PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 15 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 7. Komisi Pemilihan Umum Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 10. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu. 11. Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 12. Penataan Dapil adalah menyusun ulang Dapil yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan. 13. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Bawaslu melakukan pencermatan terhadap data penduduk yang diserahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU. (2) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu tahapan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi di wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana. (4) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: a. keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan b. akuntabilitas proses dan hasil penetapan.

Pasal 9

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Dapil. (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota; b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Dapil beserta pembagian jumlah kursinya; d. membuat pemetaan Dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Dapil; e. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil; f. mengamati secara langsung pembahasan peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil; g. mengawasi secara langsung proses penataan Dapil oleh KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU; h. melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU; dan i. mengawasi secara langsung kegiatan rapat kordinasi Partai Politik dan konsultasi publik.

Pasal 10

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dengan memastikan: a. masukan dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, dan/atau pemangku kepentingan sebelum diserahkan kepada KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. proses penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi kepada KPU dilakukan secara transparan dengan menyertakan: 1. penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi. c. KPU melakukan pencermatan dan telaahan terhadap rekapitulasi usulan penataan Dapil dari KPU Provinsi; dan d. KPU MENETAPKAN alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR.

Pasal 11

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pencermatan KPU Provinsi atas usulan penataan Dapil dari KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan jumlah kursi sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan Dapil. (2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam MENETAPKAN jumlah kursi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan jumlah kursi di kabupaten/kota dan Kecamatan hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana.

Pasal 13

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. Dapil sebagai satu kesatuan utuh dengan Dapil Anggota DPRD Provinsi; b. Dapil ditentukan berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota; c. Dapil sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung bila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah kecamatan; d. Dapil kabupaten/kota memiliki jumlah kuota kursi paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; e. pemecahan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sebagai Dapil yang bila dikonversikan dengan kuota kursi melebihi kuota kursi maksimal; dan f. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan ulang Dapil kecamatan pemekaran dan/atau yang hilang dikarenakan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik di tingkat daerah kabupaten/kota yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Dapil dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik; d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota dalam penataan Dapil di setiap tingkatan; dan e. KPU Kabupaten/Kota tidak transparan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22