Koreksi Pasal 38

(1) Penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak Transaksi, membatalkan Transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha, dalam hal: a. calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28; b. Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner menggunakan nama fiktif dan/atau anonim; c. Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan informasi calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner; d. berdasarkan pemantauan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdapat Transaksi yang tidak sesuai dengan pengetahuan tentang Pengguna Jasa, serta profil bisnis dan profil risiko Pengguna Jasa; e. Pengguna Jasa tidak dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan Penyelenggara untuk memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi, serta sumber dana; dan/atau f. memiliki sumber dana Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. (2) Penyelenggara mendokumentasikan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyelenggara wajib melaporkan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. (4) Penyelenggara wajib mencantumkan dan memberitahukan kepada calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa terkait kewenangan Penyelenggara untuk menolak hubungan usaha, menolak Transaksi, membatalkan Transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen pelaksanaan hubungan usaha dan/atau bentuk lain yang dipublikasikan oleh Penyelenggara.