PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Koreksi

(1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I berwenang: a. menyusun strategi pengumpulan Zakat; b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki; c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat; d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan; e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat; f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki; g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat; h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat; i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota; j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

Pasal 7

(1) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II berwenang: a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik; c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 8

(1) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua III berwenang: a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat; b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat; d. melaksanakan pengelolaan keuangan; e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat; f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 9

(1) Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua IV berwenang: a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat; b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS; c. menyusun perencanaan Amil Zakat; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat; e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset; g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota; h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 10

Dalam hal jumlah Wakil Ketua kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan ini, Wakil Ketua dapat merangkap tugas dan kewenangan yang lowong setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13