PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-11-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

PERBAN Nomor 16-11-pbi-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 5

Koreksi

Bank INDONESIA melakukan pengawasan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui: a. surveilans Sistem Keuangan; dan b. pemeriksaan terhadap Bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Bank INDONESIA melakukan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam rangka melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik. (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi Sistem Keuangan, identifikasi dan analisis risiko Sistem Keuangan, serta penilaian risiko Sistem Keuangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank INDONESIA. (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan Bank, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 8

(1) Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap Systemically Important Bank dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id Bank lainnya untuk meyakini Risiko Sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha Bank. (2) Untuk meyakini Risiko Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan pemeriksaan oleh Bank INDONESIA dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank INDONESIA dan/atau kewajaran data yang disampaikan Bank kepada Bank INDONESIA.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank INDONESIA dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain jika perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank atau berdampak sistemik.

Pasal 10

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memberikan kepada pemeriksa: a. dokumen dan/atau data yang diminta; b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis; c. akses terhadap sistem informasi Bank; dan/atau d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. (2) Bank dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghambat proses pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 16-11-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16