PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

PERBAN Nomor 9 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS. 5. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang diberikan Bank INDONESIA kepada Bank melalui pengurangan giro Bank di Bank INDONESIA dalam rangka kewajiban pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata. 6. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa- menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah. 8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai pengendalian moneter. 9. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS. 10. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS. 11. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan kepada Bank penerima KLM. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surveilans dan/atau pemeriksaan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank INDONESIA dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM. (2) Bank INDONESIA dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank penerima KLM.

Pasal 18

(1) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diketahui adanya ketidakakuratan data realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM, Bank INDONESIA melakukan penelitian ulang terhadap: a. pemenuhan kriteria Bank penerima KLM; dan/atau b. kesesuaian besaran KLM yang diterima Bank, pada periode penggunaan data yang tidak akurat. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa: a. Bank tidak memenuhi kriteria untuk menerima KLM; dan/atau b. besaran KLM yang diterima Bank berdasarkan data dimaksud lebih besar dari yang seharusnya, Bank INDONESIA melakukan perhitungan ulang. (3) Perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. kewajiban pemenuhan GWM; b. kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan/atau c. remunerasi GWM bagi BUK atau insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS atau UUS. (4) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa: a. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM, berlaku ketentuan pengenaan sanksi dan pengembalian remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pengendalian moneter; dan/atau b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, berlaku ketentuan pengenaan sanksi atas kekurangan pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS. (5) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa: a. Bank telah memenuhi kewajiban pemenuhan GWM dan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan b. terdapat kekurangan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah yang diterima Bank, Bank mendapatkan tambahan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip syariah pada periode kekurangan tersebut. (6) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk paling banyak 12 (dua belas) periode pemenuhan GWM yang terkini pada periode penggunaan data yang tidak akurat. (7) Ketentuan mengenai penelitian ulang dan perhitungan ulang KLM kepada Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20