Koreksi Pasal 18

PERBAN Nomor 2 Tahun 2025 | Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan. (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima. (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima. (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN. (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima. (9) Permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Format 10 Permintaan Tanggapan Kepada Orang Yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (10) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker dibuat menggunakan Format 11 Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Koreksi Anda

(7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
(8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.
(9) Permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dengan menggunakan Format 10 Permintaan Tanggapan Kepada Orang Yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker dibuat menggunakan Format 11 Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Alasan koreksi

Email (opsional)