PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan dan wilayah pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dilaksanakan oleh: a. Bawaslu dengan wilayah pengawasan untuk seluruh INDONESIA; b. Bawaslu Provinsi dengan wilayah pengawasan untuk Provinsi di wilayah kerjanya; dan c. Panwaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

BAB Kesatu

Pelaksana

Pasal 4

BAB III

POTENSI KERAWANAN, FOKUS, DAN STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 14

Koreksi

Pengawasan dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan, difokuskan pada: a. kebenaran dan ketepatan prosedur; b. keterbukaan prosedur; c. ketepatan waktu proses; dan d. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengawasan proses tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menangani secara cepat dan tepat atas Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. mengawasi pembahasan Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. melakukan sosialisasi kepada Partai Politik, calon peserta Pemilu, KPU dan jajarannya serta masyarakat tentang mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; d. menyampaikan himbauan kepada KPU dan jajarannya, Partai Politik dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; e. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Daerah Pemilihan beserta pembagian jumlah kursinya; f. membuat pemetaan Daerah Pemilihan dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Daerah Pemilihan; g. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; h. melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; i. menyampaikan rekomendasi secara tertulis dan/atau lisan kepada KPU dan jajarannya dalam hal terdapat potensi pelanggaran; dan j. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelibatan masyarakat dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengawasan dalam penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat terlatih dalam rangka penyusunan Daerah Pemilihan sebagai upaya pelibatan www.djpp.kemenkumham.go.id partisipasi masyarakat dalam pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. membuat kelompok kerja pengawasan bersama masyarakat dalam melakukan pengawasan penataan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; dan d. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Penetapan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 8

Koreksi

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. DAK2 tidak valid; b. KPU tidak menggunakan DAK2 dalam MENETAPKAN jumlah kursi; c. penetapan jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); www.djpp.kemenkumham.go.id d. KPU MENETAPKAN jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/Kota pemekaran setelah dilakukannya Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. KPU MENETAPKAN jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/kota yang hilang akibat bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi meliputi: a. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan Anggota DPR; b. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; c. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi memiliki jumlah kuota kursi kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi Daerah Pemilihan bagian kabupaten/kota; dan e. KPU Provinsi melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah meliputi: a. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi; b. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; c. Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki jumlah kuota kursi kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi Daerah Pemilihan bagian kecamatan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. KPU Kabupaten/Kota melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan kabupaten/kota yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 9

Koreksi

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi meliputi: a. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan Anggota DPR; b. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; c. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi memiliki jumlah kuota kursi kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi Daerah Pemilihan bagian kabupaten/kota; dan e. KPU Provinsi melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah meliputi: a. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi; b. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; c. Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki jumlah kuota kursi kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi Daerah Pemilihan bagian kecamatan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. KPU Kabupaten/Kota melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan kabupaten/kota yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. KPU melaksanakan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. KPU menyampaikan substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik disetiap tingkatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik; d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU terhadap Partai Politik dalam penataan Daerah Pemilihan di setiap tingkatan; dan e. KPU disetiap tingkatan tidak transparan kepada Pengawas Pemilu terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat.

BAB Ketiga

Strategi Pengawasan

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengawasan proses tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menangani secara cepat dan tepat atas Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. mengawasi pembahasan Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. melakukan sosialisasi kepada Partai Politik, calon peserta Pemilu, KPU dan jajarannya serta masyarakat tentang mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; d. menyampaikan himbauan kepada KPU dan jajarannya, Partai Politik dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; e. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Daerah Pemilihan beserta pembagian jumlah kursinya; f. membuat pemetaan Daerah Pemilihan dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Daerah Pemilihan; g. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; h. melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; i. menyampaikan rekomendasi secara tertulis dan/atau lisan kepada KPU dan jajarannya dalam hal terdapat potensi pelanggaran; dan j. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelibatan masyarakat dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengawasan dalam penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat terlatih dalam rangka penyusunan Daerah Pemilihan sebagai upaya pelibatan www.djpp.kemenkumham.go.id partisipasi masyarakat dalam pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. membuat kelompok kerja pengawasan bersama masyarakat dalam melakukan pengawasan penataan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; dan d. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan. (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Daerah Pemilihan beserta pembagian jumlah kursinya; d. membuat pemetaan Daerah Pemilihan dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Daerah Pemilihan; e. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; f. mengamati secara langsung pembahasan peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; g. mengawasi secara langsung proses penataan Daerah Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU; h. melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan i. mengawasi secara langsung kegiatan rapat kordinasi Partai Politik dan konsultasi publik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 30

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan b. akuntabilitas proses dan hasil penetapan.

Pasal 31

(1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan kepada Pengawas Pemilu setingkat di atasnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proses pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan serta permasalahannya; b. kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu; c. hasil evaluasi pencegahan dan efektivitasnya; d. kegiatan pengawasan; dan e. Temuan dan tindak lanjut Temuan

BAB 2

Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 26

Koreksi

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. Daerah Pemilihan sebagai satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota; b. Daerah Pemilihan ditentukan berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota; c. Daerah Pemilihan sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung bila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah kecamatan; d. Daerah Pemilihan kabupaten/kota memiliki jumlah kuota kursi paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; e. pemecahan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sebagai Daerah Pemilihan yang bila dikonversikan dengan kuota kursi melebihi kuota kursi maksimal; dan f. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan kecamatan pemekaran dan/atau yang hilang dikarenakan bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik di tingkat kabupaten/kota yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik; www.djpp.kemenkumham.go.id d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dalam penataan Daerah Pemilihan di setiap tingkatan; dan e. KPU Kabupaten/Kota tidak transparan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat.

Pasal 28

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi meliputi: a. KPU Provinsi dalam melaksanakan prosedur dan tata cara penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. KPU Provinsi dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan.

Pasal 29

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi: a. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan prosedur dan tata cara penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan.

BAB 3

Rapat Koordinasi Partai Politik dan Konsultasi Publik

Pasal 27

Koreksi

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik di tingkat kabupaten/kota yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik; www.djpp.kemenkumham.go.id d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dalam penataan Daerah Pemilihan di setiap tingkatan; dan e. KPU Kabupaten/Kota tidak transparan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat.

Pasal 28

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi meliputi: a. KPU Provinsi dalam melaksanakan prosedur dan tata cara penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. KPU Provinsi dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan.

Pasal 29

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi: a. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan prosedur dan tata cara penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

BAB II

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB II

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

Pasal 13

BAB 5

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27