PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

PERBAN Nomor 6 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 776), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 6A

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. mendapatkan Salinan Keputusan KPU tentang syarat minimal dukungan dan sebaran untuk pasangan calon perseorangan; dan b. memeriksa kebenaran perhitungan jumlah minimal dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Pengawasan terhadap pengumuman penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memeriksa ketepatan waktu pengumuman, isi, dan media pengumuman. (3) Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan; dan c. mendapatkan fotokopi tanda terima. (4) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan berita acara hasil verifikasi administrasi; dan c. memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (5) Pengawasan terhadap verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan berita acara hasil verifikasi faktual; c. memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; d. memastikan PPS melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan; dan e. memastikan PPS menggunakan teknologi informasi terhadap Pemilih yang tidak dapat ditemui secara langsung. (6) Pengawasan terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan c. memberikan penilaian terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. 6. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 11

Pasal 13A

Pasal 14

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal 20A

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal II