Koreksi Pasal 2

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai: a. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan b. penciptaan: 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan 2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.