PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERBAN Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. 12. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. 17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id 21. Pemantau Pemilu adalah sekumpulan pelaksana pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 22. Kotak Suara adalah tempat untuk menyimpan surat suara yang telah dibubuhi pilihan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT. 23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup pengawasan Pengawas Pemilu terdiri atas: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; d. pelaksanaan penghitungan suara; e. pelaksanaan pengumuman penghitungan suara; f. pemungutan suara ulang; dan g. penghitungan suara ulang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada: a. hak pemilih dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b. terjaminnya hasil suara peserta Pemilu yakni partai politik dan calon anggota DPD; c. teknis penyelenggaraan Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; dan d. kinerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memastikan pemilih terlayani hak pilihnya, baik yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, pemilih berkebutuhan khusus, dan pemilih yang berasal dari lokasi lain yang bermaksud memilih; dan b. meniadakan kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, dan teror kepada pemilih dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. (3) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memastikan representasi peserta Pemilu mendapatkan perlakuan adil dan tidak manipulatif selama proses pemungutan dan penghitungan suara; b. kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara; dan c. memastikan kebenaran penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. (4) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. transparansi dalam proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. (5) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; b. memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. menjaga netralitas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan: a. koordinasi dengan PPS dan KPPS terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b. konfirmasi keberadaan langsung TPS, terutama TPS yang rawan berdasarkan hasil pemetaan; c. himbauan kepada saksi peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, dan masyarakat disekitar TPS untuk berperan aktif dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara; dan d. sosialisasi bersama Panwaslu Kecamatan kepada peserta Pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. koordinasi dengan PPS dan PPK setempat dalam rangka memastikan proses pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku; b. sosialisasi bersama Panwaslu Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang, tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 2. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. c. bimbingan kepada Pengawas Pemilu Lapangan tentang teknis pemungutan suara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kesiapan PPK, PPS, KPPS dalam menyiapkan seluruh perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia di KPPS dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; b. sosialisasi bersama Bawaslu Provinsi kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. c. bimbingan kepada Panwaslu Kecamatan tentang teknis pengawasan pemungutan suara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. supervisi ke Panwaslu Kabupaten/Kota terkait kesiapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; b. sosialisasi bersama Bawaslu kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. c. koordinasi dengan KPU Provinsi terkait kesiapan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan kesiapan saksi peserta Pemilu; dan d. bimbingan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/kota tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, Bawaslu melakukan: a. supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait kesiapan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; b. sosialisasi kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. c. koordinasi dengan KPU terkait teknis perangkat pemungutan dan penghitungan dan kesiapan saksi peserta pemilu pemungutan dan penghitungan suara di tingkat pusat; dan d. bimbingan kepada Bawaslu Provinsi tentang teknis pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 16

Koreksi

Dalam melaksanakan pengawasan persiapan penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan: a. KPPS menjalankan persiapan penghitungan suara sesuai proses ketentuan peraturan perundang-undangan; b. jumlah penggunaan Surat Suara cadangan 2% (dua persen) terkait pemilih tambahan DPTtb, DPK, atau DPKtb; c. penggunaan Surat Suara sebagaimana dimaksud huruf b dicatat dalam formulir berita acara penghitungan suara; dan d. KPPS mengeluarkan seluruh Surat Suara dari Kotak Suara sebelum penghitungan suara dimulai.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pengawasan persiapan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan: a. pengawasan melekat terhadap pergerakan Surat Suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; b. sosialisasi bersama Panwaslu Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat di wilayah kerjanya mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan mendapatkan C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. c. bimbingan kepada Pengawas Pemilu Lapangan tentang teknis penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

Dalam melaksanakan pengawasan persiapan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. pengawasan melekat terhadap pergerakan Surat Suara dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota; b. koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kesiapan PPK, PPS, dsan KPPS dalam menyiapkan seluruh perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia di KPPS dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; c. sosialisasi bersama Bawaslu Provinsi kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat di wilayah kerjanya mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. d. bimbingan kepada Panwaslu Kecamatan tentang teknis pengawasan penghitungan suara.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengawasan persiapan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: a. supervisi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait kesiapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; b. sosialisasi bersama Bawaslu kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat di wilayah kerjanya mengenai: 1. ketentuan larangan politik uang; 2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan 3. memastikan mendapatkan C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id c. koordinasi dengan KPU Provinsi beserta jajarannya dalam kesiapan pemungutan dan penghitungan suara dan kesiapan saksi peserta Pemilu; dan d. bimbingan kepada Panwaslu Kabupaten/kota tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pengawasan persiapan penghitungan suara, Bawaslu melakukan: a. supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait kesiapan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; dan b. bimbingan kepada Bawaslu provinsi tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII

TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

Koreksi

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan: a. KPPS menjalankan pelaksanaan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan langsung ke TPS; dan b. dilakukan secara terbuka sehingga dapat disaksikan oleh saksi peserta Pemilu.

Pasal 22

Koreksi

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. koordinasi dengan PPS dan PPK setempat dalam rangka memastikan proses pemungutan suara yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan b. bimbingan kepada Pengawas Pemilu Lapangan tentang teknis pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 23

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. supervisi kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara; b. koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan penghitungan suara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal penghitungan suara; dan c. bimbingan kepada Panwaslu Kecamatan tentang teknis pengawasan pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 24

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: a. supervisi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait kesiapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara; dan b. bimbingan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 25

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait kesiapan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara; dan b. bimbingan kepada Bawaslu Provinsi mengenai teknis pengawasan pelaksanaan penghitungan suara.

BAB VIII

TATA CARA PENGAWASAN PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 26

Koreksi

Dalam melaksanakan pengawasan pengumuman penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

Koreksi

Dalam melaksanakan pengawasan pengumuman penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan: a. pengawasan melekat pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; b. pengawasan melekat pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; c. pengawasan melekat penyerahan Kotak Suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; d. membuat laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; e. koordinasi dengan PPS dan PPK setempat untuk memastikan hasil perhitungan suara diumumkan diseluruh wilayah di desa dan kecamatan di area tersebut; dan f. bimbingan kepada Pengawas Pemilu Lapangan mengenai teknis pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

Dalam melaksanakan pengawasan pengumuman penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kesiapan PPK, PPS, dan KPPS dalam menyiapkan seluruh perlengkapan dan dukungan perlengkapan pengumuman penghitungan suara sudah tersedia di KPPS dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. b. bimbingan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai teknis pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara.

Pasal 29

Dalam melaksanakan pengawasan pengumuman penghitungan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: a. supervisi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait kesiapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; b. koordinasi dengan KPU Provinsi terkait kesiapan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam kesiapan pemungutan dan penghitungan suara dan kesiapan saksi peserta pemilu; dan c. bimbingan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai teknis pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara.

Pasal 30

Dalam melaksanakan pengawasan pengumuman penghitungan suara, Bawaslu melakukan: a. supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait kesiapan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pengumuman penghitungan suara; www.djpp.kemenkumham.go.id b. koordinasi dengan KPU terkait teknis perangkat pengumuman hasil penghitungan suara; dan c. bimbingan kepada Bawaslu Provinsi mengenai teknis pengawasan pengumuman penghitungan suara.

BAB IX

TATA CARA PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 32

Koreksi

(1) Pemungutan suara ulang dapat dilakukan dalam hal adanya kondisi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; b. pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; c. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; dan e. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Lapangan dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada KPPS. (3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang diputuskan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota atas usulan KPPS melalui PPK. (4) Dalam hal ditemukan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan/atau pada TPS yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang kedua dan selanjutnya.

Pasal 33

(1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan penghitungan suara ulang hanya dilakukan dalam hal: a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara; b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; www.djpp.kemenkumham.go.id g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan (2) Pengusulan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh saksi peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan. (3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan dokumen yang digunakan dalam penghitungan suara ulang masih tersegel, utuh, dan masih dapat digunakan.

Pasal 34

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), penghitungan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29