Koreksi Pasal 31

(1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan setelah KPU MENETAPKAN DCT Anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi DCT Anggota DPD.