Koreksi Pasal 35

(1) Pemberi Advokasi Hukum dilarang menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Advokasi Hukum dan/atau pihak tertentu yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dalam pelaksanaan Advokasi Hukum. (2) Dalam hal pemberi Advokasi Hukum terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Advokasi Hukum dan/atau pihak tertentu yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat: a. mencabut penugasan dan/atau kuasa pemberi Advokasi Hukum; dan b. memberikan sanksi kepada pemberi Advokasi Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.