Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN :
PERATURAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN TINGGI PRATAMA DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
I.
PENDAHULUAN Sebagaimana amanat reformasi birokrasi dan upaya nyata untuk meningkatkan kinerja sekretariat Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu, maka dipandang perlu MENETAPKAN standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.
Selanjutnya untuk memilih pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi standar kompetensi jabatan tersebut, perlu menerapkan kebijakan promosi atau pengisian lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Pemilu berdasarkan merit system dan terbuka atau lebih dikenal dengan open bidding. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja sehingga terbuka kesempatan yang sama bagi ASN untuk mengembangkan diri dan menduduki jenjang jabatan pimpinan tinggi.
Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi, salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi Aparatur Sipil Negara secara terbuka.
Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan secara kompetitif didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan obyektif diharapkan akan menghasilkan pimpinan yang kompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku end user.
II.
PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN TINGGI PRATAMA Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan ASN dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya serta Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pratama sebagai berikut:
A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Pemilu adalah Sekretaris Jenderal.
1. Persyaratan Umum
a. Syarat Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Politik, Hukum, atau Administrasi Negara.
b. Syarat Kepangkatan dan Jabatan 1) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda atau golongan IV/c;
2) Telah menduduki Jabatan Tinggi Pratama pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang
subbidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan minimal selama 3 (tiga) tahun.
c. Syarat Pendidikan dan Pelatihan 1) Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II; dan 2) Telah lulus seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat I.
d. Syarat Rekam Jejak Jabatan dan Integritas 1) Nilai prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 2) Tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
e. Persyaratan lain
a. Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
b. Sehat jasmani dan rohani sesuai surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
c. Memiliki nilai ITP® TOEFL yang masih berlaku sekurang- kurangnya 450.
2. Persyaratan Khusus
a. Pengalaman bekerja pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang subbidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
b. Memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang/Teknis 1) Kompetensi Manajerial, meliputi:
a) Leadership of change;
b) Organizational of awareness;
c) Analytical thinking;
d) Problem solving and decision making;
e) Action management;
f) People development;
g) Integrity;
h) Flexibility;
i)Communication skill;
j)Building partnership;
k) Customer service orientation;
l)Strategic orientation;
m) Networking; dan n) Innovation.
2) Kompetensi Teknis/Bidang, meliputi:
a) Menguasai pengetahuan kepemiluan;
b) Menguasai pengetahuan pengawasan Pemilu;
c) Menguasai pengetahuan sistem kepartaian;
d) Menguasai pengetahuan sistem perwakilan;
e) Memiliki skill/pengetahuan manajemen pengawasan Pemilu;
f) Menguasai masalah pelanggaran Pemilu;
g) Menguasai masalah sengketa Pemilu;
h) Menguasai pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
i) Menguasai sistem pengelolaan keuangan negara;
j) Menguasai masalah hukum dan kehumasan;
k) Menguasai tata kelola inventaris/ barang milik negara, dan pengadaan barang/jasa; dan l) Menguasai pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
B. Jabatan Tinggi Pratama
1. Kepala Biro Administrasi, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Hukum, Humas, Hubal, dan Pengawasan Internal, Kepala Biro Administrasi DKPP.
a. Persyaratan Umum 1) Syarat Kualifikasi Pendidikan a) Kepala Biro Administrasi kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Akuntansi, Manajemen, Kebijakan Publik, Ekonomi Pembangunan, Administrasi Bisnis, atau Keuangan;
b) Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Politik, Hukum, Pemerintahan, atau Administrasi Negara;
c) Kepala Biro Hukum, Humas, Hubal, dan Pengawasan Internal kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Hukum, Politik, Komunikasi, Pemerintahan, atau Administrasi Negara;
d) Kepala Biro Administrasi DKPP kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Hukum, Politik, Pemerintahan, atau Administrasi Negara.
2) Syarat Kepangkatan dan Jabatan a) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b;
b) Telah menduduki Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang subbidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan minimal selama 1 (satu) tahun.
3) Syarat Pendidikan dan Pelatihan a) Telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan b) Telah lulus seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat II.
4) Syarat Rekam Jejak Jabatan dan Integritas a) Nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan b) Tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5) Persyaratan lain a) Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
b) Sehat jasmani dan rohani sesuai surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
c) Memiliki nilai ITP® TOEFL yang masih berlaku sekurang- kurangnya 400.
b. Persyaratan Khusus 1) Pengalaman bekerja pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang subbidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
2) Memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang/Teknis a) Kompetensi Manajerial, meliputi:
(1) Integrity;
(2) Leadership;
(3) Problem solving and decision making;
(4) Communication;
(5) Planning and organizing;
(6) Strategic thinking;
(7) Relationship building;
(8) Achievement orientation;
(9) Flexibility;
(10) Developing others; dan
(11) Negotiation.
b) Kompetensi Bidang/Teknis, meliputi:
No.
Nama Jabatan Kompetensi Bidang/Teknis
1. Kepala Biro Administrasi Menguasai pengetahuan manajemen pengawasan Pemilu;
Menguasai pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
Menguasai sistem pengelolaan keuangan negara;
Menguasai tata kelola inventaris/barang milik negara, dan pengadaan barang/jasa; dan Menguasai pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
2. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Menguasai perundang-undangan dibidang kepemiluan;
Menguasai pengetahuan teknis dan strategi pencegahan dan pengawasan Pemilu;
Menguasai masalah penanganan pelanggaran Pemilu;
No.
Nama Jabatan Kompetensi Bidang/Teknis Menguasai masalah sengketa Pemilu;
Menguasai masalah pengawasan partisipatif.
3. Kepala Biro Hukum, Humas, Hubal, dan Pengawasan Internal Menguasai pengetahuan hukum dan perundang-undangan dibidang kepemiluan;
Menguasai teknis penyusunan pertauran perundang-undangan;
Menguasai pengetahuan kehumasan, komunikasi politik, dan mampu menjalin hubungan baik dengan lembaga stakeholder Pemilu;
Menguasai pengetahuan mengenai manajemen pengawasan, SPIP, manajemen risiko, audit operasional, investigatif, audit kinerja dan jenis audit lainnya.
Menguasai pengetahuan mengenai penyusunan kebijakan (misalnya pedoman, prosedur dan tata kerja kegiatan assurance dan consulting).
4. Kepala Biro Administrasi DKPP Menguasai perundang-undangan dibidang kepemiluan;
Menguasai pengetahuan mengenai etika kepemiluan;
Menguasai pengetahuan mengenai tata kelola pengaduan;
Menguasai pengetahuan mengenai manajemen persidangan;
Menguasai pengetahuan mengenai penyusunan putusan dan pendokumentasian putusan;
Menguasai pengetahuan dibidang kehumasan.
III.
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI A. Pembentukan Panitia Seleksi
1. Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Panitia Seleksi berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
2. Panitia Seleksi harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki pengetahuan dibidang kepemiluan dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu;
b.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan
c. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
3. Jumlah panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu 5 (lima) orang, 1 (satu) orang dari internal, 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Negara, dan 3 (tiga) orang ahli (akademisi/pakar/ profesional).
4. Panitia seleksi dari unsur internal Bawaslu, terdiri atas:
a. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal Bawaslu), yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu (mewakili Pleno Bawaslu).
b. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama, yaitu Sekretaris Jenderal Bawaslu.
5. Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang diketuai oleh Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan Biro Administrasi Setjen Bawaslu.
B. Pengumuman
1. Untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi wajib diumumkan secara terbuka, dalam bentuk pengumuman melalui papan pengumuman/media cetak/media elektronik/internet.
2. Dalam pengumuman tersebut harus memuat informasi mengenai:
a. Nama jabatan;
b. Batas waktu pengumuman.
Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
c. Waktu penerimaan lamaran.
Penerimaan berkas lamaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
d. Ketentuan pengumuman pendaftaran meliputi:
1) Bukti persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian disampaikan ke Panitia Seleksi dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a) surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai dan ditujukan kepada Panitia Seleksi;
b) fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
c) fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
d) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang terkait dengan jabatan yang dilamar;
e) fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan pimpinan dan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan fungsional terkait dengan jabatan yang dilamar (bagi pejabat struktural);
f) fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan fungsional terkait dengan jabatan yang dilamar (bagi pejabat fungsional);
g) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h) asli surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa pelamar tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir, (format sebagaimana pada Anak Lampiran I-c);
i) fotokopi SPT tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
j) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dari rumah sakit pemerintah;
k) riwayat hidup (CV) lengkap;
l) fotokopi ITP® TOEFL yang masih berlaku.
e. Tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
f. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
g. Pengumuman ditanda tangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
h. Ketentuan lain yang diperlukan sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2) Dalam seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3) Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman Bawaslu di www.bawaslu.go.id;
4) Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
5) Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi; dan 6) Keputusan Panitia Seleksi/Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
IV.
Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan ASN dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Calon harus mengikuti uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang/teknis yang diselenggarakan melalui tahapan tes seleksi administrasi, assessment center, penilaian rekam jejak calon, dan tes penulisan makalah sesuai dengan formasi jabatan yang lowong.
A. Pelaksanaan Seleksi Pelaksanaan seleksi dilakukan secara bertahap dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial (assessment center), penilaian rekam jejak calon, dan seleksi kompetensi bidang (tes penulisan makalah, tes presentasi makalah, dan tes wawancara).
a. Seleksi Administrasi:
1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi.
2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Ketentuan ini dikecualikan jika sampai batas waktu pendaftaran terdapat lowongan jabatan kurang dari 3 (tiga) pelamar.
3) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi;
4) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan secara online.
b. Seleksi Kompetensi:
1) Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial menggunakan metode Assessment Center yang dilakukan oleh unit/konsultan Assessment Center yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2) Penilaian rekam jejak pelamar:
a) Rekam jejak pelamar dilakukan melalui rekam jejak jabatan, pengalaman, dan rekam jejak integritas;
b) Rekam jejak jabatan dan pengalaman bertujuan untuk menilai kesesuaian jabatan dan pengalaman calon dengan jabatan yang dilamar;
c) Rekam jejak integritas bertujuan untuk menilai kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bersih dari korupsi dan pencucian uang, serta tidak melakukan pelanggaran moral/etika;
d) Penelusuran (rekam jejak) calon dimulai setelah pelaksanaan seleksi melalui assessment center sampai dengan sebelum pelaksanaan seleksi tahap akhir (wawancara);
e) Penelusuran rekam jejak dilaksanakan secara tertutup namun tetap mengedepankan obyektifitas;
f) Penelusuran rekam jejak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan masukan masyarakat dan/atau wawancara ke
tempat asal kerja pelamar yaitu kepada atasan, rekan sejawat, bawahan, dan lingkungan terkait lainnya;
g) Instrumen/kriteria penilaian integritas merupakan bahan penilaian utama untuk mengukur integritas pelamar; dan h) Hasil penilaian rekam jejak selanjutnya digabung dengan hasil penilaian tes tahap akhir (wawancara).
3) Penilaian kompetensi bidang/kompetensi teknis dilakukan dengan cara:
a) Tes Penulisan Makalah dan Tes Presentasi Makalah sesuai dengan formasi jabatan yang lowong (topik/tema ditentukan oleh Panitia Seleksi pada saat pelaksanaan tes); dan b) Tes Wawancara oleh Panitia Seleksi. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar.
Wawancara bersifat klarifikasi dan pendalaman atas kemampuan bidang yang dilamar yang mencakup managerial competence, visi, strategi, dan aksi jika pelamar menduduki jabatan tersebut.
B. Hasil Seleksi
1. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai para pelamar;
2. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman/media cetak/media elektronik/internet;
3. Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:
a. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi pada setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
b. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu bersifat rahasia;
c. Ketua Badan Pengawas Pemilu mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah dipilih Panitia Seleksi untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan kepada PRESIDEN.
4. Untuk pengisian Jabatan Tinggi Pratama:
a. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
b. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia;
c. Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dipilih panitia seleksi untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
V.
PENUTUP
1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini ditemui hal-hal yang belum diatur, maka hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Ketua Badan Pengawas Pemilu.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA, MUHAMMAD