) maka pencairan KP atau KP Syariah dimaksud hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan Properti yang dibiayai. (2) Perkembangan pembangunan Properti yang dibiayai didasarkan atas laporan perkembangan pembangunan Properti yang berasal dari: a. pengembang, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. penilai independen, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama bernilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa Kredit atau Pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan mengenai Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP atau KP Syariah.

BAB Kedua

Rasio LTV atau Rasio FTV

Pasal 6

Koreksi

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk Bank yang memberikan KP dan KP Syariah diatur sebagai berikut: a. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama ditetapkan paling tinggi sebesar: 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); 2. 85% (delapan puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT, dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi); dan 3. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun, KP Rumah Tapak, KP Rusun Syariah, dan KP Rumah Tapak Syariah berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua diatur sebagai berikut: 1. Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan d) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 2. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 3. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga dan seterusnya diatur sebagai berikut: 1. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 2. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 3. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 65% (enam puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Uang Muka

Pasal 14

Koreksi

Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan untuk pemenuhan Uang Muka dalam rangka KP, KP Syariah, KKB, dan KKB Syariah kepada debitur atau nasabah.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

PENGATURAN UANG MUKA KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 18

Koreksi

Uang Muka yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah dalam rangka KKB atau KKB Syariah ditetapkan sebagai berikut: a. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua; b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: 1. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau 2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya; dan c. paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 19

(1) Ketentuan mengenai Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan b. rasio KKB atau KKB Syariah bermasalah dari total KKB atau KKB Syariah secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen). (2) Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan rasio KKB atau KKB Syariah bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan bulanan Bank Umum atau laporan bulanan Bank Umum Syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 20

Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Uang Muka yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah dalam rangka KKB atau KKB Syariah ditetapkan sebagai berikut: a. paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua; b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: 1. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau 2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya; dan c. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Rasio LTV atau Rasio FTV diatur sebagai berikut: a. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama ditetapkan paling tinggi sebesar: 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); 2. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); 3. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi); dan 4. 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak, KP Rusun, KP Rumah Tapak Syariah, dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua diatur sebagai berikut: 1. Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 2. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 3. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga dan seterusnya diatur sebagai berikut: 1. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 2. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi). 3. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar: a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

Peraturan Badan Nomor 17-10-pbi-2015 Tahun 2015 tentang RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27