Koreksi Pasal 37

(1) Penyelenggara dapat melakukan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, atas inisiatif sendiri. (2) Penundaan Transaksi atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Pengguna Jasa melakukan Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; b. calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau c. calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. (3) Penyelenggara wajib melakukan penundaan Transaksi secara seketika setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. (4) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (5) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan b. dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.