PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. 3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut SIMPEG Bawaslu adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian. 4. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu. 5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. 6. Pegawai Bawaslu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Bawaslu dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi. 7. Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon II yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. 8. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat eselon III yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. 9. Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon IV di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian. 10. Administrator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk untuk mengelola, memelihara dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan SIMPEG Bawaslu. 11. Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk membantu Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu dan Pejabat Pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG Bawaslu.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Koreksi

Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG Bawaslu; dan b. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG Bawaslu, penyempurnaan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Bawaslu.

Pasal 9

Koreksi

Pejabat Pengelola Kepegawaian mempunyai tugas: a. mengelola Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu; dan b. melaporkan hasil pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian secara periodik kepada Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu.

Pasal 10

Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas: a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG Bawaslu; b. mengelola Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Bawaslu; c. membangun, memelihara, dan mengembangkan Data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG Bawaslu; d. menyusun dan menyempurnakan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian Bawaslu; e. melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG Bawaslu secara periodik kepada Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian; dan f. mengawasi pelaksanaan tugas Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.

Pasal 11

(1) Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas: a. memasukan dan memutakhirkan Data; b. mengelola Data; c. menyajikan Data dan Informasi kepegawaian; d. melakukan pengecekan Data dan Informasi pegawai; e. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Data dan Informasi pegawai; dan f. melakukan perubahan Data dan Informasi pegawai. (2) Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perintah Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu.

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola Kepegawaian mempunyai wewenang: a. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi Data kepegawaian kepada pegawai negeri sipil; dan b. menyampaikan usul penyempurnaan atau pembangunan program aplikasi SIMPEG Bawaslu kepada Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu. (2) Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu mempunyai wewenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIMPEG Bawaslu pada unit pengelola kepagawaian di Lingkungan Bawaslu; dan b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi Data kepegawaian kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian pada unit kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan unit pelaksana teknis dan/atau kepada pegawai negeri sipil.

Pasal 13

Setiap pegawai harus: a. memberikan Data kepegawaian paling mutakhir kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian dengan melampirkan dokumen pendukung; dan b. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis atas permintaan Pejabat Pengelola Kepegawaian.

BAB V

PELAKSANAAN SIMPEG BAWASLU

Pasal 14

Koreksi

Pelaksanaan SIMPEG Bawaslu dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan/penghimpunan Data kepegawaian; b. penyimpanan dan pemutakhiran Data; dan c. pengolahan dan penyajian Data.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengumpulan/penghimpunan Data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan berdasarkan sumber Data tentang status pegawai sejak diangkat menjadi pegawai negeri sipil hingga pensiun atau diberhentikan atau mengundurkan diri. (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian melakukan pengumpulan/penghimpunan Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pegawai dengan melampirkan dokumen pendukung. (3) Dokumen pendukung bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. salinan kartu identitas dan kartu keluarga; b. salinan ijazah pendidikan formal; c. salinan buku nikah; d. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan; e. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis; f. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional; g. salinan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil; h. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; i. salinan surat sasaran kinerja pegawai terakhir; dan/atau j. dokumen lain yang relevan. (4) Dalam pelaksanaan pengumpulan/penghimpunan Data kepegawaian sebagaiman dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada pegawai apabila diperlukan. (5) Pejabat Pengelola Kepegawaian menyampaikan Data kepegawaian di lingkungan unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.

Pasal 16

Penyimpanan dan pemutakhiran Data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.

Pasal 17

Pengolahan dan penyajian Data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu dengan menggunakan aplikasi SIMPEG Bawaslu agar menjadi Informasi kepegawaian yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Pasal 18

(1) Pegawai dan/atau pimpinan unit kerja yang membutuhkan Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengetahui dan meneliti Informasi kepegawaian melalui Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal terdapat perbedaan Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu harus melaporkan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26