Koreksi Pasal 50

(1) Bawaslu melakukan pengawasan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan cara memastikan: a. KPU menerima sampul kertas tersegel dari: 1. PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf o; dan 2. KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf p angka 2, yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPLN dan KPU Provinsi; b. KPU melaksanakan kewajiban menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan sampul kertas segel sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta dokumen yang ada di dalamnya; c. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan dokumen elektronik yang diunduh melalui Sirekap dalam hal KPU belum menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dari PPLN secara langsung; d. KPU menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dengan membagi sesuai dengan jumlah provinsi; e. jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d sesuai dengan program/kegiatan dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. KPU menyampaikan surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai; g. surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f paling sedikit memuat: 1. Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi; 2. tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi; dan 3. jadwal acara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi; dan h. KPU melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bawaslu berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.