Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN AT…

Pasal 20

(1) Petugas yang menangani fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan. (2) Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada petugas yang menangani fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatan masing-masing. (4) Apabila ditemukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dalam proses Penetapan Hasil Pemilu Bawaslu. (5) Pengawas Pemilu mengawasi tindak lanjut penanganan pelanggaran oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi serta aparat penegak hukum. (6) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Bawaslu. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pasal 23

Koreksi

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan jika terjadi perbedaan jumlah suara antara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota. (2) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan jika terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi. 9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan Pergerakan Kotak Suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Kada kepada Bawaslu. (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan Pergerakan Kotak Suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Kada kepada Bawaslu Provinsi untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dan Pemilu Kada Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu. 10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan identifikasi dan inventarisasi persoalan-persoalan di daerah yang potensial menjadi gugatan dalam perselisihan hasil Pemilu; www.djpp.kemenkumham.go.id b. menyiapkan keterangan tertulis terkait pelanggaran yang dipermasalahkan di perselisihan hasil Pemilihan Umum; c. membuat buku besar yang menggambarkan kronologis seluruh aktivitas yang sudah dilakukan Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kada dilampiri alat bukti yang cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu; dan d. mempersiapkan data dan dokumentasi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lengkap dan akurat. (2) data dan dokumentasi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas: a. dokumen dan catatan kronologis penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan objek perselisihan hasil Pemilu; b. dokumentasi seluruh bukti-bukti penanganan laporan/temuan pelanggaran yang terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilu; dan c. salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilu sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 29

Pasal II