Koreksi Pasal 2

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan.