PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-15-pbi-2014 Tahun 2014 tentang KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

PERBAN Nomor 16-15-pbi-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi: a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanismejual dan beli UKA; dan b. pembelian Cek Pelawat. (2) Transaksijual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut: a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik; dan b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbanksepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menerapkan ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Penyelenggara KUPVABukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (5) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat; b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank INDONESIA; d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang; dan e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

(1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara KUPVA Bukan Bankdilarang: a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin; b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang sahamPenyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 5

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi.

Pasal 6

Dalam melakukan kegiatannya, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank MENETAPKAN kurs jual dan beli UKA, dan kurs beli Cek Pelawat sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III

PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASINGBUKAN BANK

Pasal 7

(1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulumemperoleh izin dari Bank INDONESIA. (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA. (3) Untuk memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bankharusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh: 1. warga negara INDONESIA;dan/atau 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA; b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat; c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering). (4) Permohonanizin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Dalam menerbitkan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); b. pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin; dan c. penyuluhan ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin. (2) Pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah pemohon izin memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (3) Penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah lokasi tempat usaha dinyatakan layak oleh Bank INDONESIA berdasarkan pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga dilakukan dalam rangka pemberian persetujuan atas perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lokasi tempat usaha dan penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 9

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harusmengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c. (2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA maka pemohon izin dinyatakan membatalkan permohonannya.

Pasal 10

Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan pembatasan perizinan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 11

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank INDONESIA menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 13

Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak memiliki kredit bermasalahsesuai data dalam sistem informasi kredit; d. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank INDONESIA karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. telahmengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank INDONESIA; dan h. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan perundang- undangan lain yang berlaku.

Pasal 14

Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi kredit; d. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank INDONESIA karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. telahmengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank INDONESIA; dan h. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

(1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank INDONESIA. (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dan Pasal 14. (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 16

(1) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal pemegang saham terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga)bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang: www.djpp.kemenkumham.go.id a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA; b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (“Authorized Money Changer”), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA,di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha. (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya. (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut: a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 18

(1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA. (2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabangserta pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, serta prosedur pemberian persetujuan diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 19

(1) Pembukaan gerai (counter) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh penegasan. (2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, jangka waktu, dan tujuanpembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA. (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan, persyaratan kelayakan lokasi, dan kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 21

(1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modalPenyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 22

(1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabangPenyelenggara KUPVA Bukan Bankdapat dilakukan atas: a. permintaan Bank INDONESIA; atau b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkanalasan tertentu. (2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bwajib terlebih dahulu memperoleh persetujuanBank INDONESIA. (3) Untuk memperolehpersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling kurang dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang; b. pernyataan dari pemegang saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap tuntutan di kemudian hari; c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA; dan d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (4) Atas penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bankdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB Kesatu

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Pasal 13

Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak memiliki kredit bermasalahsesuai data dalam sistem informasi kredit; d. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank INDONESIA karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. telahmengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank INDONESIA; dan h. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan perundang- undangan lain yang berlaku.

Pasal 14

Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi kredit; d. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank INDONESIA karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. telahmengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank INDONESIA; dan h. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

(1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank INDONESIA. (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dan Pasal 14. (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 16

(1) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal pemegang saham terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga)bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.