Koreksi Pasal 15

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan membentuk dan mengoordinasikan pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk: a. mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dan/atau persoalan kepemiluan; dan/atau b. menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan/atau Pemilihan.