PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. 13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 14. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah saksi Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan Partai Politik atau dari calon Anggota DPD. 15. Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR. 16. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR yang selanjutnya disingkat BPP DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. 17. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD yang selanjutnya disingkat BPP DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGAWASAN PROSES PENETAPAN BPP

Pasal 10

Koreksi

(1) Bawaslu mengawasi proses penetapan ambang batas perolehan suara sah untuk Pemilu anggota DPR dengan memperhatikan partai politik www.djpp.kemenkumham.go.id yang diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR hanya partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. (2) Penentuan partai politik yang mendapatkan persentase 3,5% (tiga koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan total keseluruhan perolehan suara sah partai politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen). (3) Bawaslu memastikan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara persentase 3,5% (tiga koma lima persen), untuk tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan.

Pasal 11

(1) Proses pengawasan penetapan BPP DPR, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Jumlah total perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (3) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan.

Pasal 12

(1) Proses pengawasan penetapan BPP DPRD Provinsi, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (2) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan.

Pasal 13

(1) Proses pengawasan penetapan BPP DPRD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik www.djpp.kemenkumham.go.id disetiap daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (2) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan.

BAB V

PENGAWASAN PROSES PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

Pasal 14

Koreksi

Bawaslu mengawasi proses penetapan perolehan kursi DPR tahap pertama dengan cara memastikan: a. partai politik yang memperoleh BPP DPR di suatu daerah pemilihan dengan memperhatikan pembulatan perolehan suara; b. sisa suara yang masih dimiliki partai politik setelah memperoleh kursi pada tahap pertama diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua; dan c. partai politik yang tidak memenuhi BPP DPR diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua.

Pasal 15

Bawaslu mengawasi proses penetapan kursi DPR tahap kedua dengan cara memastikan: a. penghitungan kursi dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama; b. penghitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak; dan c. dalam hal terdapat sisa kursi terakhir dan partai politik yang berhak atas kursi terakhir lebih dari satu memiliki suara sah atau sisa suara sama, partai politik yang memiliki lebih banyak persebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.

Pasal 16

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penetapan kursi DPR dengan cara memastikan: a. proses penetapan kursi DPR dilakukan oleh KPU melalui mekanisme rapat pleno terbuka; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPR dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR tahun 2014.

Pasal 17

Bawaslu Provinsi mengawasi proses penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi tahap pertama dengan cara memastikan: a. partai politik yang memperoleh BPP DPRD Provinsi di suatu daerah pemilihan dengan memperhatikan pembulatan perolehan suara; b. sisa suara yang masih dimiliki partai politik setelah memperoleh kursi pada tahap pertama diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua; dan c. partai politik yang tidak memenuhi BPP DPRD Provinsi diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua.

Pasal 18

Bawaslu Provinsi mengawasi proses penetapan kursi DPRD Provinsi tahap kedua dengan cara memastikan: a. penghitungan kursi dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama; b. penghitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak; dan c. dalam hal terdapat sisa kursi terakhir dan partai politik yang berhak atas kursi terakhir lebih dari satu memiliki suara sah atau sisa suara sama, partai politik yang memiliki lebih banyak persebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.

Pasal 19

Bawaslu Provinsi pengawasan terhadap penetapan kursi DPR dengan cara memastikan: a. proses penetapan kursi DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi melalui mekanisme rapat pleno terbuka; b. penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi tahun 2014. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahap pertama dengan cara memastikan: a. partai politik yang memperoleh BPP DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemiihan dengan memperhatikan pembulatan perolehan suara; b. sisa suara yang masih dimiliki partai politik setelah memperoleh kursi pada tahap pertama sisa suara diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua; dan c. partai politik yang tidak memenuhi BPP DPRD Kabupaten/Kota diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua.

Pasal 19

Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua dengan cara memastikan: a. penghitungan kursi dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama; b. penghitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak; dan c. dalam hal terdapat sisa kursi terakhir dan partai politik yang berhak atas kursi terakhir lebih dari satu memiliki suara sah atau sisa suara sama, partai politik yang memiliki lebih banyak persebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.

Pasal 20

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan: a. proses penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme rapat pleno terbuka; b. penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Pasal 21

Bawaslu mengawasi proses penetapan perolehan suara anggota DPD dengan cara memastikan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD untuk masing-masing kursi didasarkan atas berita acara rekapitulasi penghitungan suara; b. perolehan suara sah calon anggota DPD dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan suara sah dan penetapan calon terpilih anggota DPD; dan c. penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi yang dituangkan dalam formulir model E-1 DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.

BAB VI

PENGAWASAN PROSES PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 22

Koreksi

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPR di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. penetapan calon terpilih anggota DPR dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU.

Pasal 23

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPD dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPD yang dituangkan dalam formulir model E DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap; b. nama calon terpilih calon anggota DPD dituangkan dalam formulir model E-3 DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap; c. penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan; dan d. penetapan calon terpilih anggota DPD dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota DPD memperoleh suara sah yang sama pada peringkat suara sah terbanyak keempat, www.djpp.kemenkumham.go.id Bawaslu memastikan nama calon anggota DPD terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Pasal 24

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Provinsi.

Pasal 25

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 26

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal calon terpilih: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direkomendasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu www.djpp.kemenkumham.go.id Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota karena calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 68 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan penggantian calon terpilih kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan dilampiri putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB Kesatu

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 22

Koreksi

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPR di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. penetapan calon terpilih anggota DPR dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU.

Pasal 23

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPD dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPD yang dituangkan dalam formulir model E DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap; b. nama calon terpilih calon anggota DPD dituangkan dalam formulir model E-3 DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap; c. penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan; dan d. penetapan calon terpilih anggota DPD dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota DPD memperoleh suara sah yang sama pada peringkat suara sah terbanyak keempat, www.djpp.kemenkumham.go.id Bawaslu memastikan nama calon anggota DPD terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Pasal 24

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Provinsi.

Pasal 25

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29