PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-8-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

PERBAN Nomor 16-8-pbi-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 24B

(1) Penerbit dapat menyelenggarakan LKD. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyelenggaraan LKD oleh Penerbit dilakukan melalui kerja sama dengan Agen LKD.

Pasal 24C

BAB Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara LKD

Pasal 24F

Koreksi

(1) Penerbit yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD harus menyampaikan kepada Bank INDONESIA rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD. (2) Penerbit wajib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Agen LKD. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), Pasal 11A ayat (4), danPasal 24E ayat (1).

Pasal 24G

(1) Penerbit yang bekerjasama dengan Agen LKD wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan LKD kepada Bank INDONESIA secara berkala. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA. 14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus terlebih dahulu memperoleh: a. izin atau persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi Bank; atau b. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi Lembaga Selain Bank. 15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 11A,Pasal 11B, Pasal 12, Pasal 12A ayat (3), Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24,Pasal 24D, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 29, dan/atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 16. Pasal 34 dihapus. 17. Pasal 35 dihapus. 18. Pasal 36 dihapus. 19. Pasal 37 dihapus. 20. Pasal 38 dihapus. 21. Pasal 40 dihapus. 22. Pasal 41 dihapus. 23. Pasal 42 dihapus. 24. Pasal 43 dihapus. 25. Pasal 44 dihapus. 26. Pasal 45 dihapus. 27. Pasal 46 dihapus. 28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pasal II

1. Permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini tunduk pada Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money). 2. Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, tetap www.djpp.kemenkumham.go.id berlakudalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini. 3. Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan layanan umumyang dilakukan secara eksklusif sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut. 4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. 5. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bank INDONESIA berwenang: a. meminta Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring,dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhiruntuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu; b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; c. membatalkan izin yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau d. mencabut izin Uang Elektronik yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. (2) Pelaksanaan kewenangan Bank INDONESIA untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain: a. hasil pengawasan Bank INDONESIA yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak dapat menyelenggarakan Uang Elektronik dengan baik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. hasil evaluasi atas izin penyelenggaraanUang Elektronik yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A; c. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank INDONESIA untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku; d. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank INDONESIA untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (3) Dalam rangka memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik oleh Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan LKD, Bank INDONESIA dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan langsung (on site visit) terhadap Agen LKD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 16-8-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

BAB Kesatu

Pasal 24B

Pasal 24C

BAB Kesatu

Pasal 24B

Pasal 24C

BAB Kedua

Pasal 24D

BAB Ketiga

Pasal 24E

BAB Keempat

Pasal 24F

Pasal 24G

Pasal 25A

Pasal 33

Pasal 47

Pasal II