PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PERBAN Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1892), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 28

Koreksi

(1) Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran. (2) Penyampaian berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau melalui pos. (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. surat Pendaftaran/lamaran; b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, dan disertai surat keterangan bebas narkoba; dan e. surat pernyataan yang terdiri atas: 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi; 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri; 4. tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; 5. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang; 6. bersedia bekerja penuh waktu; 7. kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan 8. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. (4) Bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan melengkapi berkas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 11

Pasal I

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 37

Pasal 45

Pasal 45A

Pasal 54

Pasal 54A

Pasal II