PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERBAN Nomor 3 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. 12. Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPLN adalah adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 15. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. 16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 18. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 5

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara; b. jenis-jenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu; c. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan; d. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara; e. kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; f. sistem informasi logistik; g. prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara jika terdapat kejadian yang mengakibatkan tertunda atau diulangnya penyelenggaraan Pemilu karena bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya; h. terciptanya koordinasi dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan i. transparansi informasi yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan meminta data dan informasi perencanaan perlengkapan pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara: a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. potensi pelanggaran; dan/atau 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada: a) area; b) daerah; dan/atau c) tempat tertentu, berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya. b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan perlengkapan pemungutan suara dari KPU, meliputi: 1. jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; 2. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan didakan; 3. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan; 4. prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan; 5. peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; dan 6. pengamanan perlengkapan pemungutan suara. c. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data dan informasi Pemilu sebelumnya dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu dan pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: a. kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara; b. ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang; c. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang; d. terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara; e. pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang tidak melalui sub-kontrak kepada perusahaan lain selain pemenang lelang; f. kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang; g. pembuatan TPS sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; h. pengadaan perlengkapan pemungutan suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentu; dan i. prosedur pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Selain pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap: a. desain, kualitas, dan teknik pelipatan Surat Suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentudan menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus; dan b. proses sortir terhadap Surat Suara yang diserahkan oleh perusahaan pengadaan Surat Suara kepada KPU untuk menghindari kemungkinan adanya Surat Suara rusak. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara: a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan: 1. potensi pelanggaran; dan/atau 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada: a) area; b) daerah; dan/atau c) tempat tertentu, berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya. b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, meliputi: 1. jadwal produksi perlengkapan pemungutan suara dari seluruh perusahaan pemenang lelang; 2. nama dan alamat perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi perlengkapan pemungutan suara; 3. nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan pemungutan suara; 4. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi; 5. jumlah daftar pemilih tetap, TPS, PPS, dan PPK pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. jumlah daftar pemilih tetap, TPSLN, dan PPLN pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; 7. jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara; 8. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi; dan 9. jumlah perlengkapan pemungutan suara tahun sebelumnya yang masih dapat digunakan. c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui pengawasan langsung ke lapangan dan/atau melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

(1) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: a. perlengkapan pemungutan suara; dan b. dukungan perlengkapan lainnya. (2) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU, meliputi: a. Surat Suara; b. tinta; c. segel; d. alat bantu tuna netra; e. DCT lembar daftar calon tetap Anggota DPR dan DPD; dan f. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD. (3) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU Provinsi, meliputi: a. kotak suara; b. bilik pemungutan suara; c. sampul kertas; d. lembar DCT daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; e. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (4) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, meliputi: a. stiker nomor kotak suara; b. alat bantu tunanetra; c. perlengkapan di TPS; d. tanda pengenal KPPS; e. tanda pengenal petugas keamanan TPS; f. tanda pengenal saksi; www.djpp.kemenkumham.go.id g. karet pengikat Surat Suara; h. lem/perekat; i. kantong plastik; j. pulpen; k. gembok; l. spidol; dan m. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. (5) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh PPLN, meliputi: a. tanda pengenal KPPSLN; b. tanda pengenal petugas keamanan TPSLN; c. tanda pengenal saksi; d. karet pengikat Surat Suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. pulpen; h. gembok; i. spidol; dan j. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

Pasal 14

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: a. ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; b. ketepatan tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; c. pengamanan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; d. kesesuaian jenis perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan; e. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan; f. prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara; dan g. kesesuaian spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 17

(1) Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berdasarkan: 1. potensi pelanggaran; dan/atau 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada: a) area; b) daerah; dan/atau c) tempat tertentu, berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.; b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan terkait pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, baik dari penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat); c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara melalui pengawasan langsung ke lapangan; dan d. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

Selain pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap: a. pelipatan Surat Suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sehingga dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah; dan b. Surat Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk kemudian dikirim ke TPS.

Pasal 19

(1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di luar negeri, selain melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bawaslu juga melakukan: a. memastikan jenis Surat Suara yang didistribusikan adalah Surat Suara untuk memilih calon anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jakarta 2; b. memastikan perlengkapan pemungutan suara didistribusikan sesuai dengan jadual yang direncanakan; dan c. memastikan tempat atau lokasi tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sudah ditentukan. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di luar negeri dengan cara: a. memastikan perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan KPU diterima dalam kondisi baik oleh Pokja Pemilihan Luar Negeri (Kementrian Luar Negeri); dan b. memastikan perlengkapan pemungutan suara yang diterima Pokja Pemilihan Luar Negeri telah didistribusikan ke seluruh perwakilan RI di luar negeri yang akan mengadakan Pemilu.

Pasal 20

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

Pasal 28