PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihangubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

PERBAN Nomor 14 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Provinsi. 8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 10. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan. 13. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 14. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 18. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. 19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 20. Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. 21. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. 22. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan. 23. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilihan yang terdiri dari Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan. 24. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan. 25. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. 26. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. 27. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 28. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

BAB II

LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

Koreksi

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat berasal dari: a. laporan; atau b. Temuan, pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 4

Koreksi

Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Pasal 5

(1) Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. (2) Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan. (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan; b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan; c. identitas pelaku; dan d. peristiwa dan uraian kejadian, yang dituangkan dalam formulir model A.2.

Pasal 6

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh: a. warga negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat; b. pemantau Pemilihan; atau c. Peserta Pemilihan. (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. (3) Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan. (4) Penunjukan pendamping dan/atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa.

Pasal 7

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan. (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 8

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dapat melimpahkan atau meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara berjenjang kepada pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti. (2) Pelimpahan atau penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

Pasal 9

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau di kantor pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 10

(1) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1. (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat Pelapor; b. waktu dan tempat peristiwa terjadi; c. nama dan alamat Terlapor; d. nama dan alamat saksi; e. uraian kejadian; f. tanda tangan Pelapor; dan g. alamat e-mail. (3) Dalam mengisi formulir model A.1, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan data sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan b. nama serta alamat saksi. (4) Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model A.3. (5) Petugas penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk pengawas Pemilihan. (6) Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.

Pasal 11

(1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas Pemilihan dalam bentuk informasi lisan dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal. (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau pengawas Pemilihan; b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas Pemilihan; atau c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau di situs resmi pengawas Pemilihan. (3) Informasi awal yang berupa informasi lisan dicatat oleh pengawas Pemilihan untuk kemudian dilakukan penelusuran. (4) Hasil penelusuran informasi awal yang mengadung dugaan Pelanggaran Pemilihan ditindaklanjuti dengan mekanisme Temuan pengawas pemilihan.

Pasal 12

(1) Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelangggaran, pengawas Pemilihan melakukan Penindakan. (3) Pengawas Pemilihan MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Temuan melalui rapat pleno pengawas Pemilihan. (4) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir model A.2. (5) Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan pengawas Pemilihan dari laporan sebagaimana diatur pada Pasal 11, diinformasikan kepada Pelapor pemberi informasi.

Pasal 13

(1) Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materiel dalam formulir model A.1. (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan; b. identitas pihak terlapor; c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas. (3) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peristiwa dan uraian kejadian; b. tempat peristiwa terjadi; c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d. bukti.

Pasal 14

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan meneruskan Laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran. (2) Laporan Dugaan Pelanggaran yang belum memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan. (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel, menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan. (4) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima.

Pasal 15

(1) Bawaslu menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. (2) Pengawas Pemilihan menerima Laporan atau menemukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. (3) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. (4) Dalam menerima Temuan/Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. (5) Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.

BAB Ketiga

Laporan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau di kantor pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 10

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Bawaslu dapat melakukan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. (2) Pengawas Pemilihan melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran. (3) Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas Pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali.

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu, pengawas Pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada pengawas Pemilihan di tingkat bawah. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya; b. dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai pengawas Pemilihan; c. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban; d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwas Kecamatan atau nama lain serta pengawas Pemilihan Lapangan. (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno pengawas Pemilihan, kecuali bagi PPL.

Pasal 18

(1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan MEMUTUSKAN untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi. (2) Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 19

(1) Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran. (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran

Pasal 20

(1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan dibuat oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk. (2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian sebagai berikut: a. kasus posisi; b. data; c. kajian; d. kesimpulan; dan e. rekomendasi; (3) Sistematika kajian tertuang dalam formulir model A.8. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, serta Ketua dan Anggota pengawas Pemilihan. (5) Penomoran formulir model A.8 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir model A.1 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran atau formulir model A.2 untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.

Pasal 21

(1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. (2) Klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, dan/atau saksi, dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan. (3) Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye. (4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara klarifikasi pada formulir model A.7. (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi yang meliputi Pelapor, terlapor, saksi, atau ahli. (6) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk mendatangani berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.

Pasal 26

(1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai: a. Pelanggaran Pemilihan; b. bukan Pelanggaran Pemilihan; atau c. sengketa Pemilihan. (2) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau c. Tindak Pidana Pemilihan.

Pasal 27

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dapat melakukan pendampingan kepada pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya jika mengalami kesulitan dalam melakukan pengkajian dugaan Pelanggaran Pemilihan. (2) Pendampingan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dilakukan atas permintaan tertulis pengawas Pemilihan secara berjenjang. (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi MEMUTUSKAN dalam rapat pleno untuk melakukan pendampingan kepada pengawas Pemilihan di tingkat bawah dalam Penanganan Pelanggaran. (4) Tata cara pendampingan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan pelanggaran.

Pasal 28

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dapat melakukan supervisi kepada pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam proses penanganan Pelanggaran Pemilihan. (2) Tata cara supervisi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan pelanggaran.

BAB Keempat

Kajian Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

(1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. (2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua dan/atau anggota, atau tenaga ahli dan/atau tim asistensi, atau pejabat sruktural, dan/atau staf divisi Penindakan. (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu. (4) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 773) sepanjang mengatur mengenai mekanisme Penindakan, penanganan pelanggaran, tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, status penanganan dugaan pelanggaran dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2017 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA A. FORMAT NOMOR PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN No. (1) /(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7) KETERANGAN: (1) Urutan nomor Laporan/Temuan. (2) Jenis Laporan atau Temuan: a. “LP” untuk Laporan b. “TM” untuk Temuan (3) Jenis Pemilihan a. “PG” untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur b. “PB” untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati c. “PW” untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (4) Kode Pengawas Pemilu: a. “RI” untuk Bawaslu RI b. “Prov” untuk Bawaslu Provinsi c. “Kab” untuk Pengawas Pemilu Kabupaten d. “Kota” untuk Pengawas Pemilu Kota e. “Kec (Nama Kecamatan)” untuk Pengawas Pemilu Kecamatan f. “PPL (Nama Kelurahan)” untuk Pengawas Pemilu Lapangan (5) Kode Wilayah: NO. KODE WILAYAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA 1. 01.00 Provinsi Aceh 2. 01.01 Kota Banda Aceh 3. 01.02 Kota Subulussalam 4. 01.03 Kota Langsa 5. 01.04 Kota Lhokseumawe 6. 01.05 Kota Sabang 7. 01.06 Kabupaten Aceh Barat 8. 01.07 Kabupaten Aceh Barat Daya 9. 01.08 Kabupaten Aceh Besar 10. 01.09 Kabupaten Aceh Jaya 11. 01.10 Kabupaten Aceh Selatan 12. 01.11 Kabupaten Aceh Singkil 13. 01.12 Kabupaten Aceh Tamiang 14. 01.13 Kabupaten Aceh Tengah 15. 01.14 Kabupaten Aceh Tenggara 16. 01.15 Kabupaten Aceh Timur 17. 01.16 Kabupaten Aceh Utara 18. 01.17 Kabupaten Bener Meria 19. 01.18 Kabupaten Bireun 20. 01.19 Kabupaten Gayo Lues 21. 01.20 Kabupaten Nagan Raya 22. 01.21 Kabupaten Pidie 23. 01.22 Kabupaten Pidie Jaya 24. 01.23 Kabupaten Simeuleu 25. 02.00 Sumatera Utara 26. 02.01 Kota Medan 27. 02.02 Kota Binjai 28. 02.03 Kota Padang Sidempuan 29. 02.04 Kota Pematang Siantar 30. 02.05 Kota Sibolga 31. 02.06 Kota Tanjung Balai 32. 02.07 Kota Tebingtinggi 33. 02.08 Kota Gunung Sitoli 34. 02.09 Kabupaten Asahan 35. 02.10 Kabupaten Batubara 36. 02.11 Kabupaten Dairi 37. 02.12 Kabupaten Deliserdang 38. 02.13 Kabupaten Humban Hasundutan 39. 02.14 Kabupaten Karo 40. 02.15 Kabupaten Labuhanbatu 41. 02.16 Kabupaten Langkat 42. 02.17 Kabupaten Mandailing Natal 43. 02.18 Kabupaten Nias 44. 02.19 Kabupaten Nias Selatan 45. 02.20 Kabupaten Pakpakbgarat 46. 02.21 Kabupaten Samosir 47. 02.22 Kabupaten Serdang Bedagai 48. 02.23 Kabupaten Simalungun 49. 02.24 Kabupaten Tapanuli Selatan 50. 02.25 Kabupaten Tapanuli Tengah 51. 02.26 Kabupaten Tapanuli Utara 52. 02.27 Kabupaten Toba Samosir 53. 02.28 Kabupaten Padang Lawas Utara 54. 02.29 Kabupaten Padang Lawas 55. 02.30 Kabupaten Labuhanbatu Utara 56. 02.31 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 57. 02.32 Kabupaten Nias Barat 58. 02.33 Kabupaten Nias Utara 59. 03.00 Sumatera Barat 60. 03.01 Kota Padang 61. 03.02 Kota Bukittinggi 62. 03.03 Kota Padang Panjang 63. 03.04 Kota Pariaman 64. 03.05 Kota Payakumbuh 65. 03.06 Kota Sawahlunto 66. 03.07 Kota Solok 67. 03.08 Kabupaten Agam 68. 03.09 Kabupaten Dharmasraya 69. 03.10 Kabupaten Limapuluhkota 70. 03.11 Kabupaten Kepulauan Mentawai 71. 03.12 Kabupaten Padang Pariaman 72. 03.13 Kabupaten Pasaman 73. 03.14 Kabupaten Pasaman Barat 74. 03.15 Kabupaten Pesisir Selatan 75. 03.16 Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 76. 03.17 Kabupaten Solok 77. 03.18 Kabupaten Solok Selatan 78. 03.19 Kabupaten Tanah Datar 79. 04.00 Provinsi Riau 80. 04.01 Kota Pekanbaru 81. 04.02 Kota Dumai 82. 04.03 Kabupaten Bengkalis 83. 04.04 Kabupaten Indragiri Hilir 84. 04.05 Kabupaten Indragiri Hulu 85. 04.06 Kabupaten Kampar 86. 04.07 Kabupaten Kuantan Singingi 87. 04.08 Kabupaten Pelalawan 88. 04.09 Kabupaten Rokan Hulu 89. 04.10 Kabupaten Rokan Hilir 90. 04.11 Kabupaten Siak 91. 04.12 Kabupaten Kepulauan Meranti 92. 05.00 Jambi 93. 05.01 Kota Jambi 94. 05.02 Kota Sungai Penuh 95. 05.03 Kabupaten Batanghari 96. 05.04 Kabupaten Bungo 97. 05.05 Kabupaten Kerinci 98. 05.06 Kabupaten Merangin 99. 05.07 Kabupaten Muaro Jambi 100. 05.08 Kabupaten Sarolangun 101. 05.09 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 102. 05.10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 103. 05.11 Kabupaten Tebo 104. 06.00 Sumatera Selatan 105. 06.01 Kota Palembang 106. 06.02 Kota Lubuk Linggau 107. 06.03 Kota Pagar Alam 108. 06.04 Kota Prabumulih 109. 06.05 Kabupaten Banyuasin 110. 06.06 Kabupaten Lahat 111. 06.07 Kabupaten Empat Lawang 112. 06.08 Kabupaten Muara Enim 113. 06.09 Kabupaten Musi Banyuasin 114. 06.10 Kabupaten Musi Rawas 115. 06.11 Kabupaten Ogan Ilir 116. 06.12 Kabupaten Ogan Komering Ilir 117. 06.13 Kabupaten Ogan Kemering Ulu 118. 06.14 Kabupaten OKU Selatan 119. 06.15 Kabupaten OKU Timur 120. 06.16 Kabupaten Penukal Abab 121. 06.17 Kabupaten Musi Rawas Utara 122. 07.00 Bengkulu 123. 07.01 Kota Bengkulu 124. 07.02 Kota Bengkulu Selatan 125. 07.03 Kota Bengkulu Utara 126. 07.04 Kabupaten Kaur 127. 07.05 Kabupaten Kepahiang 128. 07.06 Kabupaten Lebong 129. 07.07 Kabupaten Muko Muko 130. 07.08 Kabupaten Rejang Lebong 131. 07.09 Kabupaten Seluma 132. 07.10 Kabupaten Bengkulu Tengah 133. 08.00 Lampung 134. 08.01 Kota Bandarlampung 135. 08.02 Kota Metro 136. 08.03 Kabupaten Lampung Barat 137. 08.04 Kabupaten Lampung Selatan 138. 08.05 Kabupaten Lampung Tengah 139. 08.06 Kabupaten Lampung Timur 140. 08.07 Kabupaten Lampung Utara 141. 08.08 Kabupaten Tanggamus 142. 08.09 Kabupaten Tulang Bawang 143. 08.10 Kabupaten Way Kanan 144. 08.11 Kabupaten Pesawaran 145. 08.12 Kabupaten Pringsewu 146. 08.13 Kabupaten Mesuji 147. 08.14 Kabupaten Tulang Bawang Barat 148. 08.15 Kabupaten Pesisir Barat 149. 09.00 Bangka Belitung 150. 09.01 Kota Pangkalpinang 151. 09.02 Kabupaten Bangka 152. 09.03 Kabupaten Bangka Barat 153. 09.04 Kabupaten Bangka Selatan 154. 09.05 Kabupaten Bangka Tengah 155. 09.06 Kabupaten Belitung 156. 09.07 Kabupaten Belitung Timur 157. 10.00 Kepulauan Riau 158. 10.01 Kota Tanjung pinang 159. 10.02 Kota Batam 160. 10.03 Kabupaten Karimun 161. 10.04 Kabupaten Bintan 162. 10.05 Kabupaten Lingga 163. 10.06 Kabupaten Natuna 164. 10.07 Kabupaten Kepulauan Anambas 165. 11.00 Banten 166. 11.01 Kota Serang 167. 11.02 Kota Tangerang 168. 11.03 Kota Tangerang Selatan 169. 11.04 Kota Cilegon 170. 11.05 Kabupaten Lebak 171. 11.06 Kabupaten Pandeglang 172. 11.07 Kabupaten Serang 173. 11.08 Kabupaten Tangerang 174. 12.00 DKI Jakarta 175. 12.01 Kota Administrasi Jakarta Pusat 176. 12.02 Kota Administrasi Jakarta Barat 177. 12.03 Kota Administrasi Jakarta Selatan 178. 12.04 Kota Administrasi Jakarta Timur 179. 12.05 Kota Administrasi Jakarta Utara 180. 12.06 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 181. 13.00 Jawa Barat 182. 13.01 Kota Bandung 183. 13.02 Kota Banjar 184. 13.03 Kota Bekasi 185. 13.04 Kota Bogor 186. 13.05 Kota Cimahi 187. 13.06 Kota Cirebon 188. 13.07 Kota Depok 189. 13.08 Kota Sukabumi 190. 13.09 Kota Tasikmalaya 191. 13.10 Kabupaten Bandung 192. 13.11 Kabupaten Bandung Barat 193. 13.12 Kabupaten Bekasi 194. 13.13 Kabupate Bogor 195. 13.14 Kabupaten Ciamis 196. 13.15 Kabupaten Cianjur 197. 13.16 Kabupaten Cirebon 198. 13.17 Kabupaten Garut 199. 13.18 Kabupaten Indramayu 200. 13.19 Kabupaten Karawang 201. 13.20 Kabupaten Kuningan 202. 13.21 Kabupaten Majalengka 203. 13.22 Kabupaten Purwakarta 204. 13.23 Kabupaten Subang 205. 13.24 Kabupaten Sukabumi 206. 13.25 Kabupaten Sumedang 207. 13.26 Kabupaten Tasikmalaya 208. 13.27 Kabupaten Pangandaran 209. 14.00 Jawa Tengah 210. 14.01 Kota Semarang 211. 14.02 Kota magelang 212. 14.03 Kota Pekalongan 213. 14.04 Kota Salatiga 214. 14.05 Kota Surakarta 215. 14.06 Kota Tegal 216. 14.07 Kabupaten Banjarnegara 217. 14.08 Kabupaten Banyumas 218. 14.09 Kabupaten Batang 219. 14.10 Kabupaten Blora 220. 14.11 Kabupaten Boyolali 221. 14.12 Kabupaten Brebes 222. 14.13 Kabupaten Cilacap 223. 14.14 Kabupaten Demak 224. 14.15 Kabupaten Grobogan 225. 14.16 Kabupaten Jepara 226. 14.17 Kabupaten Karanganyar 227. 14.18 Kabupaten Kebumen 228. 14.19 Kabupaten Kendal 229. 14.20 Kabupaten Klaten 230. 14.21 Kabupaten Kudus 231. 14.22 Kabupaten Magelang 232. 14.23 Kabupaten Pati 233. 14.24 Kabupaten Pekalongan 234. 14.25 Kabupaten Pemalang 235. 14.26 Kabupaten Purbalingga 236. 14.27 Kabupaten Purworejo 237. 14.28 Kabupaten Rembang 238. 14.29 Kabupaten Semarang 239. 14.30 Kabupaten Sragen 240. 14.31 Kabupaten Sukoharjo 241. 14.32 Kabupaten Tegal 242. 14.33 Kabupaten Temanggung 243. 14.34 Kabupaten Wonogiri 244. 14.35 Kabupaten Wonosobo 245. 15.00 DI Yogyakarta 246. 15.01 Kota Yogyakarta 247. 15.02 Kabupaten Bantul 248. 15.03 Kabupaten Gunung Kidul 249. 15.04 Kabupaten Kulon Progo 250. 15.05 Kabupaten Sleman 251. 16.00 Jawa Timur 252. 16.01 Kota Surabaya 253. 16.02 Kota Batu 254. 16.03 Kota Blitar 255. 16.04 Kota Kediri 256. 16.05 Kota Madiun 257. 16.06 Kota Malang 258. 16.07 Kota Mojokerto 259. 16.08 Kota Pasuruan 260. 16.09 Kota Probolinggo 261. 16.10 Kabupaten Bangkalan 262. 16.11 Kabupaten banyuwangi 263. 16.12 Kabupaten Blitar 264. 16.13 Kabupaten Bojonegoro 265. 16.14 Kabupaten Bondowoso 266. 16.15 Kabupaten Gresik 267. 16.16 Kabupaten Jember 268. 16.17 Kabupaten Jombang 269. 16.18 Kabupaten Kediri 270. 16.19 Kabupaten Lamongan 271. 16.20 Kabupaten Lumajang 272. 16.21 Kabupaten Madiun 273. 16.22 Kabupaten Magetan 274. 16.23 Kabupaten Malang 275. 16.24 Kabupaten Mojokerto 276. 16.25 Kabupaten Nganjuk 277. 16.26 Kabupaten Ngawi 278. 16.27 Kabupaten Pacitan 279. 16.28 Kabupaten Pamekasan 280. 16.29 Kabupaten Pasuruan 281. 16.30 Kabupaten Ponorogo 282. 16.31 Kabupaten Probolinggo 283. 16.32 Kabupaten Sampang 284. 16.33 Kabupaten Sidoarjo 285. 16.34 Kabupaten Situbondo 286. 16.35 Kabupaten Sumenep 287. 16.36 Kabupaten Trenggalek 288. 16.37 Kabupaten Tulungagung 289. 16.38 Kabupaten Tuban 290. 17.00 Bali 291. Kota Denpasar 292. 17.01 Kabupaten Badung 293. 17.02 Kabupaten Bangli 294. 17.03 Kabupaten Buleleng 295. 17.04 Kabupaten Gianyar 296. 17.05 Kabupaten Jembrana 297. 17.06 Kabupaten Karang Asem 298. 17.07 Kabupaten Klungkung 299. 17.08 Kabupaten Tabanan 300. 18.00 Nusa Tenggara Barat 301. 18.01 Kota Mataram 302. 18.02 Kota Bima 303. 18.03 Kabupaten Bima 304. 18.04 Kabupaten Dompu 305. 18.05 Kabupaten Lombok Barat 306. 18.06 Kabupaten Lombok Tengah 307. 18.07 Kabupaten Lombok Timur 308. 18.08 Kabupaten Sumbawa 309. 18.09 Kabupaten Sumbawa Barat 310. 18.10 Kabupaten Lombok Utara 311. 19.00 Nusa Tenggara Timur 312. 19.01 Kota Kupang 313. 19.02 Kabupaten Alor 314. 19.03 Kabupaten Belu 315. 19.04 Kabupaten Ende 316. 19.05 Kabupaten Flores Timur 317. 19.06 Kabupaten Kupang 318. 19.07 Kabupaten Lembata 319. 19.08 Kabupaten Manggarai 320. 19.09 Kabupaten Manggarai Barat 321. 19.10 Kabupaten NGada 322. 19.11 Kabupaten Nagekeo 323. 19.12 Kabupaten Rote Ndao 324. 19.13 Kabupaten Sikka 325. 19.14 Kabupaten Sumba Barat 326. 19.15 Kabupaten Sumba Barat Daya 327. 19.16 Kabupaten Sumba Tengah 328. 19.17 Kabupaten Manggarai TImur 329. 19.18 Kabupaten Sumba Timur 330. 19.19 Kabupaten Timor Tengah Selatan 331. 19.20 Kabupaten Timor Tengah Utara 332. 19.21 Kabupaten Sabu Raijua 333. 19.22 Kabupaten Malaka 334. 20.00 Kalimantan Barat 335. 20.01 Kota Pontianak 336. 20.02 Kota Singkawang 337. 20.03 Kabupaten Bengkayang 338. 20.04 Kabupaten Kapuas Hulu 339. 20.05 Kabupaten Ketapang 340. 20.06 Kabupaten Kayong Utara 341. 20.07 Kabupaten Kubu Raya 342. 20.08 Kabupaten Landak 343. 20.09 Kabupaten Melawi 344. 20.10 Kabupaten Pontianak 345. 20.11 Kabupaten Sambas 346. 20.12 Kabupaten Sanggau 347. 20.13 Kabupaten Sintang 348. 20.14 Kabupaten Sekadau 349. 21.00 Kalimantan Tengah 350. 21.01 Kota Palangkaraya 351. 21.02 Kabupaten Barito Selatan 352. 21.03 Kabupaten Barito Timur 353. 21.04 Kabupaten Barito Utara 354. 21.05 Kabupaten Gunung Mas 355. 21.06 Kabupaten Kapuas 356. 21.07 Kabupaten Katingan 357. 21.08 Kabupaten Kotawaringin Barat 358. 21.09 Kabupaten Kotawaringin Timur 359. 21.10 Kabupaten Lamandau 360. 21.11 Kabupaten Murung Raya 361. 21.12 Kabupaten Pulang Pisau 362. 21.13 Kabupaten Seruyan 363. 21.14 Kabupaten Sukamara 364. 22.00 Kalimantan Selatan 365. 22.01 Kota Banjarmasin 366. 22.02 Kota Banjar Baru 367. 22.03 Kabupaten Balangan 368. 22.04 Kabupaten Banjar 369. 22.05 Kabupaten Barito Kuala 370. 22.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 371. 22.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 372. 22.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara 373. 22.09 Kabupaten Kotabaru 374. 22.10 Kabupaten Tabalong 375. 22.11 Kabupaten Tanah Bumbu 376. 22.12 Kabupaten Tanah Laut 377. 22.13 Kabupaten Tapin 378. 23.00 Kalimantan Timur 379. 23.01 Kota Samarinda 380. 23.02 Kota Balikpapan 381. 23.03 Kota Bontang 382. 23.04 383. 23.05 Kabupaten Berau 384. 23.06 385. 23.07 Kabupaten Kutai Barat 386. 23.08 Kabupaten Kutai Kertanegara 387. 23.09 Kabupaten Kutai Timur 388. 23.10 Kabupaten Panajam Paser Utara 389. 23.11 Kabupaten Paser 390. 23.12 Kabupaten Mahakam Ulu 391. 24.00 Kalimantan Utara 392. 24.01 Kota Tarakan 393. 24.02 Kabupaten Malinau 394. 24.03 Kabupaten Tana Tidung 395. 24.04 Kabupaten Bulungan 396. 24.05 Kabupaten Nunukan 397. 25.00 Sulawesi Utara 398. 25.01 Kota Manado 399. 25.02 Kota Kotamobagu 400. 25.03 Kota Bitung 401. 25.04 Kota Tomohon 402. 25.05 Kabupaten Bolaang Mongondow 403. 25.06 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 404. 25.07 Kabupaten Bolaang Mongondown Selatan 405. 25.08 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 406. 25.09 Kabupaten Minahasa 407. 25.10 Kabupaten Kepulauan Talaud 408. 25.11 Kabupaten Minahasa Selatan 409. 25.12 Kabupaten Minahasa Utara 410. 25.13 Kabupaten Minahasa Tenggara 411. 25.14 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 412. 25.15 Kabupaten Kepulauan Sangihe 413. 26.00 Sulawesi Tengah 414. 26.01 Kota Palu 415. 26.02 Kabupaten Banggai 416. 26.03 Kabupaten Banggai Kepulauan 417. 26.04 Kabupaten Buol 418. 26.05 Kabupaten Donggala 419. 26.06 Kabupaten Morowali 420. 26.07 Kabupaten Parigi Moutong 421. 26.08 Kabupaten Poso 422. 26.09 Kabupaten Tojo Una Una 423. 26.10 Kabupaten Toli Toli 424. 26.11 Kabupaten Sigi 425. 26.12 Kabupaten Banggai Laut 426. 26.13 Kabupaten Morowali Utara 427. 27.00 Sulawesi Selatan 428. 27.01 Kota Makassar 429. 27.02 Kota Pare Pare 430. 27.03 Kota Palopo 431. 27.04 Kabupaten Bone 432. 27.05 Kabupaten Bulukumba 433. 27.06 Kabupaten Enrekang 434. 27.07 Kabupaten Gowa 435. 27.08 Kabupaten Jeneponto 436. 27.09 Kabupaten Luwu 437. 27.10 Kabupaten Luwu Timur 438. 27.11 Kabupaten Luwu Utara 439. 27.12 Kabupaten Maros 440. 27.13 Kabupaten Pangkep 441. 27.14 Kabupaten Pinrang 442. 27.15 Kabupaten Sidenreng Rappang 443. 27.16 Kabupaten Sinjai 444. 27.17 Kabupaten Soppeng 445. 27.18 Kabupaten Takalar 446. 27.19 Kabupaten Tanatoraja 447. 27.20 Kabupaten Wajo 448. 27.21 Kabupaten Toraja Utara 449. 27.22 Kabupaten Selayar 450. 27.23 Kabupaten Bantaeng 451. 27.24 Kabupaten Barru 452. 28.00 Sulawesi Tenggara 453. 28.01 Kota Kendari 454. 28.02 Kota Bau Bau 455. 28.03 Kabupaten Bombana 456. 28.04 Kabupaten Buton 457. 28.05 Kabupaten Konawe 458. 28.06 Kabupaten Kolaka 459. 28.07 Kabupaten Kolaka Utara 460. 28.08 Kabupaten Konawe Selatan 461. 28.09 Kabupaten Muna 462. 28.10 Kabupaten Wakatobi 463. 28.11 Kabupaten Konawe Utara 464. 28.12 Kabupaten Buton Utara 465. 28.13 Kabupaten Kolaka Timur 466. 28.14 Kabupaten Konawe Kepulauan 467. 28.15 Kabupaten Muna Barat 468. 28.16 Kabupaten Buton Tengah 469. 28.17 Kabupaten Buton Selatan 470. 29.00 Gorontalo 471. 29.01 Kota Gorontalo 472. 29.02 Kabupaten Boalemo 473. 29.03 Kabupaten Bone Bolango 474. 29.04 Kabupaten Gorontalo 475. 29.05 Kabupaten Gorontalo Utara 476. 29.06 Kabupaten Pohuwato 477. 30.00 Sulawesi Barat 478. 30.01 Kabupaten Mamuju 479. 30.02 Kabupaten Majene 480. 30.03 Kabupaten Mamuju Utara 481. 30.04 Kabupaten Mamasa 482. 30.05 Kabupaten Polewali Mandar 483. 30.06 Kabupaten Mamuju Tengah 484. 31.00 Maluku 485. 31.01 Kota Ambon 486. 31.02 Kota Tual 487. 31.03 Kabupaten Buru 488. 31.04 Kabupaten Kepulauan Aru 489. 31.05 Kabupaten Seram Bagian Barat 490. 31.06 Kabupaten Seram Bagian Timur 491. 31.07 Kabupaten Maluku Tengah 492. 31.08 Kabupaten Maluku Tenggara 493. 31.09 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 494. 31.10 Kabupaten Maluku Barat Daya 495. 31.11 Kabupaten Buru Selatan 496. 32.00 Maluku Utara 497. 32.01 Kota Ternate 498. 32.02 Kota Tidore Kepulauan 499. 32.03 Kabupaten Halmahera Barat 500. 32.04 Kabupaten Halmahera Selatan 501. 32.05 Kabupaten Halmahera Tengah 502. 32.06 Kabupaten Halmahera Timur 503. 32.07 Kabupaten Halmahera Utara 504. 32.08 Kabupaten Kepulauan Sula 505. 32.09 Kabupaten Morotai 506. 32.10 Kabupaten Pulau Taliabu 507. 33.00 Papua 508. 33.01 Kota Jayapura 509. 33.02 Kabupaten Asmat 510. 33.03 Kabupaten Biak Numfor 511. 33.04 Kabupaten Boven Digoel 512. 33.05 Kabupaten Jayapura 513. 33.06 Kabupaten Jayawijaya 514. 33.07 Kabupaten Keerom 515. 33.08 Kabupaten Mappi 516. 33.09 Kabupaten Merauke 517. 33.10 Kabupaten Mimika 518. 33.11 Kabupaten Paniai 519. 33.12 Kabupaten Pegunungan Bintang 520. 33.13 Kabupaten Puncak Jaya 521. 33.14 Kabupaten Sarmi 522. 33.15 Kabupaten Memberamo Raya 523. 33.16 Kabupaten Supiori 524. 33.17 Kabupaten Tolikara 525. 33.18 Kabupaten Yahukimo 526. 33.19 Kabupaten Yapen Waropen 527. 33.20 Kabupaten Waropen 528. 33.21 Kabupaten Nabire 529. 33.22 Kabupaten Memberamo Tengah 530. 33.23 Kabupaten Yalimo 531. 33.24 Kabupaten Lanny Jaya 532. 33.25 Kabupaten Nduga 533. 33.26 Kabupaten Puncak 534. 33.27 Kabupaten Dogiyai 535. 33.28 Kabupaten Diyai 536. 33.29 Kabupaten Intan Jaya 537. 34.00 Papua Barat 538. 34.01 Kota Sorong 539. 34.02 Kabupaten Fak fak 540. 34.03 Kabupaten Kaimana 541. 34.04 Kabupaten Kepulauan Raja Ampat 542. 34.05 Kabupaten Manokwari 543. 34.06 Kabupaten Sorong Selatan 544. 34.07 Kabupaten Teluk Bintuni 545. 34.08 Kabupaten Sorong 546. 34.09 Kabupaten Teluk Wondama 547. 34.10 Kabupaten Tambrauw 548. 34.11 Kabupaten Maybrat 549. 34.12 Kabupaten Manokwari Selatan 550. 34.13 Kabupaten Pegunungan Arfak (6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan: a. “I” untuk Januari b. “II” untuk Februari c. “III” untuk Maret d. “IV” untuk April e. “V” untuk Mei f. “VI” untuk Juni g. “VII” untuk Juli h. “VIII” untuk Agustus i. “IX” untuk September j. “X” untuk Oktober k. “XI” untuk November l. “XII” untuk Desember (7) Kode Tahun: a. “2017” untuk Tahun 2017 b. “2018” untuk Tahun 2018 c. “2019” untuk Tahun 2019 Contoh: (1) penomoran Laporan yang diterima oleh PPL Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh di pada tanggal 25 Desember 2016 Contoh: No. 01/LP/PW/PPL. Sukaramai/01.01/XII/2016 (2) Penomoran Temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 02 Januari 2017 Contoh: No. 01/TM/PG/Kot/01.01/I/2017 (3) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 03 Januari 2017 Contoh: No. 02/LP/PG/Kot/01.01/I/2017 (4) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tanggal 3 Januari 2017 Contoh: No. 01/LP/PG/Cam. Baiturrahman/01.01/I/2017

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihangubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB 1