PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 3. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 6. Program Penyusunan Peraturan Bawaslu adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bawaslu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 7. Naskah Kajian adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Peraturan Bawaslu sebagai solusi terhadap permasalahan dankebutuhan hukum dalam pelaksanaanpenyelenggaraanpengawasan Pemilu. 8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 9. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 10. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1)

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pimpinan unit kerja mengusulkan pembentukan Peraturan Bawaslu tahun berikutnya. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai dengan Naskah Kajian rancangan Peraturan Bawaslu. (3) Naskah Kajian rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (4) Format Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Pasal 4

(1) Usulan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang hukum. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. verifikasi administratif; dan b. verifikasi substantif.

Pasal 5

(1) Verifikasi administratif dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan usulan rancangan Peraturan Bawaslu. (2) Verifikasi substantif dilakukan dengan menganalisis urgensi dan kebutuhan hukum pembentukan Peraturan Bawaslu.

Pasal 6

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. (2) Usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapat persetujuan. (3) Usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu yang telah disetujui Ketua dan Anggota Bawaslu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu. (4) Format Usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak disetujui, Sekretaris Jenderal menyempurnakan usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai dengan hasil rapat Ketua dan Anggota Bawaslu. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Ketua dan Anggota Bawaslu guna mendapatkan penetapan.

Pasal 8

(1) Dalam keadaan tertentu pembentukan Peraturan Bawaslu dapat dilakukan di luar Program Penyusunan Peraturan Bawasluberdasarkan persetujuan Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. kebutuhan hukum;

Pasal 9

Dalam mengajukan pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan Naskah Kajian yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; dan b. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27