PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALNOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PATEN

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 393), diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan 7b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk suatu produk atau proses, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis. 2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. 5. Pemegang Paten adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN. 6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 7. Hilirisasi Paten adalah upaya sosialisasi, promosi dan mediasi kemitraan Paten pada sektor industri atau sektor komersial lainnya dalam rangka komersialisasi produk Paten. 7a. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten. 7b. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten. 8. Unit kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon II di BATAN. 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALNOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PATEN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 13C

Pasal 13D

Pasal 13E

Pasal 13F

Pasal 13G

Pasal 13H

Pasal II