PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA TERTIB PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PERBAN Nomor 10 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pegawai terdiri atas: a. Pegawai Negeri; b. Pegawai Bukan Pegawai Negeri yang dipekerjakan atau diperbantukan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Tenaga Ahli; 2. Anggota Tim Asistensi; dan 3. Honorer. 3. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh Bawaslu bagi Pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan merujuk kepada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 4. Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat. 5. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran Pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik (fingerprint system). 6. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai yang selanjutnya disingkat RDHP adalah sistem Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai Bawaslu oleh Biro Administrasi sebagai bahan dalam melakukan Pengukuran kinerja Pegawai dan Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai. 7. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya. 8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. 9. Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh PEGAWAI untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang. 10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pegawai Bawaslu untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana, dan Doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. 11. Inspeksi adalah pemeriksaan kedisiplinan pegawai yang dilakukan secara rutin, khusus, atau mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap Pegawai Bawaslu untuk memperoleh bukti penegakan disiplin Pegawai. 12. Disiplin adalah perilaku Pegawai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat www.djpp.kemenkumham.go.id permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala ini. 14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas. 15. Bagian pengawasan internal dan tata laksana yang selanjutnya disingkat bagian PIT adalah unit kerja yang berada pada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga, dan Pengawasan Internal Sekteraiat Jenderal Bawaslu yang berfungsi dan membidangi pengawasan internal.

BAB VI

PENGAWASAN PEGAWAI

Pasal 24

Koreksi

(1) Bagian Pengawasan Internal dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga, membina, dan meningkatkan disiplin Pegawai. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal bersama dengan Bagian Tata Usaha dan SDM/Sub Bagian Administrasi Umum.

Pasal 25

Koreksi

Hasil Pengawasan Internal disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Biro Administrasi.

Pasal 26

(1) Berdasarkan hasil Pengawasan Internal, Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan Bagian Tata Usaha dan SDM untuk memproses hukuman pelanggaran disiplin Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Berdasarkan perintah dari Sekretaris Jenderal, Bagian Tata Usaha dan SDM/Sub Bagian Administrasi Umum segera mempersiapkan jadwal dan agenda pelaksanaan sidang atasan yang berwenang menghukum (Ankum) atas pelanggaran tata tertib kerja Pegawai yang diperoleh dari hasil Inspeksi.

Pasal 27

(1) Pegawai dapat mengajukan keberatan atas hasil Inspeksi kepada Bagian Pengawasan Internal paling lambat pada akhir bulan disampaikannya pemberitahuan hasil Inspeksi kepada atasan langsung Pegawai. (2) Bagian Pengawasan Internal melakukan analisis atas keberatan yang diajukan dengan mengevaluasi hasil sidak dan dokumen pendukung.

Pasal 28

(1) Bagian Pengawasan Internal menyusun jawaban atas keberatan yang diajukan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (2) Dalam hal hasil analisis melalui evaluasi kembali hasil Pengawasan Internal dan bukti pendukung ternyata keberatan tidak dapat diterima, Bagian Pengawasan Internal harus memberikan jawaban kepada Pegawai yang bersangkutan mengenai keberatan tidak dapat diterima. (3) Dalam hal hasil analisis melalui evaluasi kembali hasil Inspeksi dan bukti pendukung ternyata keberatan dapat diterima, Bagian Pengawasan Internal harus memberikan jawaban kepada Pegawai bersangkutan mengenai keberatan dapat diterima disertai pemberitahuan bahwa hasil Inspeksi dibatalkan. (4) Bagian Pengawasan Internal menyampaikan keberatan yang diajukan beserta hasil analisisnya kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Biro Administrasi, dan atasan langsung Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI DISIPLIN

Pasal 29

Koreksi

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi hukuman disiplin Ringan, Sedang dan Berat. (2) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan diberikan kepada Pegawai yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja diberikan sanksi berupa teguran lisan; b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja diberikan sanksi berupa teguran tertulis; dan c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sedang diberikan kepada Pegawai yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi: a. tidak masuk kerja selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat diatur diberikan kepada Pegawai yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi: a. tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. tidak masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 46 (empat puluh enam) hari kerja diberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan; dan d. tidak masuk kerja selama 46 (dua puluh enam) hari kerja diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

Pasal 30

Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan sanksi hukuman disiplin kepada pejabat atau staf di bawahnya maka pejabat dimaksud dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 31

(1) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai. (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier Pegawai yang bersangkutan. (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Administrasi.

Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa: a. Hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian negara. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi berupa: a. usulan untuk dikembalikan ke instansi asal, bagi Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri; dan b. diberhentikan sesuai dengan Perjanjian Pegawai Tenaga Kontrak bagi tenaga ahli, anggota tim asistensi dan honorer atau berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu mengenai Penunjukan Tenaga Pengemudi, Pengamanan, Pramubhakti, dan Teknisi, bagi Pegawai yang berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil. (3) Pemberian sanksi dilakukan dengan memperhatikan pola pembinaan Pegawai, proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan individual, dan kinerja yang bersangkutan, serta proses penjatuhan hukuman disiplin. (4) Pemberian sanksi dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja dan menegakkan keadilan dalam pembinaan Pegawai.

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA TERTIB PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB IX

Pasal 36