Koreksi Pasal 15

(1) Pengawasan sumber Dana Kampanye calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara memastikan sumber Dana Kampanye diperoleh dari: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari harta kekayaan pribadi yang bersangkutan; dan/atau c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang berasal dari: 1. perseorangan; 2. kelompok; 3. perusahaan; dan/atau 4. badan usaha nonpemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 meliputi: a. perorangan individu; b. suami/istri dan/atau keluarga calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pemilu; dan/atau c. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pemilu. (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. (4) Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Selain berasal dari sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber Dana Kampanye Pemilu dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.