Koreksi Pasal 24

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bersama dengan kelompok masyarakat. (2) Pemberian nama Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan di masing-masing wilayah kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menciptakan peran aktif kelompok masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota pada prapenyelenggaraan, penyelenggaraan, dan/atau pascapenyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.