Koreksi Pasal 9

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan dengan: a. meminta penjelasan dari seluruh Unit Pemrakarsa terkait dengan daftar usulan judul; b. menyampaikan hasil analisis dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bawaslu yang masih berlaku dari unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan/atau Unit Pemrakarsa dalam hal usulan judul merupakan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu; dan/atau c. meminta kepada Unit Pemrakarsa untuk menyerahkan Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah sesuai dengan batas waktu yang disepakati. (2) Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan format huruf B dan huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.