PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-12-pbi-2014 Tahun 2014 tentang OPERASI MONETER SYARIAH

PERBAN Nomor 16-12-pbi-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

KEGIATAN OPERASI MONETER SYARIAH

Pasal 4

Koreksi

(1) Kegiatan OMS harus memenuhi prinsip syariah. (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

Pasal 5

Koreksi

Kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan: a. OPT Syariah; dan b. Standing Facilities Syariah.

Pasal 6

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara: a. penerbitan SBIS; b. jual beli surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi SBSN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan; c. penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing; dan/atau d. transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

Pasal 7

Jual beli surat berharga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain: a. pembelian secara lepas (outright buying); b. penjualan secara lepas (outright selling); c. penjualan secara bersyarat (repurchase agreement/repo); dan/atau d. pembelian secara bersyarat (reverse repo). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing.

Pasal 9

Penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dicairkan oleh Bank sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 10

Pasal 11

OPT Syariah dapat dilaksanakan setiap Hari Kerja.

Pasal 12

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.

Pasal 13

Standing Facilities Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. penyediaan fasilitas simpanan (deposit facility); dan b. penyediaan fasilitas pembiayaan (financing facility).

Pasal 14

(1) Fasilitas simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank INDONESIA Syariah (FASBIS). (2) Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain dilakukan dalam bentuk repo surat berharga dalam Rupiah.

Pasal 15

(1) Standing Facilities Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Bank INDONESIA pada setiap Hari Kerja. (2) Pelaksanaan Standing Facilities Syariah dilakukan melalui mekanisme nonlelang. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

Pasal 16

Koreksi

(1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban Repo SBIS.

Pasal 17

Koreksi

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut: a. satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); d. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; dan e. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Pasal 18

(1) Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah Bank. (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 19

(1) Bank dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip qard yang diikuti dengan rahn. (3) Bank yang mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menandatangani Perjanjian Pengagunan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank INDONESIA. (4) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan mengenakan biaya Repo SBIS.

Pasal 20

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBIS dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem penyelesaian transaksi SBIS dan pencatatan kepemilikan SBIS. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless).

Pasal 21

Bank INDONESIA melunasi SBIS pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

BAB V

PESERTA OPERASI MONETER SYARIAH DAN LEMBAGA PERANTARA

Pasal 22

Koreksi

(1) Peserta OMS terdiri dari: a. peserta OPT Syariah, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan b. peserta Standing Facilities Syariah, yaitu Bank. (2) Peserta OPT Syariah dapat mengikuti kegiatan OPT Syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perantara. (3) Peserta Standing Facilities Syariah hanya dapat mengikuti Standing Facilities Syariah secara langsung. (4) Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan bagi peserta OMS dan lembaga perantara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

(1) Peserta OMS dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan. (2) Peserta OMS dan lembaga perantara yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya. (3) Peserta OMS dan lembaga perantara harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi OMS yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Dalam hal peserta OMS dan lembaga perantara tidak memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank INDONESIA.

Pasal 24

Dalam mengikuti kegiatan OMS, lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilarang mengajukan penawaran untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 25

(1) Peserta OMS wajib memiliki: a. rekening giro Rupiah di Bank INDONESIA; dan b. rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA dalam hal peserta OMS mengikuti transaksi OPT syariah dalam valuta asing. (2) Peserta OMS wajib memiliki rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Peserta OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang mengikuti kegiatan OMS secara langsung maupun tidak langsung wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro Rupiah di Bank INDONESIA dan/atau surat berharga dalam Rupiah yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. (4) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, peserta OMS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi OMS yang bersangkutan dinyatakan batal. (5) Peserta OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang mengikuti transaksi OPT syariah dalam valuta asing wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro di Bank INDONESIA atau transfer dana yang cukup ke rekening Bank INDONESIA di bank koresponden untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Dalam hal peserta OMS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka transaksi OMS yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 26

Dalam rangka penyelesaian transaksi OMS, Bank INDONESIA berwenang untuk melakukan pendebetan rekening giro di Bank INDONESIA dan/atau rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian milik peserta OMS.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

Koreksi

(1) Dalam hal transaksi OMS dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), peserta OMS dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi OMS yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal transaksi memiliki second leg, nilai transaksi OMS yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai transaksi dana pada saat first leg. (3) Dalam hal transaksi OMS dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), peserta OMS dikenakan sanksi berupa : a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank INDONESIA pada saat pengumuman rencana transaksi. (4) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dalam hal peserta OMS melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, peserta OMS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) Hari Kerja berturut- turut. (5) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg transaksi repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan harga surat berharga pada transaksi second leg lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMS dikenakan sanksi www.djpp.kemenkumham.go.id tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi first leg dan harga pada transaksi second leg setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-repo-kan. (6) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg transaksi reverse repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan harga pasar SBSN pada transaksi second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-reverse repo-kan. (7) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk transaksi repo financing facility peserta OMS yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari syariah yang tidak lunas.

(1) Penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang dipelihara BUS pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai posisi devisa neto bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. (2) Nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUS. (3) BUS melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Dalam hal BUS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto. (5) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing maka perhitungan nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing dapat menjadi pengurang posisi devisa neto bank umum konvensional yang memiliki UUS. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing dilaporkan oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS. (7) Perhitungan nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto dan pelaporan posisi devisa neto oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter.

Peraturan Badan Nomor 16-12-pbi-2014 Tahun 2014 tentang OPERASI MONETER SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30