Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan P...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Peta Jabatan Pelaksana adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Pelaksana yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 4. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik INDONESIA. 5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas calon PNS yang sedang menjalani masa percobaan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk diangkat sebagai PNS, Calon PNS harus memenuhi persyaratan: a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan b. sehat jasmani dan rohani. (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3 Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 5

Koreksi

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan: a. perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan; b. pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja PNS; dan c. formasi Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peta Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Koreksi

Peta Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan Jabatan Pelaksana yang diisi dari Calon PNS.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua.

Pasal 8

Koreksi

PNS yang belum diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PETA JABATAN PELAKSANA 1. Analis Data dan Informasi; 2. Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda; 3. Analis Anggaran; 4. Analis Keuangan; 5. Penyusun Laporan Keuangan/Penata Laporan Keuangan; 6. Analis Pengelola BMN; 7. Penyusun Acara dan Skenario Rapat; 8. Penyusun Rencana Pengadaaan Perlengkapan; 9. Analis SDM Aparatur; 10. Analis Program Kinerja SDM Aparatur; 11. Notulis Rapat; 12. Analis Hukum; 13. Analis Produk Hukum; 14. Analis Perundang-Undangan; 15. Analis Sengketa Peradilan; 16. Analis Pemilihan Umum; 17. Penyusun Bahan Pemberitaan; 18. Pranata Fotografi; 19. Penghubung Lembaga; 20. Analis Kelembagaan/Organisasi; 21. Analis Pengawas Pemilu; 22. Analis Kerjasama Aparat Penegak Hukum; 23. Analis Materi Sidang; 24. Penyusun Bahan Risalah Sidang; 25. Analis Berkas Pengaduan; 26. Pemeriksa Berkas Pengaduan; 27. Penyusun Bahan Risalah Sidang; 28. Analis Laporan; 29. Penyusun Program Anggaran; 30. Bendahara Pengeluaran; 31. Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 32. Pengolah Bahan Monitoring dan Supervisi; 33. Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi; 34. Pembuat Daftar Gaji; 35. Pembuat SPM; 36. Verifikator Keuangan; 37. Penginventaris Barang dan ATK; 38. Pemroses Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian; 39. Pemroses Administrasi Kepegawaian; 40. Sekretaris; 41. Pendokumentasi Peraturan Perundang-undangan; 42. Pengolah Data Laporan Pelanggaran Wilayah; 43. Juru Kamera; 44. Pranata Sidang; 45. Pengolah Bahan Risalah Persidangan; 46. Pengadministrasi Program dan Anggaran; 47. Pengadministrasi Keuangan/Pengelola Administrasi Keuangan; 48. Agendaris; 49. Arsiparis Pelaksana; 50. Pengadministrasi Perlengkapan; 51. Pengadministrasi Kerumahtanggaan; 52. Pengadministrasi Humas; 53. Pengadministrasi Pengawasan; 54. Pengadministrasi Partisipasi Masyarakat; 55. Pengadministrasi Penyelenggara Pemilu Wilayah; 56. Pengadministrasi Pengawasan Pemilu; 57. Protokol; 58. Pengadministrasi Persidangan; dan 59. Pengadministrasi Pengaduan; KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9