PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Clearing House Teknologi Nuklir

PERBAN Nomor 11 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN CHTN

Pasal 6

Koreksi

(1) CHTN diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan CHTN, dibentuk struktur organisasi.

Pasal 7

Koreksi

Struktur CHTN terdiri atas unsur: a. pimpinan; b. sekretariat; c. divisi personel; d. divisi teknis; dan e. divisi pengelolaan data/informasi.

Pasal 8

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Pimpinan mempunyai tugas memimpin pengelolaan organisasi secara menyeluruh meliputi pengelolaan personel, sarana dan prasarana, data/informasi, administrasi, operasional dan mekanisme layanan, serta pemberian layanan CHTN.

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan pada unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu pimpinan dalam urusan operasional, administrasi, keuangan, mekanisme layanan, sarana dan prasarana.

Pasal 10

Divisi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menentukan personil teknis yang kompeten dalam pemberian layanan CHTN.

Pasal 11

Divisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Pengkajian (Clearance Test), memberikan Rekomendasi, dan sertifikasi melalui skema Standardisasi dan peraturan perundang- undangan terhadap Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Pasal 12

Divisi pengelolaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menyediakan dan mengelola data/informasi, pemantauan dan evaluasi jaminan mutu Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Pasal 13

(1) Dalam memberikan layanan, CHTN dapat bekerjasama dengan: a. unit kerja lain; dan/atau b. perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha dan lembaga lainnya yang kompeten. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang.

Pasal 14

Sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersertifikasi/terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 15

Mekanisme layanan CHTN dilakukan melalui 2 (dua) cara: a. aktif; atau b. pasif.

Pasal 16

(1) Mekanisme layanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas dasar kebutuhan meskipun tidak ada permintaan dari Pemohon, atau atas amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme layanan CHTN secara aktif dapat dilakukan dengan: a. Pengkajian (Clearance Test) terhadap Produk dan Teknologi Nuklir; b. identifikasi perkembangan Produk dan Teknologi Nuklir terkini untuk penyusunan pangkalan data; c. pertemuan antar pemangku kepentingan untuk pemutakhiran data/informasi perkembangan Teknologi Nuklir; d. kerja sama dengan lembaga lain yang kompeten; e. peningkatan kualitas layanan.

Pasal 17

(1) Mekanisme layanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan atas permintaan dari Pemohon. (2) Mekanisme layanan CHTN secara pasif, dilakukan melalui tahapan: a. permohonan; b. Pengkajian (Clearance Test); dan c. pemberian Rekomendasi atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pemohon secara tertulis kepada CHTN, dengan melengkapi: a. persyaratan administrasi; b. informasi teknis; dan c. biaya layanan.

Pasal 19

Pengkajian (Clearance Test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh CHTN dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c didasarkan pada hasil kajian teknis. (2) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c setelah memenuhi persyaratan Sertifikasi.

Pasal 21

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan CHTN.

Pasal 22

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Layanan CHTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diakses melalui website Badan Tenaga Nuklir Nasional.

BAB Kesatu

Penyelenggara CHTN

Pasal 6

Koreksi

(1) CHTN diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan CHTN, dibentuk struktur organisasi.

Pasal 7

Koreksi

Struktur CHTN terdiri atas unsur: a. pimpinan; b. sekretariat; c. divisi personel; d. divisi teknis; dan e. divisi pengelolaan data/informasi.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Divisi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menentukan personil teknis yang kompeten dalam pemberian layanan CHTN.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersertifikasi/terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

BAB Kedua

Layanan CHTN

Pasal 15

Koreksi

Mekanisme layanan CHTN dilakukan melalui 2 (dua) cara: a. aktif; atau b. pasif.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Layanan CHTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diakses melalui website Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Clearing House Teknologi Nuklir

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29