PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 7. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan. 8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 10. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. 11. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 12. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 13. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 15. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 19. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 22. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 23. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 24. Pemantau Pemilu adalah lembaga, organisasi, atau perwakilan negara sahabat di INDONESIA yang telah diregistrasi dan mendapatkan izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. 25. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. 26. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. 27. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu. 28. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. 29. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. 30. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. 31. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 32. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik INDONESIA, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. 33. Investigasi adalah kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu. 34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. (2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Temuan/penerimaan Laporan; b. pengumpulan alat bukti; c. klarifikasi; d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang; e. pengkajian; dan/atau f. pemberian rekomendasi.

Pasal 4

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran; b. batas waktu Temuan; c. pihak terlapor; dan d. peristiwa dan uraian kejadian. (4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan.

Pasal 5

(1) Dalam hal hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. (2) Dalam hal hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 6

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. (2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya. (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat kuasa.

Pasal 7

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 8

(1) Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1. (2) Formulir peneriman laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap. (3) Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. (4) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. (5) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3. (6) Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.

Pasal 9

(1) Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima. (2) Kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya. (3) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan; b. pihak terlapor; c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. (4) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. peristiwa dan uraian kejadian; b. tempat peristiwa terjadi; c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d. bukti. (5) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; b. Pelanggaran Administratif Pemilu; c. Tindak Pidana Pemilu; dan/atau d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

(1) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk diregistrasi, diproses, dan ditindaklanjuti. (2) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan/atau dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; b. dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti; c. dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan Pelanggaran Pemilu; d. dugaan pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran; dan/atau e. dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi. (3) Dalam hal kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas Pemilu dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam meneruskan kepada Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Gakkumdu.

Pasal 11

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan Laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima. (2) Format penomoran dibuat sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

(1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang belum memenuhi syarat formil dan/atau materil, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima. (2) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima, Pengawas Pemilu tidak meregisterasi Laporan Dugaan Pelanggaran. (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang menerima laporan tidak meregistrasi Laporan Dugaan Pelanggaran. (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi, diberitahukan kepada Pelapor. (5) Pemberitahuan Laporan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada Pelapor.

Pasal 13

(1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal. (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu; b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan. (4) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu LN disampaikan kepada Bawaslu.

Pasal 14

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu. (2) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan: a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu; b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau c. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang. (3) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan. (4) Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi. (2) Pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

BAB Keempat

Kajian Awal

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu. (3) Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

Pasal 17

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN MEMUTUSKAN untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi. (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 18

(1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya. (2) Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.9. (3) Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk. (4) Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.7. (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

Pasal 25

(1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk. (2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat: a. kasus posisi; b. data; c. kajian; d. kesimpulan; dan e. rekomendasi; (3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.10. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN. (5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 26

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk menentukan sebagai berikut: a. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; b. Tindak Pidana Pemilu; c. Pelanggaran Administratif Pemilu; d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; atau e. bukan pelanggaran.

BAB Ketiga

Klarifikasi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

(1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. (2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua, anggota, tenaga ahli, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. (3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan. (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu. (5) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal Bawaslu, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 27

Koreksi

Pengawas Pemilu melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang paling sedikit terdiri dari Laporan/Temuan dan dokumen hasil kajian.

Pasal 28

Koreksi

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan meneruskan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggunakan formulir penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.11. (2) Penerusan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas hasil penanganan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

(1) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA pada Gakkumdu, sesuai dengan tingkatannya sebagaimana formulir penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.12. (2) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu. (3) Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari. (4) Penerusan Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas Temuan/Laporan dan dokumen hasil penanganan pelanggaran.

Pasal 30

(1) Panwaslu Kecamatan meneruskan pelanggaran Administratif Pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan menggunakan formulir penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.13. (2) Penerusan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas hasil penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 31

(1) Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran diluar perundang- undangan Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.14. (2) Penerusan/rekomendasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

Pasal 32

(1) Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran, dihentikan dan tidak ditindaklanjuti. (2) Penghentian atau tidak ditindaklanjutinya Temuan atau Laporan pelanggaran diputuskan dalam pleno Pengawas Pemilu.

BAB VI

KOREKSI

Pasal 34

Koreksi

(1) Bawaslu dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

Pasal 35

Koreksi

(1) Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dibuat menggunakan formulir permintaan koreksi atas rekomendasi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi yang dituangkan dalam formulir model B.16. (3) Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi. (4) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setalah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

Pasal 36

(1) Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak rekomendasi/penerusan dugaan pelanggaran dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi, serta dilampiri surat rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diminta dikoreksi. (3) Alasan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti. (4) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.

Pasal 37

Permintaan koreksi yang disampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dicatat dalam Buku Register Permintaan koreksi.

Pasal 38

(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas keluarnya rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu. (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu. (3) Jumlah pemeriksa permintaan koreksi paling sedikit 3 (tiga) orang. (4) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi, pemeriksa dapat dibantu oleh tenaga ahli, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 39

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas keluarnya rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu. (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap rekomendasi/penerusan temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu. (3) Bawaslu Provinsi meminta pertimbangan Bawaslu atas permintaan koreksi oleh Pelapor/Terlapor atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Jumlah pemeriksa permintaan koreksi paling sedikit 3 (tiga) orang. (5) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi, pemeriksa dapat dibantu oleh tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 40

(1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dapat berupa: a. menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota dan mengeluarkan surat rekomendasi/penerusan yang baru. (2) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam formulir model B.17.

Pasal 41

(1) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi diumumkan dalam papan pengumuman di Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan dapat disampaikan kepada Pelapor atau Terlapor. (2) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat menggunakan formulir berita acara hasil koreksi atas Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir model B.18.

BAB VII

PENGAMBILALIHAN ATAU PELIMPAHAN TEMUAN ATAU LAPORAN PELANGGARAN

Pasal 42

Koreksi

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Panwaslu LN menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi. (3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan kepada Panwas Kecamatan. (5) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Bawaslu terjadi di daerah kabupaten/kota, Bawaslu dapat melimpahkan kepada Bawaslu Kabupten/Kota melalui Bawaslu Provinsi. (6) Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4.

Pasal 43

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Panwaslu Kelurahan/Desa diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima. (2) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Pengawas TPS diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

Pasal 44

(1) Bawaslu dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu LN. (2) Bawaslu Provinsi dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa: a. dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu paling sedikit 2 (dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan; b. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban; c. diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran. (5) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM A. FORMAT NOMOR PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN No. (1) /(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7) Keterangan: (1) Nomor Laporan/Temuan (2) Jenis Laporan atau temuan: a. “LP” Untuk Laporan b. “TM” Untuk Temuan (3) Jenis Pemilu a. “PL” Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD b. “PP” Untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (4) Kode Pengawas Pemilu: a. “RI” Untuk Bawaslu RI b. “Prov” Untuk Bawaslu Provinsi c. “Kab” Untuk Pengawas Pemilu Kabupaten d. “Kota” Untuk Pengawas Pemilu Kota e. “Kec. .(Nama Kecamatan)…….” Untuk Pengawas Pemilu Kecamatan f. “PPL. …..(Nama Kelurahan)…… ” Untuk Pengawas Pemilu Lapangan g.“PLN....... (Nama Negara)......” Untuk Panwaslu Luar Negeri (5) Kode Wilayah a. Untuk Wilayah Republik INDONESIA: Kode terlampir b. Nama Negara tempat wilayah Panwaslu LN bertugas (6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan: a. “I” untuk Januari b. “II” untuk Februari c. “III” untuk Maret d. “IV” untuk April e. “V” untuk Mei f. “VI” untuk Juni g.“VII” untuk Juli h. “VIII” untuk Agustus i. “IX” untuk September j. “X” untuk Oktober k. “XI” untuk November l. “XII” untuk Desember (7) Kode Tahun: a. “2017” untuk Tahun 2017 b. “2018” untuk Tahun 2018 c. “2019” untuk Tahun 2019 Contoh: (1) penomoran Laporan yang diterima oleh PPL Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh di pada tanggal 25 Desember 2016 Nomor : 01/LP/PW/PPL. Sukaramai/01.01/XII/2016 (2) Penomoran Temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 02 Januari 2017 Nomor: 01/TM/PG/Kot/01.01/I/2017 (3) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 03 Januari 2017 Nomor: 02/LP/PG/Kot/01.01/I/2017 (4) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Wilyah Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2017 Nomor: 01/LP/PG/Cam. Baiturrahman/01.01/I/2017 (5) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri di Negara Taiwan pada saat pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 20 Januari 2018 Nomor: 01/LP/PL/PLN.Taiwan/Taiwan/I/2018 DAFTAR KODE WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA No. KODE WILAYAH PROVINSI Kabupaten/Kota 1. 01.00 Provinsi Aceh 2. 01.01 Kota Banda Aceh 3. 01.02 Kota Subulussalam 4. 01.03 Kota Langsa 5. 01.04 Kota Lhokseumawe 6. 01.05 Kota Sabang 7. 01.06 Kabupaten Aceh Barat 8. 01.07 Kabupaten Aceh Barat Daya 9. 01.08 Kabupaten Aceh Besar 10. 01.09 Kabupaten Aceh Jaya 11. 01.10 Kabupaten Aceh Selatan 12. 01.11 Kabupaten Aceh Singkil 13. 01.12 Kabupaten Aceh Tamiang 14. 01.13 Kabupaten Aceh Tengah 15. 01.14 Kabupaten Aceh Tenggara 16. 01.15 Kabupaten Aceh Timur 17. 01.16 Kabupaten Aceh Utara 18. 01.17 Kabupaten Bener Meria 19. 01.18 Kabupaten Bireun 20. 01.19 Kabupaten Gayo Lues 21. 01.20 Kabupaten Nagan Raya 22. 01.21 Kabupaten Pidie 23. 01.22 Kabupaten Pidie Jaya 24. 01.23 Kabupaten Simeuleu 25. 02.00 Sumatera Utara 26. 02.01 Kota Medan 27. 02.02 Kota Binjai 28. 02.03 Kota Padang Sidempuan 29. 02.04 Kota Pematang Siantar 30. 02.05 Kota Sibolga 31. 02.06 Kota Tanjung Balai 32. 02.07 Kota Tebingtinggi 33. 02.08 Kota Gunung Sitoli 34. 02.09 Kabupaten Asahan 35. 02.10 Kabupaten Batubara 36. 02.11 Kabupaten Dairi 37. 02.12 Kabupaten Deliserdang 38. 02.13 Kabupaten Humban Hasundutan 39. 02.14 Kabupaten Karo 40. 02.15 Kabupaten Labuhanbatu 41. 02.16 Kabupaten Langkat 42. 02.17 Kabupaten Mandailing Natal 43. 02.18 Kabupaten Nias 44. 02.19 Kabupaten Nias Selatan 45. 02.20 Kabupaten Pakpakbgarat 46. 02.21 Kabupaten Samosir 47. 02.22 Kabupaten Serdang Bedagai 48. 02.23 Kabupaten Simalungun 49. 02.24 Kabupaten Tapanuli Selatan 50. 02.25 Kabupaten Tapanuli Tengah 51. 02.26 Kabupaten Tapanuli Utara 52. 02.27 Kabupaten Toba Samosir 53. 02.28 Kabupaten Padang Lawas Utara 54. 02.29 Kabupaten Padang Lawas 55. 02.30 Kabupaten Labuhanbatu Utara 56. 02.31 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 57. 02.32 Kabupaten Nias Barat 58. 02.33 Kabupaten Nias Utara 59. 03.00 Sumatera Barat 60. 03.01 Kota Padang 61. 03.02 Kota Bukittinggi 62. 03.03 Kota Padang Panjang 63. 03.04 Kota Pariaman 64. 03.05 Kota Payakumbuh 65. 03.06 Kota Sawahlunto 66. 03.07 Kota Solok 67. 03.08 Kabupaten Agam 68. 03.09 Kabupaten Dharmasraya 69. 03.10 Kabupaten Limapuluhkota 70. 03.11 Kabupaten Kepulauan Mentawai 71. 03.12 Kabupaten Padang Pariaman 72. 03.13 Kabupaten Pasaman 73. 03.14 Kabupaten Pasaman Barat 74. 03.15 Kabupaten Pesisir Selatan 75. 03.16 Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 76. 03.17 Kabupaten Solok 77. 03.18 Kabupaten Solok Selatan 78. 03.19 Kabupaten Tanah Datar 79. 04.00 Provinsi Riau 80. 04.01 Kota Pekanbaru 81. 04.02 Kota Dumai 82. 04.03 Kabupaten Bengkalis 83. 04.04 Kabupaten Indragiri Hilir 84. 04.05 Kabupaten Indragiri Hulu 85. 04.06 Kabupaten Kampar 86. 04.07 Kabupaten Kuantan Singingi 87. 04.08 Kabupaten Pelalawan 88. 04.09 Kabupaten Rokan Hulu 89. 04.10 Kabupaten Rokan Hilir 90. 04.11 Kabupaten Siak 91. 04.12 Kabupaten Kepulauan Meranti 92. 05.00 Jambi 93. 05.01 Kota Jambi 94. 05.02 Kota Sungai Penuh 95. 05.03 Kabupaten Batanghari 96. 05.04 Kabupaten Bungo 97. 05.05 Kabupaten Kerinci 98. 05.06 Kabupaten Merangin 99. 05.07 Kabupaten Muaro Jambi 100. 05.08 Kabupaten Sarolangun 101. 05.09 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 102. 05.10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 103. 05.11 Kabupaten Tebo 104. 06.00 Sumatera Selatan 105. 06.01 Kota Palembang 106. 06.02 Kota Lubuk Linggau 107. 06.03 Kota Pagar Alam 108. 06.04 Kota Prabumulih 109. 06.05 Kabupaten Banyuasin 110. 06.06 Kabupaten Lahat 111. 06.07 Kabupaten Empat Lawang 112. 06.08 Kabupaten Muara Enim 113. 06.09 Kabupaten Musi Banyuasin 114. 06.10 Kabupaten Musi Rawas 115. 06.11 Kabupaten Ogan Ilir 116. 06.12 Kabupaten Ogan Komering Ilir 117. 06.13 Kabupaten Ogan Kemering Ulu 118. 06.14 Kabupaten OKU Selatan 119. 06.15 Kabupaten OKU Timur 120. 06.16 Kabupaten Penukal Abab 121. 06.17 Kabupaten Musi Rawas Utara 122. 07.00 Bengkulu 123. 07.01 Kota Bengkulu 124. 07.02 Kota Bengkulu Selatan 125. 07.03 Kota Bengkulu Utara 126. 07.04 Kabupaten Kaur 127. 07.05 Kabupaten Kepahiang 128. 07.06 Kabupaten Lebong 129. 07.07 Kabupaten Muko Muko 130. 07.08 Kabupaten Rejang Lebong 131. 07.09 Kabupaten Seluma 132. 07.10 Kabupaten Bengkulu Tengah 133. 08.00 Lampung 134. 08.01 Kota Bandarlampung 135. 08.02 Kota Metro 136. 08.03 Kabupaten Lampung Barat 137. 08.04 Kabupaten Lampung Selatan 138. 08.05 Kabupaten Lampung Tengah 139. 08.06 Kabupaten Lampung Timur 140. 08.07 Kabupaten Lampung Utara 141. 08.08 Kabupaten Tanggamus 142. 08.09 Kabupaten Tulang Bawang 143. 08.10 Kabupaten Way Kanan 144. 08.11 Kabupaten Pesawaran 145. 08.12 Kabupaten Pringsewu 146. 08.13 Kabupaten Mesuji 147. 08.14 Kabupaten Tulang Bawang Barat 148. 08.15 Kabupaten Pesisir Barat 149. 09.00 Bangka Belitung 150. 09.01 Kota Pangkalpinang 151. 09.02 Kabupaten Bangka 152. 09.03 Kabupaten Bangka Barat 153. 09.04 Kabupaten Bangka Selatan 154. 09.05 Kabupaten Bangka Tengah 155. 09.06 Kabupaten Belitung 156. 09.07 Kabupaten Belitung Timur 157. 10.00 Kepulauan Riau 158. 10.01 Kota Tanjung pinang 159. 10.02 Kota Batam 160. 10.03 Kabupaten Karimun 161. 10.04 Kabupaten Bintan 162. 10.05 Kabupaten Lingga 163. 10.06 Kabupaten Natuna 164. 10.07 Kabupaten Kepulauan Anambas 165. 11.00 Banten 166. 11.01 Kota Serang 167. 11.02 Kota Tangerang 168. 11.03 Kota Tangerang Selatan 169. 11.04 Kota Cilegon 170. 11.05 Kabupaten Lebak 171. 11.06 Kabupaten Pandeglang 172. 11.07 Kabupaten Serang 173. 11.08 Kabupaten Tangerang 174. 12.00 DKI Jakarta 175. 12.01 Kota Administrasi Jakarta Pusat 176. 12.02 Kota Administrasi Jakarta Barat 177. 12.03 Kota Administrasi Jakarta Selatan 178. 12.04 Kota Administrasi Jakarta Timur 179. 12.05 Kota Administrasi Jakarta Utara 180. 12.06 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 181. 13.00 Jawa Barat 182. 13.01 Kota Bandung 183. 13.02 Kota Banjar 184. 13.03 Kota Bekasi 185. 13.04 Kota Bogor 186. 13.05 Kota Cimahi 187. 13.06 Kota Cirebon 188. 13.07 Kota Depok 189. 13.08 Kota Sukabumi 190. 13.09 Kota Tasikmalaya 191. 13.10 Kabupaten Bandung 192. 13.11 Kabupaten Bandung Barat 193. 13.12 Kabupaten Bekasi 194. 13.13 Kabupate Bogor 195. 13.14 Kabupaten Ciamis 196. 13.15 Kabupaten Cianjur 197. 13.16 Kabupaten Cirebon 198. 13.17 Kabupaten Garut 199. 13.18 Kabupaten Indramayu 200. 13.19 Kabupaten Karawang 201. 13.20 Kabupaten Kuningan 202. 13.21 Kabupaten Majalengka 203. 13.22 Kabupaten Purwakarta 204. 13.23 Kabupaten Subang 205. 13.24 Kabupaten Sukabumi 206. 13.25 Kabupaten Sumedang 207. 13.26 Kabupaten Tasikmalaya 208. 13.27 Kabupaten Pangandaran 209. 14.00 Jawa Tengah 210. 14.01 Kota Semarang 211. 14.02 Kota magelang 212. 14.03 Kota Pekalongan 213. 14.04 Kota Salatiga 214. 14.05 Kota Surakarta 215. 14.06 Kota Tegal 216. 14.07 Kabupaten Banjarnegara 217. 14.08 Kabupaten Banyumas 218. 14.09 Kabupaten Batang 219. 14.10 Kabupaten Blora 220. 14.11 Kabupaten Boyolali 221. 14.12 Kabupaten Brebes 222. 14.13 Kabupaten Cilacap 223. 14.14 Kabupaten Demak 224. 14.15 Kabupaten Grobogan 225. 14.16 Kabupaten Jepara 226. 14.17 Kabupaten Karanganyar 227. 14.18 Kabupaten Kebumen 228. 14.19 Kabupaten Kendal 229. 14.20 Kabupaten Klaten 230. 14.21 Kabupaten Kudus 231. 14.22 Kabupaten Magelang 232. 14.23 Kabupaten Pati 233. 14.24 Kabupaten Pekalongan 234. 14.25 Kabupaten Pemalang 235. 14.26 Kabupaten Purbalingga 236. 14.27 Kabupaten Purworejo 237. 14.28 Kabupaten Rembang 238. 14.29 Kabupaten Semarang 239. 14.30 Kabupaten Sragen 240. 14.31 Kabupaten Sukoharjo 241. 14.32 Kabupaten Tegal 242. 14.33 Kabupaten Temanggung 243. 14.34 Kabupaten Wonogiri 244. 14.35 Kabupaten Wonosobo 245. 15.00 DI Yogyakarta 246. 15.01 Kota Yogyakarta 247. 15.02 Kabupaten Bantul 248. 15.03 Kabupaten Gunung Kidul 249. 15.04 Kabupaten Kulon Progo 250. 15.05 Kabupaten Sleman 251. 16.00 Jawa Timur 252. 16.01 Kota Surabaya 253. 16.02 Kota Batu 254. 16.03 Kota Blitar 255. 16.04 Kota Kediri 256. 16.05 Kota Madiun 257. 16.06 Kota Malang 258. 16.07 Kota Mojokerto 259. 16.08 Kota Pasuruan 260. 16.09 Kota Probolinggo 261. 16.10 Kabupaten Bangkalan 262. 16.11 Kabupaten Banyuwangi 263. 16.12 Kabupaten Blitar 264. 16.13 Kabupaten Bojonegoro 265. 16.14 Kabupaten Bondowoso 266. 16.15 Kabupaten Gresik 267. 16.16 Kabupaten Jember 268. 16.17 Kabupaten Jombang 269. 16.18 Kabupaten Kediri 270. 16.19 Kabupaten Lamongan 271. 16.20 Kabupaten Lumajang 272. 16.21 Kabupaten Madiun 273. 16.22 Kabupaten Magetan 274. 16.23 Kabupaten Malang 275. 16.24 Kabupaten Mojokerto 276. 16.25 Kabupaten Nganjuk 277. 16.26 Kabupaten Ngawi 278. 16.27 Kabupaten Pacitan 279. 16.28 Kabupaten Pamekasan 280. 16.29 Kabupaten Pasuruan 281. 16.30 Kabupaten Ponorogo 282. 16.31 Kabupaten Probolinggo 283. 16.32 Kabupaten Sampang 284. 16.33 Kabupaten Sidoarjo 285. 16.34 Kabupaten Situbondo 286. 16.35 Kabupaten Sumenep 287. 16.36 Kabupaten Trenggalek 288. 16.37 Kabupaten Tulungagung 289. 16.38 Kabupaten Tuban 290. 17.00 Bali Kota Denpasar 291. 17.01 Kabupaten Badung 292. 17.02 Kabupaten Bangli 293. 17.03 Kabupaten Buleleng 294. 17.04 Kabupaten Gianyar 295. 17.05 Kabupaten Jembrana 296. 17.06 Kabupaten Karang Asem 297. 17.07 Kabupaten Klungkung 298. 17.08 Kabupaten Tabanan 299. 18.00 Nusa Tenggara Barat 300. 18.01 Kota Mataram 301. 18.02 Kota Bima 302. 18.03 Kabupaten Bima 303. 18.04 Kabupaten Dompu 304. 18.05 Kabupaten Lombok Barat 305. 18.06 Kabupaten Lombok Tengah 306. 18.07 Kabupaten Lombok Timur 307. 18.08 Kabupaten Sumbawa 308. 18.09 Kabupaten Sumbawa Barat 309. 18.10 Kabupaten Lombok Utara 310. 19.00 Nusa Tenggara Timur 311. 19.01 Kota Kupang 312. 19.02 Kabupaten Alor 313. 19.03 Kabupaten Belu 314. 19.04 Kabupaten Ende 315. 19.05 Kabupaten Flores Timur 316. 19.06 Kabupaten Kupang 317. 19.07 Kabupaten Lembata 318. 19.08 Kabupaten Manggarai 319. 19.09 Kabupaten Manggarai Barat 320. 19.10 Kabupaten Ngada 321. 19.11 Kabupaten Nagekeo 322. 19.12 Kabupaten Rote Ndao 323. 19.13 Kabupaten Sikka 324. 19.14 Kabupaten Sumba Barat 325. 19.15 Kabupaten Sumba Barat Daya 326. 19.16 Kabupaten Sumba Tengah 327. 19.17 Kabupaten Manggarai TImur 328. 19.18 Kabupaten Sumba Timur 329. 19.19 Kabupaten Timor Tengah Selatan 330. 19.20 Kabupaten Timor Tengah Utara 331. 19.21 Kabupaten Sabu Raijua 332. 19.22 Kabupaten Malaka 333. 20.00 Kalimantan Barat 334. 20.01 Kota Pontianak 335. 20.02 Kota Singkawang 336. 20.03 Kabupaten Bengkayang 337. 20.04 Kabupaten Kapuas Hulu 338. 20.05 Kabupaten Ketapang 339. 20.06 Kabupaten Kayong Utara 340. 20.07 Kabupaten Kubu Raya 341. 20.08 Kabupaten Landak 342. 20.09 Kabupaten Melawi 343. 20.10 Kabupaten Pontianak 344. 20.11 Kabupaten Sambas 345. 20.12 Kabupaten Sanggau 346. 20.13 Kabupaten Sintang 347. 20.14 Kabupaten Sekadau 348. 21.00 Kalimantan Tengah 349. 21.01 Kota Palangkaraya 350. 21.02 Kabupaten Barito Selatan 351. 21.03 Kabupaten Barito Timur 352. 21.04 Kabupaten Barito Utara 353. 21.05 Kabupaten Gunung Mas 354. 21.06 Kabupaten Kapuas 355. 21.07 Kabupaten Katingan 356. 21.08 Kabupaten Kotawaringin Barat 357. 21.09 Kabupaten Kotawaringin Timur 358. 21.10 Kabupaten Lamandau 359. 21.11 Kabupaten Murung Raya 360. 21.12 Kabupaten Pulang Pisau 361. 21.13 Kabupaten Seruyan 362. 21.14 Kabupaten Sukamara 363. 22.00 Kalimantan Selatan 364. 22.01 Kota Banjarmasin 365. 22.02 Kota Banjar Baru 366. 22.03 Kabupaten Balangan 367. 22.04 Kabupaten Banjar 368. 22.05 Kabupaten Barito Kuala 369. 22.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 370. 22.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 371. 22.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara 372. 22.09 Kabupaten Kotabaru 373. 22.10 Kabupaten Tabalong 374. 22.11 Kabupaten Tanah Bumbu 375. 22.12 Kabupaten Tanah Laut 376. 22.13 Kabupaten Tapin 377. 23.00 Kalimantan Timur 378. 23.01 Kota Samarinda 379. 23.02 Kota Balikpapan 380. 23.03 Kota Bontang 381. 23.05 Kabupaten Berau 382. 23.07 Kabupaten Kutai Barat 383. 23.08 Kabupaten Kutai Kertanegara 384. 23.09 Kabupaten Kutai Timur 385. 23.10 Kabupaten Panajam Paser Utara 386. 23.11 Kabupaten Paser 387. 23.12 Kabupaten Mahakam Ulu 388. 24.00 Kalimantan Utara 389. 24.01 Kota Tarakan 390. 24.02 Kabupaten Malinau 391. 24.03 Kabupaten Tana Tidung 392. 24.04 Kabupaten Bulungan 393. 24.05 Kabupaten Nunukan 394. 25.00 Provinsi Sulawesi Utara 395. 25.01 Kota Manado 396. 25.02 Kota Kotamobagu 397. 25.03 Kota Bitung 398. 25.04 Kota Tomohon 399. 25.05 Kabupaten Bolaang Mongondow 400. 25.06 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 401. 25.07 Kabupaten Bolaang Mongondown Selatan 402. 25.08 Kabupaten Bolaang Mongondow TImur 403. 25.09 Kabupaten Minahasa 404. 25.10 Kabupaten Kepulauan Talaud 405. 25.11 Kabupaten Minahasa Selatan 406. 25.12 Kabupaten Minahasa Utara 407. 25.13 Kabupaten Minahasa Tenggara 408. 25.14 Kabupaten Kepulauan SIau Tagulandang Biaro 409. 25.15 Kabupaten Kepulauan Sangihe 410. 26.00 Sulawesi Tengah 411. 26.01 Kota Palu 412. 26.02 Kabupaten Banggai 413. 26.03 Kabupaten Banggai Kepulauan 414. 26.04 Kabupaten Buol 415. 26.05 Kabupaten Donggala 416. 26.06 Kabupaten Morowali 417. 26.07 Kabupaten Parigi Moutong 418. 26.08 Kabupaten Poso 419. 26.09 Kabupaten Tojo Una Una 420. 26.10 Kabupaten Toli Toli 421. 26.11 Kabupaten Sigi 422. 26.12 Kabupaten Banggai Laut 423. 26.13 Kabupaten Morowali Utara 424. 27.00 Sulawesi Selatan 425. 27.01 Kota Makassar 426. 27.02 Kota Pare Pare 427. 27.03 Kota Palopo 428. 27.04 Kabupaten Bone 429. 27.05 Kabupaten Bulukumba 430. 27.06 Kabupaten Enrekang 431. 27.07 Kabupaten Gowa 432. 27.08 Kabupaten Jeneponto 433. 27.09 Kabupaten Luwu 434. 27.10 Kabupaten Luwu Timur 435. 27.11 Kabupaten Luwu Utara 436. 27.12 Kabupaten Maros 437. 27.13 Kabupaten Pangkep 438. 27.14 Kabupaten Pinrang 439. 27.15 Kabupaten Sidenreng Rappang 440. 27.16 Kabupaten Sinjai 441. 27.17 Kabupaten Soppeng 442. 27.18 Kabupaten Takalar 443. 27.19 Kabupaten Tanatoraja 444. 27.20 Kabupaten Wajo 445. 27.21 Kabupaten Toraja Utara 446. 27.22 Kabupaten Selayar 447. 27.23 Kabupaten Bantaeng 448. 27.24 Kabupaten Barru 449. 28.00 Sulawesi Tenggara 450. 28.01 Kota Kendari 451. 28.02 Kota Bau Bau 452. 28.03 Kabupaten Bombana 453. 28.04 Kabupaten Buton 454. 28.05 Kabupaten Konawe 455. 28.06 Kabupaten Kolaka 456. 28.07 Kabupaten Kolaka Utara 457. 28.08 Kabupaten Konawe Selatan 458. 28.09 Kabupaten Muna 459. 28.10 Kabupaten Wakatobi 460. 28.11 Kabupaten Konawe Utara 461. 28.12 Kabupaten Buton Utara 462. 28.13 Kabupaten Kolaka Timur 463. 28.14 Kabupaten Konawe Kepulauan 464. 28.15 Kabupaten Muna Barat 465. 28.16 Kabupaten Buton Tengah 466. 28.17 Kabupaten Buton Selatan 467. 29.00 Gorontalo 468. 29.01 Kota Gorontalo 469. 29.02 Kabupaten Boalemo 470. 29.03 Kabupaten Bone Bolango 471. 29.04 Kabupaten Gorontalo 472. 29.05 Kabupaten Gorontalo Utara 473. 29.06 Kabupaten Pohuwato 474. 30.00 Sulawesi Barat 475. 30.01 Kabupaten Mamuju 476. 30.02 Kabupaten Majene 477. 30.03 Kabupaten Mamuju Utara 478. 30.04 Kabupaten Mamasa 479. 30.05 Kabupaten Polewali Mandar 480. 30.06 Kabupaten Mamuju Tengah 481. 31.00 Maluku 482. 31.01 Kota Ambon 483. 31.02 Kota Tual 484. 31.03 Kabupaten Buru 485. 31.04 Kabupaten Kepulauan Aru 486. 31.05 Kabupaten Seram Bagian Barat 487. 31.06 Kabupaten Seram Bagian Timur 488. 31.07 Kabupaten Maluku Tengah 489. 31.08 Kabupaten Maluku Tenggara 490. 31.09 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 491. 31.10 Kabupaten Maluku Barat Daya 492. 31.11 Kabupaten Buru Selatan 493. 32.00 Maluku Utara 494. 32.01 Kota Ternate 495. 32.02 Kota Tidore Kepulauan 496. 32.03 Kabupaten Halmahera Barat 497. 32.04 Kabupaten Halmahera Selatan 498. 32.05 Kabupaten Halmahera Tengah 499. 32.06 Kabupaten Halmahera Timur 500. 32.07 Kabupaten Halmahera Utara 501. 32.08 Kabupaten Kepulauan Sula 502. 32.09 Kabupaten Morotai 503. 32.10 Kabupaten Pulau Taliabu 504. 33.00 Papua 505. 33.01 Kota Jayapura 506. 33.02 Kabupaten Asmat 507. 33.03 Kabupaten Biak Numfor 508. 33.04 Kabupaten Boven Digoel 509. 33.05 Kabupaten Jayapura 510. 33.06 Kabupaten Jayawijaya 511. 33.07 Kabupaten Keerom 512. 33.08 Kabupaten Mappi 513. 33.09 Kabupaten Merauke 514. 33.10 Kabupaten Mimika 515. 33.11 Kabupaten Paniai 516. 33.12 Kabupaten Pegunungan Bintang 517. 33.13 Kabupaten Puncak Jaya 518. 33.14 Kabupaten Sarmi 519. 33.15 Kabupaten Memberamo Raya 520. 33.16 Kabupaten Supiori 521. 33.17 Kabupaten Tolikara 522. 33.18 Kabupaten Yahukimo 523. 33.19 Kabupaten Yapen Waropen 524. 33.20 Kabupaten Waropen 525. 33.21 Kabupaten Nabire 526. 33.22 Kabupaten Memberamo Tengah 527. 33.23 Kabupaten Yalimo 528. 33.24 Kabupaten Lanny Jaya 529. 33.25 Kabupaten Nduga 530. 33.26 Kabupaten Puncak 531. 33.27 Kabupaten Dogiyai 532. 33.28 Kabupaten Diyai 533. 33.29 Kabupaten Intan Jaya 534. 34.00 Papua Barat 535. 34.01 Kota Sorong 536. 34.02 Kabupaten Fak fak 537. 34.03 Kabupaten Kaimana 538. 34.04 Kabupaten Kepulauan Raja Ampat 539. 34.05 Kabupaten Manokwari 540. 34.06 Kabupaten Sorong Selatan 541. 34.07 Kabupaten Teluk Bintuni 542. 34.08 Kabupaten Sorong 543. 34.09 Kabupaten Teluk Wondama 544. 34.10 Kabupaten Tambrauw 545. 34.11 Kabupaten Maybrat 546. 34.12 Kabupaten Manokwari Selatan 547. 34.13 Kabupaten Pegunungan Arfak B. FORMULIR MODEL B.1 PENERIMAAN LAPORAN Nomor :…..........................* Nasional : …………. Provinsi :………….. Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan : …………. Desa/Kelurahan :…………. 1. Pelapor a. Nama : ............................................. b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : ............................................. c. Tempat/Tgl Lahir : ............................................. d. Jenis Kelamin : ............................................. e. Pekerjaan : ............................................. f. Kewarganegaraan : ............................................. g. Alamat : ............................................. h. No.Telp/HP : ............................................. i. Fax** : ............................................. j. E-Mail** : ............................................. 2. Peristiwa yang dilaporkan a. Peristiwa : .............................................. b. Tempat Kejadian : .............................................. c. Waktu Kejadian :.............................................. d. Hari dan Tanggal diketahui : .............................................. e. Terlapor : .............................................. f. Alamat Terlapor*** : .............................................. g. No.Telp/HP Terlapor : .............................................. 3. Saksi –saksi 1. Nama : .............................................. Alamat*** :.............................................. No.Telp/Hp :.............................................. 2. Nama :.............................................. Alamat*** :.............................................. No.Telp/Hp :.............................................. 3. Nama :.............................................. Alamat*** :.............................................. No.Telp/Hp : .............................................. 4. Bukti-Bukti : a. ......................................................................................................... b. ......................................................................................................... c. ......................................................................................................... d. ......................................................................................................... e. ......................................................................................................... 5. Uraian singkat kejadian: ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………........... Dilaporkan di : Hari dan Tanggal : Waktu/jam : Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. CAP Penerima Laporan ………………….. Pelapor ……………………… Keterangan: * penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran dan diisi setelah hasil kajian awal menyatakan syarat formil dan materil laporan terpenuhi ** tidak wajib diisi *** jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan FORMULIR MODEL B.2 FORMULIR TEMUAN Nomor :…........................* Nasional : ………………….……. Provinsi : …………………….…. Kabupaten/Kota : ………………….……. Kecamatan : ………………….……. Desa/Kelurahan :………………….……. 1. DataPengawas Yang Menemukan a. Nama : ............................................. b. Jabatan : ............................................. c. Alamat : ............................................. 2. Peristiwa yang ditemukan a. Peristiwa : ............................................................. b. Tempat Kejadian : ............................................................. c. Waktu Kejadian : ............................................................. d. Hari dan Tanggal ditemukan : ............................................................. e. Terlapor : ............................................................. f. Alamat Terlapor** : ............................................................. g. No.Telp/HP Terlapor : ............................................................. 3. Saksi –saksi 1. Nama :................................................................................. Alamat** :................................................................................. No.Telp/Hp :................................................................................. 2. Nama :................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No.Telp/Hp :................................................................................. 3. Nama :................................................................................. Alamat** :................................................................................. No.Telp/Hp :................................................................................. 4. Bukti-Bukti: a. .............................................................................................................. . b. .............................................................................................................. . c. .............................................................................................................. . 5. ...............................................................................................................Ur aian singkat kejadian: .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................................................................................... ........................, tanggal...................... Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab/Kota......../Panwaslu Kecamatan........... (tanda tangan dan nama jelas) (jabatan) Keterangan: * penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran ** jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan CAP C. FORMULIR MODEL B.3 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN NOMOR: .........................................* Telah diterima dari Nama : Tempat Tanggal Lahir : Alamat : No.Telp/HP : HaridanTanggal : Waktu : Dokumen : 1. .......................................... 2. .......................................... 3. .......................................... Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA atau Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN,*) Provinsi.............../ Kabupaten................/ Kota...............,*) Tahun............... , ** Diterima oleh, Penerima Laporan Pelapor Keterangan: * penomoran disamakan dengan nomor laporan ** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani FORMULIR MODEL B.4 KOP PENGAWAS PEMILU Nomor : …………………… Sifat : ......... Lampiran : ............. Hal : Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu....* Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Panwaslu Kabupaten/Kota** di - ……………………. 1. Dasar : a. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2. Menindaklanjuti Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam form... dengan nomor.....tanggal... terkait...., dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** melimpahkan penanganan Temuan/Laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**; 3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**untuk segera menindaklanjuti Temuan/Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/** pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Temuan/Laporan tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. ___________,__________________*** Ketua Pengawas Pemilu................**** Keterangan: * Disesuaikan dengan Pelanggaran Pemilu. ** Coret yang tidak perlu *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. **** Disesuaikan dengan nama lembaga CAP CAP D. FORMULIR MODEL B.5 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : b. Alamat : c. Pekerjaan : II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar) ............................................................................................................ ............................................................................................................ III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil ....................................................................................................... ....................................................................................................... b. Syarat Materil ....................................................................................................... ....................................................................................................... c. ........................................................................................................ ...................... IV. Kesimpulan - Laporan memenuhi syarat formil dan materil, atau - Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil, atau - Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilu ditingkatan tertentu** V. Rekomendasi - Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formil/atau materil laporan paling lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima yaitu berupa.....*** , **** PENGAWAS PEMILU..............**** ............................ ............................................. Keterangan: * Nomor sama dengan formulir penerimaan laporan ** Disesuaikan dengan tingkatan pengawas pemilu *** Disesuaikan dengan syarat formil/materil yang belum dilengkapi oleh Pelapor **** Disesuaikan dengan nama lembaga. CAP E. FORMULIR MODEL B.6 KOP PENGAWAS PEMILU Nomor : Hal : Undangan Klarifikasi Kepada Yth …………………………………… di - …………………...............….. 1. Dasar: a. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor………………….., bersama ini kami Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr.……………………………….. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal................................................................................................** 3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada: a. Hari dan Tanggal : b. Pukul : c. Tempat : d. Bertemu dengan : Demikian untuk menjadi maklum. , *** PENGAWAS PEMILU..............**** KETUA, ............................................ Keterangan: * Coret/hapus yang tidak perlu. ** Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun disesuaikan **** Sesuai dengan nama lembaga. F. FORMULIR MODEL B.7 KOP PENGAWAS PEMILU KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*? Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. --------- Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, saya: ------------------------------------: : ----------------------------------- Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ....…………….* terkaitdengan ……………………...................……..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*,bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang bersumpah/berjanji, Meterai Rp 6000 …………………………. Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. FORMULIR MODEL B.8 KOP PENGAWAS PEMILU KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji*? Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. --------- Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, saya: ------------------------------------: : ----------------------------------- Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ....…………….* terkait dengan ……………………...................……..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*,bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang bersumpah/berjanji, Meterai Rp 6000 …………………………. (Nama dan tandatangan) Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. G. FORMULIR MODEL B.9 KOP PENGAWAS PEMILU BERITA ACARA KLARIFIKASI --------- Pada hari ini …… Tanggal ….bulan …….tahun....., pukul ……… WIB/ WITA/ WIT,saya---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------: :---------------------------------- Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan…………*), dan/atau ----------------------------------: :---------------------------------- Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan…………*)telah meminta keterangan dari seorang yang bernama: -----------------------------------: :---------------------------------- Dilahirkan di .......... tanggal .......... Bulan ..........Tahun .......... (umur ..........Tahun), pekerjaan .........., Agama: .........., Kewarganegaraan INDONESIA, tempat tinggal di........................................................................................... Dia (.................) didengar keterangannya sebagai …………………………., terkait dengan………………………….............................................................................. ...........………………………….............................................................................. Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan/atau Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut: PERTANYAAN: Pertanyaan Pembuka 1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ……………?--------------------------------------------------------- ----------01. .......................Jawaban).---------------------------------------------- 2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait denganadanya.................?---------------------------------------------------------- ----------02. .......................Jawaban).--------------------------------------------- 3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan!------------------------------------------------------------------------------- ----------03. .......................Jawaban).--------------------------------------------- Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)* 04. .............................................................................................................**- -----------04. .......................Jawaban).---------------------------------------------- 05. .............................................................................................................**- -----------05. .......................Jawaban).---------------------------------------------- 06. .............................................................................................................**- -----------06. .......................Jawaban).---------------------------------------------- Pertanyaan Penutup 7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?------------------------------------------------------------------------ --------------------07. .......................Jawaban).----------------------------------- 8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudaras ampaikan?---------------------------------------------------------------- ------------08. .......................Jawaban).------------------------------------------- 9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?----------------------------------------------------------------------- ---------------09. .......................Jawaban).--------------------------------------------- 10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.--- ----------10. .......................Jawaban).---------------------------------------------- ------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.- YANG MEMBERI KETERANGAN, (……………………………………) ---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar- benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..................., pada Pukul..........., hari .......... tanggal .......... Tahun20...........------------------------- YANG MEMINTA KETERANGAN, ( ………………………………..) Keterangan: * Coret yang tidak perlu ** Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus. H. FORMULIR MODEL B.10 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: .....................* Nasional : …………. Provinsi :…………. Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan : …………. Desa/Kelurahan :…………. I. Kasus Posisi : ……………………………………………………................. …………………………………………………….…………… ……………………...................................................... II. Data : 1. Pelapor/Penemu** :............................................. 2. Pekerjaan/Jabatan : ............................................. 3. Alamat : ............................................. 4. Terlapor : ............................................. 5. Pekerjaan : ............................................. 6. Alamat : ............................................. 7. Tanggal Laporan/Temuan : ............................................. 8. Tanggal Peristiwa : ............................................. 9. Bukti-Bukti : ............................................. : ............................................. : ............................................. III. Kajian 1. Dasar Hukum : ............................................. 2. Fakta : ............................................. 3. Analisis a. Tentang Temuan/Laporan : ............................................. b. Tentang Penemu/Pelapor : ............................................. c. Tentang Terlapor : ............................................. ............................................. d. Tentang Pihak Yang diduga sebagai Pelaku*** : ............................................. CAP e. Tentang Waktu Temuan/Laporan : ............................................. f. Tentang dugaan pelanggaran : ............................................. IV. Kesimpulan : ……………………………………...........………………. ……………………………………...........………………. ……………………………………...........………………. ……………………………………...........………………. V. Rekomendasi : ……………………………………...........………………. ……………………………………...........………………. ……………………………………...........………………. ……………………………………...........………………. , **** PENGAWAS PEMILU..............***** ............................****** ............................................. Keterangan: * Nomor sama dengan formulir penerimaan laporan/Temuan ** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran. *** diisi jika ada pihak yang diduga sebagai Pelaku yang melakukan pelanggaran selain Terlapor **** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***** Disesuaikan dengan nama lembaga. ****** Bidang Penanganan Pelanggaran. I. FORMULIR MODEL B.11 KOP PENGAWAS PEMILU Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di - ……………………. 1. Dasar : c. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor: ……………*(terlampir), diduga sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; 3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih. ___________,__________________** Ketua Pengawas Pemilu................*** CAP Keterangan: * Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. *** Disesuaikan dengan nama lembaga. J. FORMULIR MODEL B.12 KOP PENGAWAS PEMILU Nomor : …………………… Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilu Kepada Yth. Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres* di - ……………………. 1. Dasar : a. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksuddalam Temuan/Laporan Nomor: ……………*(terlampir), Temuan/Laporan dimaksud diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Demikian untuk menjadi maklum. ___________,__________________** Ketua Pengawas Pemilu................*** Keterangan: * Coret yang tidak perlu. CAP ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. *** Disesuaikan dengan nama lembaga. K. FORMULIR MODEL B.13 (formulir yang kami tambahkan) KOP PENGAWAS PEMILU Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Kepada Yth. Ketua PPK............ di - ……………………. 1.Dasar : a. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2.Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor: ……………*(terlampir), Temuan/Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran ........................., dan selanjutnya diteruskan kepada ................................................., untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.Demikian untuk menjadi maklum. ___________,__________________** Ketua Pengawas Pemilu................*** Keterangan: * Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. CAP *** Disesuaikan dengan nama lembaga. L. FORMULIR MODEL B.14 KOP PENGAWAS PEMILU Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu Kepada Yth. .................................................................... di - ……………………. 1.Dasar : a. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2.Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksuddalam Temuan/Laporan Nomor: ……………*(terlampir), Temuan/Laporan dimaksuddiduga merupakan pelanggaran ........................., dan selanjutnya diteruskan kepada ................................................., untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.Demikian untuk menjadi maklum. ___________,__________________** Ketua Pengawas Pemilu................*** Keterangan: * Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. *** Disesuaikan dengan nama lembaga. CAP M. FORMULIR MODEL B.15 KOP PENGAWAS PEMILU PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut: NO NAMA PELAPOR*/PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU NOMOR LAPORAN/ TEMUAN STATUS LAPORAN/ TEMUAN INSTANSI TUJUAN/ ALASAN Catatan: 1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan: a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.** b.KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.** c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/.** d.Instansi lain**. 2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: a. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan. b. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan UNDANG-UNDANG. d. Alasan lainnya ...................... Diumumkan -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****, (tanda tangan dan nama jelas) Keterangan: * Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan. ** Coret yang tidak perlu. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. **** Disesuaikan dengan nama lembaga. CAP FORMULIR MODEL B.16 ..........,.........................*) Nomor : ....................... Lamp : ....................... Perihal : Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Nomor............................... Tanggal..................... Kepada Yth, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi……………………………………. Jalan .......................................................... Dengan hormat, Bahwa dengan ini kami mengajukan permintaan koreksi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota terkait Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran .........., sebagai berikut: I. IDENTITAS a. Nama Pelapor : ........................................................ b. Jenis Kelamin : ........................................................ c. Alamat : ........................................................ d. Nomor Telepon/HP : ........................................................ e. Nomor faksimili : ........................................................ f. Alamat surat elektronik : ........................................................ Memberikan Kuasa, kepada 1. ……… 2. …….., dst……, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:………., tanggal…………………, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya ………………………………….………………………...... Dengan ini mengajukan permintaan koreksi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kab/Kota Nomor……………, tanggal……………, yang Rekomendasinya adalah sebagai berikut: Merekomendasikan 1. ............ 2. ............ 3. ............ II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kab/Kota...................., Nomor………, Tanggal…………, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi pada tanggal......................, Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ....................., dikeluarkan dan diteruskan pada hari ........., tanggal ............,dst.....sehingga tidak melewati batas waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal.....Peraturan Bawaslu Nomor....Tahun... tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum III. ALASAN PERMINTAAN KOREKSI. Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor…………., Tanggal…………., (Jelaskan secara detail tentang permohonan koreksi Pelapor atas penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi/Kab/Kota terhadap Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/Administratif TSM Pemilu oleh Pelapor) sebagai berikut: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… IV. HAL YANG DIMINTA UNTUK DIKOREKSI Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum / Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk memeriksa dan mengoreksi rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai berikut: a. Menerima permintaan koreksi Pelapor ….(nama Pelapor)….; b. Menyatakan membatalkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota..............., Nomor...................., tanggal................; c. Dst.... Demikianlah permintaan koreksi Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu/ Badan Pengawas Pemilu dapat segera memeriksa, dan MEMUTUSKAN permintaan koreksi Pelapor ini secara adil. Hormat kami, PELAPOR/KUASA PELAPOR 1. Nama ..................................., (tanda tangan) 2. Nama...................................., (tanda tangan) Keterangan: * Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun FORMULIR MODEL B.17 KOP PENGAWAS PEMILU BERITA ACARA HASIL KOREKSI ATAS LAPORAN/TEMUAN NOMOR........* Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi atas temuan/laporan Nomor:.........yang diajukan oleh........Adapun hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Koreksi adalah sebagai berikut : I. Identitas Pelapor : ....………………………………………………. II. Waktu Pengajuan Koreksi : ............................................................. III. Alasan Permintaan Koreksi : ............................................................. IV. Hal yang diminta untuk dikoreksi : ............................................................ V. Pendapat Hukum Bawaslu/ Bawaslu Provinsi : .…………………………………….....……… VI. Kesimpulan : ............................................................ VI. Keputusan : ..…………………………………………........ a. Menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau; b. Mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota dan menerbitkan surat rekomendasi/penerusan yang baru, berupa........** -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****, Pengawas Pemilu.....****, (tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas) Pengawas Pemilu.....****, (tanda tangan dan nama jelas) Keterangan: * Disesuaikan dengan nomor registrasi permintaan koreksi. ** Disesuaikan dengan hasil koreksi. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. **** Disesuaikan dengan nama lembaga. FORMULIR MODEL B.18 KOP PENGAWAS PEMILU PEMBERITAHUAN TENTANG KOREKSI ATAS LAPORAN/TEMUAN NOMOR........* Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi atas temuan/laporan Nomor:......yang diajukan oleh........Adapun hasil pemeriksaan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, diberitahukan sebagai berikut: a. Menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau b. Mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota dan menerbitkan surat rekomendasi/penerusan yang baru, berupa........** Diumumkan -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****, (tanda tangan dan nama jelas) Keterangan: * Disesuaikan dengan nomor registrasi permintaan koreksi. ** Disesuaikan dengan hasil koreksi. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. **** Disesuaikan dengan nama lembaga. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd ABHAN CAP

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 22

Pasal 23

BAB 5

Pasal 23

Pasal 24

BAB 6

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30