Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
PERBAN Nomor 3 Tahun 2019
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
7. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
13. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
15. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
16. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
17. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
19. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
22. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
23. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
24. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
25. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua)
Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
26. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
27. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
28. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan anggota DPD.
29. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon.
30. Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT DPR, DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap Dapil yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
31. Daftar Calon Tetap anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT anggota DPD adalah daftar calon tetap yang
memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
32. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta penetapan hasil Pemilu.
33. Hari adalah hari kalender.
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan:
a. penetapan Pasangan Calon terpilih;
b. penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih;
c. penetapan calon anggota DPD terpilih; dan
d. pemberitahuan dan pengusulan pelantikan Pasangan Calon atau Calon terpilih.
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
Dalam melaksanakan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:
a. ketentuan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN hasil Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
c. perolehan suara sah Pasangan Calon, calon anggota DPD, Partai Politik Pemilu anggota DPR, dan calon anggota DPR untuk setiap Dapil, ditetapkan dengan Keputusan KPU;
d. perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi; dan
e. perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 5
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menghadiri rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu sesuai tingkatannya.
Pasal 6
(1) Bawaslu mengawasi proses penetapan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagai Pasangan Calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bawaslu memastikan KPU menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama kepada:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Dewan Perwakilan Daerah;
d. Mahkamah Agung;
e. Mahkamah Konstitusi;
f. PRESIDEN;
g. Bawaslu;
h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
i. Pasangan Calon terpilih.
Pasal 7
(1) Bawaslu mengawasi proses pelaksanaan penetapan ambang batas perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2) Penentuan Partai Politik yang mendapatkan persentase 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
(3) Bawaslu memastikan KPU MENETAPKAN Partai Politik yang memenuhi ambang batas dengan Keputusan KPU.
(4) Bawaslu memastikan seluruh Partai Politik diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(5) Bawaslu memastikan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak diikutsertakan pada masa penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan Bawaslu.
Pasal 8
Bawaslu memastikan penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan.
Pasal 9
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing- masing Dapil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan memastikan:
a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
b. pembagian suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan alokasi kursi terbagi habis, diurutkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak;
c. pembagian suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam berita acara;
dan
e. penetapan perolehan kursi Partai Politik dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya berdasarkan berita acara.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya menyampaikan salinan berita acara dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e kepada:
a. Partai Politik; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai timgkatannya.
Pasal 10
Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dengan memastikan:
a. penetapan calon anggota DPR terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil;
b. penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c. penetapan calon anggota DPR terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota DPR terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d. KPU mengumumkan nama calon anggota DPR terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
e. penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dengan memastikan:
a. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil;
b. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai
perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam formulir daftar terpilih anggota DPRD Provinsi;
e. KPU Provinsi mengumumkan nama calon anggota DPRD Provinsi terplih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Provinsi, dan/atau media cetak atau elektronik;
f. KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang berupa naskah asli elektronik kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih;
g. KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang berupa naskah asli kepada KPU paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan calon tepilih; dan
h. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Pasal 13
Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPD dengan memastikan:
a. KPU MENETAPKAN peringkat perolehan suara dan calon terpilih anggota DPD berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi;
b. KPU MENETAPKAN calon pengganti calon anggota DPD terpilih dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam dan seterusnya di masing- masing provinsi;
c. nama calon anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam daftar terpilih anggota DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU serta dibubuhi cap;
d. KPU mengumumkan nama calon anggota DPD terplih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
e. penetapan calon anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
BAB III
MEKANISME PENGAWASAN PEMBERITAHUAN DAN PENGUSULAN PASANGAN CALON DAN CALON TERPILIH
(1) Bawaslu memastikan KPU memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan terkait dengan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Bawaslu memastikan KPU memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan terkait dengan calon terpilih anggota DPD setelah ditetapkan oleh KPU.
Pasal 16
Bawaslu memastikan KPU dalam melakukan pengawasan atas pengusulan pelantikan Pasangan Calon terpilih dengan cara:
a. mengusulkan pelantikan Pasangan Calon terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengusulan pelantikan Pasangan Calon terpilih apabila terdapat Calon PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi;
c. mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat meskipun tidak berpasangan apabila sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih berhalangan tetap disertai dengan pemberitahuan dan dokumen pendukung yang membuktikan salah satu calon terpilih berhalangan tetap;
d. menyampaikan pemberitahuan disertai dengan dokumen pendukung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap;
e. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d meliputi:
1. meninggal dunia; atau
2. tidak diketahui keberadaannya;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat apabila sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana disertai dengan pemberitahuan dan bukti bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana; dan
g. Bawaslu memastikan pengusulan Pasangan Calon terpilih dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Pasal 17
(1) Bawaslu memastikan KPU dalam melakukan pengawasan atas pengusulan pelantikan calon terpilih dengan cara:
a. mengusulkan calon terpilih anggota DPR untuk pengucapan sumpah janji kepada PRESIDEN dan Mahkamah Agung; dan
b. mengusulkan calon terpilih anggota DPD untuk pengucapan sumpah janji kepada PRESIDEN dan Mahkamah Agung.
(2) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
Pasal 18
Pasal 19
(1) Bawaslu memastikan KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPR dan/atau calon terpilih anggota DPD yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi disertai dokumen pendukung kepada PRESIDEN sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyampaikan usulan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi disertai dokumen pendukung kepada kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(1) Bawaslu menyusun dan MENETAPKAN standar tata laksana pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih,
penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(2) Bawaslu melaksanakan supervisi dan pembinaan pada pelaksanaan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah yang melaksanakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, wajib melakukan pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video yang disertakan dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil pengawasan.
Pasal 22
(1) Dalam hal saran perbaikan dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu.
(3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan periodik;
b. laporan akhir tahapan; dan
c. pelaksanaan kegiatan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
(4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b memuat:
a. hasil kegiatan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu;
b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu;
c. penilaian kegiatan pengawasan dan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu; dan
d. rekomendasi kegiatan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, wajib melakukan pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video yang disertakan dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil pengawasan.
Pasal 22
(1) Dalam hal saran perbaikan dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu.
(3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan periodik;
b. laporan akhir tahapan; dan
c. pelaksanaan kegiatan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
(4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b memuat:
a. hasil kegiatan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu;
b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu;
c. penilaian kegiatan pengawasan dan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu; dan
d. rekomendasi kegiatan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
(5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(1) Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain sesuai dengan tingkatan dan masyarakat.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas.
Pasal 25
Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, dapat melibatkan partisipasi pihak terkait, yang dilakukan dengan:
a. membentuk gugus tugas; dan
b. melakukan sosialisasi pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
Pasal 26
Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan/atau informasi dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan cara:
a. melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi; dan
b. menyampaikan rekomendasi kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(1) Bawaslu memastikan KPU tidak mengikutsertakan Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.
(2) Bawaslu memastikan KPU MENETAPKAN calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPD apabila terdapat calon anggota DPD yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon yang bersangkutan menjadi calon terpilih akibat tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
(3) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi tidak mengikutsertakan Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Provinsi
menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.
Pasal 28
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2) Bawaslu, memastikan Calon terpilih anggota DPD melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPD.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada PRESIDEN, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur/Walikota sesuai tingkatannya.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada PRESIDEN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur/Walikota sesuai tigkatannya apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah menyerahkan bukti tanda terima pelaporan harta kekayaan.
(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 400), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABHAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan:
a. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan
suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil;
b. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
c. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi serta dibubuhi cap;
d. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam formulir daftar terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota;
e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terplih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media cetak atau elektronik;
f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berupa naskah asli elektronik kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih;
g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berupa naskah asli kepada KPU paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan calon tepilih; dan
h. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD terpilih dilakukan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pihak lain dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan untuk segera dilakukan perbaikan.
(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat keberatan dalam formulir pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(6) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan:
a. berita acara tentang penetapan Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN terpilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon anggota DPR /DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota terpilih dan penetapan calon anggota DPD terpilih yang telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, Saksi dan telah dibubuhi cap;
b. Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik setiap Dapil anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
c. penghitungan suara sah dan peringkat suara sah Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN/calon
anggota DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
d. pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN/calon anggota DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; dan
e. daftar terpilih Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN/calon anggota DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, kepada Saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya melakukan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD terpilih dalam hal calon terpilih:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau DPD;
d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
e. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuaatan hukum tetap.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya menyatakan
calon tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan;
dan/atau
d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Bawaslu memastikan KPU MENETAPKAN calon anggota DPD dari DCT DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan KPU paling lama 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD terpilih dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.