Koreksi Pasal 3

(1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing- masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui: a. pencegahan pelanggaran Pemilihan pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi: 1. penyusunan peta kerawanan; 2. penerbitan surat keputusan, imbauan, surat edaran, dan/atau instruksi; 3. penentuan fokus pengawasan dan penyusunan alat kerja pengawasan; 4. koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; 5. pembentukan posko pengaduan masyarakat; dan 6. bentuk dan/atau metode pencegahan pelanggaran Pemilihan lain sesuai dengan kebutuhan pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih; b. pengawasan langsung meliputi: 1. pengawasan setiap proses dan prosedur tahapan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Pantarlih; 2. patroli pengawasan; dan 3. penelusuran informasi awal terhadap persoalan data Pemilih dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih; c. kegiatan pengawasan partisipatif; dan d. tindak lanjut hasil pengawasan. (2) Kegiatan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.