Koreksi Pasal 15

(1) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu anggota DPD. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan: a. Peserta Pemilu anggota DPD mendaftarkan petugas Kampanye Pemilu anggota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; b. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPD menyampaikan tembusan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan c. petugas Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang membantu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD dalam melaksanakan Kampanye Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.