PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-1-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

PERBAN Nomor 16-1-pbi-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Bank INDONESIA. 2. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. 3. Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Konsumen adalah setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. 5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 6. Lembaga Selain Bank adalah lembaga selain bank yang berbadan hukum INDONESIA dan menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 3

Koreksi

Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi: a. keadilan dan keandalan; b. transparansi; c. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Koreksi

Penyelenggara berhak untuk memastikan itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pasal 5

(1) Penyelenggara wajib memberikan kesetaraan akses kepada setiap Konsumen. (2) Untuk memberikan kesetaraan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada Konsumen. (3) Selain memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara juga wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada Konsumen berkebutuhan khusus.

Pasal 6

Dalam memberikan jasa Sistem Pembayaran yang berdampak adanya biaya bagi Konsumen, Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Konsumen.

Pasal 7

(1) Dalam hal Penyelenggara mengenakan biaya kepada Konsumen dalam penyediaan jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara wajib MENETAPKAN biaya secara wajar. (2) Untuk MENETAPKAN biaya yang wajar Penyelenggara wajib memiliki pedoman penetapan biaya.

Pasal 8

(1) Dalam membuat perjanjian dengan Konsumen, Penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat: a. menyatakan pelepasan/pengalihan tanggung jawab Penyelenggara kepada Konsumen; b. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa Sistem Pembayaran yang digunakan oleh Konsumen; c. memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa Sistem Pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id d. menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan Penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara. (2) Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh Konsumen.

Pasal 9

(1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang andal dalam menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran. (2) Penyediaan sistem yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai masing-masing jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 10

Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.

Pasal 11

(1) Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran. (3) Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti; dan b. menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Penyelenggara kepada Konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis.

Pasal 12

(1) Penyelenggara wajib menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen untuk memperoleh informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian informasi mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 13

Penyelenggara wajib mengelola dan menatausahakan dokumen Konsumen yang memuat data dan/atau informasi yang akurat, terkini, dan jelas.

Pasal 14

(1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen. (2) Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perlindungan data dan/atau informasi Konsumen.

Pasal 15

(1) Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi Konsumen kepada pihak lain. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Persetujuan secara tertulis dari Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diperoleh Penyelenggara sebelum Penyelenggara memberikan data dan/atau informasi Konsumen yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen. (2) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi: a. penerimaan pengaduan; b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan yang dilakukannya.

Pasal 18

(1) Penyelenggara wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen. (2) Kewenangan unit kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

Penyelenggara wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.

Pasal 20

(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank INDONESIA sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara; b. permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi; dan c. Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan, besarnya nilai potensi kerugian finansial yang dapat disampaikan pengaduannya kepada Bank INDONESIA, dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pasal 21

(1) Khusus dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah kepada Konsumen, Penyelenggara juga: a. harus menyediakan uang Rupiah dalam: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. kondisi layak edar; dan 2. jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen; b. wajib memastikan bahwa uang Rupiah yang disediakan merupakan uang Rupiah: 1. asli; 2. masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; dan 3. dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen; dan c. wajib menerima penyetoran uang Rupiah dari Konsumen. (2) Dalam menerima penyetoran uang Rupiah dari Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penyelenggara harus memeriksa keaslian uang Rupiah yang disetorkan oleh Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Pasal 22

Dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen.

Pasal 23

Penyelenggara harus memastikan penerapan prinsip Perlindungan Konsumen oleh pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara.

Peraturan Badan Nomor 16-1-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32