Koreksi Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam tahap pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atau gubernur. (2) Dalam hal terdapat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota terpilih yang melanggar ketentuan mengenai dana kampanye Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pasangan Calon tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan.