PERBAN

Peraturan Badan Nomor pk5 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Sar Nasional

PERBAN Nomor pk5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Etika adalah sistem nilai yang mengatur dan membatasi kebebasan seseorang bertingkah laku untuk melindungi hak azasi orang lain dalam suatu pergaulan kerja. 2. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional adalah pedoman sikap, prinsip moral, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari- hari. 3. Pegawai Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan TNI/Polri yang ditugaskan di Badan SAR Nasional. 4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Badan SAR Nasional dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku. 5. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku. 6. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Koreksi

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan sesama Pegawai serta berpedoman pada Kode Perilaku;

Pasal 6

Koreksi

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa INDONESIA; b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama; c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat INDONESIA dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri; d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya; g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa INDONESIA; h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang SAR; dan i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa INDONESIA yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 7

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum; d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. saling menghormati sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai.

Pasal 10

Kode perilaku merupakan serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Pegawai dalam menjalankan tugas, menjaga kehormatan dan martabat, yang meliputi: a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan; b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan; c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi, bangsa dan negara; d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara; f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; g. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya; h. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; i. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; j. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan; k. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik; l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; m. hemat energi dan air; n. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan; o. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; p. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan q. cepat mendengar, melihat dan tergerak hatinya untuk segera bertindak; r. tidak mudah mengeluh, putus asa dan /atau menyerah; dan s. berperilaku santun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;.

BAB Kedua

Kode Etik

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

MAJELIS

Pasal 14

Koreksi

Dalam melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Majelis terdiri atas: a. Majelis Tingkat Pusat; dan b. Majelis Tingkat UPT. (2) Majelis Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Majelis Tingkat I, yang diketuai oleh Sekretaris Utama; dan b. Tingkat II, yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. (3) Majelis Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pemangku jabatan struktural Eselon I, dan Eselon II yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (4) Majelis Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang terdiri atas pemangku jabatan struktural Eselon III, IV, dan V serta pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pegawai Kantor Pusat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (5) Majelis Tingkat UPT sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Kepala UPT yang bersangkutan. (6) Majelis Tingkat UPT sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum UPT yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Majelis berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang sebagai anggota. (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 3 (tiga) orang maka jumlahnya harus ganjil. (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa dan minimal sama. (4) Dalam hal terdapat anggota Majelis yang menjadi terperiksa, Ketua memberhentikan sementara anggota Majelis yang bersangkutan dan dapat mengangkat anggota pengganti guna menggantikan anggota Majelis yang terperiksa tersebut.

Pasal 17

Majelis mempunyai tugas : a. meneliti berkas perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; b. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; c. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi atau pihak lain yang dianggap mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan d. MENETAPKAN keputusan terhadap hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yang dapat berupa pemberian rekomendasi penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atau pembebasan hukuman terhadap pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 18

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk: a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor; b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; d. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; e. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 19

(1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. (2) Apabila pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (3) Apabila pegawai dimaksud tidak lagi memenuhi panggilan kedua, dilakukan pemanggilan ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (4) Dalam hal pegawai tidak bersedia memenuhi penggilan ketiga, Majelis merekomendasikan kepada atasan langsung pegawai dimaksud agar pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dank ode perilaku. (6) Majelis dapat meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku. (7) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup. (8) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat. (9) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil secara suara terbanyak. (10) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan. (11) Majelis harus sudah membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembentukan Majelis. (12) Keputusan Majelis bersifat final.

Pasal 20

Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dan membuat alasan ketidaksetujuan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 21

(1) Majelis Tingkat I ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Majelis Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama; (3) Majelis Tingkat UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT yang bersangkutan.

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya; d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung; e. setiap Pegawai Negeri Basarnas harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi; f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Badan SAR Nasional; g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan; i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Badan SAR Nasional; j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas kedinasan; k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai dan pihak terkait lainnya; l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah; m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara; n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Badan SAR Nasional, bangsa dan negara; o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan SAR Nasional maupun dengan instansi terkait; dan q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2016 KEPALA BADAN SAR NASIONAL, ttd FHB. SOELISTYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 5 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL. LAPORAN/PENGADUAN LISAN Nomor:……… IDENTITAS PELAPOR : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : IDENTITAS TERLAPOR : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Nama, Alamat Saksi 1. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Isi Laporan : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di………………………………………………………………… …………………., tanggal…………………………. Atasan langsung Terlapor Pelapor ………………………………………… ………………………………………… LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 5 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS Nomor:……… IDENTITAS PELAPOR : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : IDENTITAS TERLAPOR : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Nama, Alamat Saksi 1. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. Isi Laporan : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di………………………………………………………………… …………………., tanggal…………………………. Pelapor …………………………………… LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 5 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL. Surat pemanggilan Nomor: Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Untuk menghadap kepada Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Pada Hari : Tanggal : Jam : Tempat : Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode etik dan/atau Kode Perilaku**) Demikian untuk dilaksanakan. ……………………………………………… Sekretaris Majelis Nama…………………………………… NIP. Tembusan: 1. 2. *) coret yang tidak perlu **) Tulislah pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 5 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ SESTAMA/KEPALA UPT NOMOR : ....... TAHUN ...... TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan ini Nomor... Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional perlu membentuk Majelis Kode Etik; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor ............. Tahun .......... tentang ….. 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor ............ tahun ............... tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional; Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan ..................................................; 2. Surat ... ............. Nomor ................ tanggal .............; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL ; NO. NAMA PANGKAT/GOL JABATAN STRUKTURAL DALAM MAJELIS 1 2 3 4 5 6 7 PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 5 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL. BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini....................tanggal ................bulan...............tahun ........saya/ Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Badan SAR Nasional: 1. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : 2. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : 3. dst. berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Keputusan Kepala Badan SAR Nasional Nomor..........Tahun......, tanggal............ telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama : NIP : Pangkat/gol. : Jabatan : karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor …. Tahun ….tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional. 1. Pertanyaan : Jawaban : 2. Pertanyaan Jawaban : 3. dst. Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Badan SAR Nasional ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. YANG DIPERIKSA: Nama : NIP : Tanda Tangan : MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU: 1. Nama : NIP : Tanda Tangan : 2. Nama : NIP : Tanda Tangan : 3. Nama : NIP : Tanda Tangan : 4. dst. LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 5 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL. KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL NOMOR: TENTANG PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Mengingat : 1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasiona 2. Keputusan Kepala Badan SAR Nasional Nomor ....... tahun ………tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Per Pegawai Badan SAR Nasional; 3. ………………………………….. Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor .......... tanggal .............. meng pelanggaran atas nama ....................................................... 2. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang b yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa : .................................................................................................... .................................................................................................... . KEPALA BADAN SAR NASIONAL, FHB. SOELISTYO MEMUTUSKAN : Terlapor : Nama : .......................................................................................................... NIP : .......................................................................................................... Pangkat/Gol : ...................................................................................................... Jabatan : .......................................................................................................... Unit Kerja : .......................................................................................................... 1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana di atur dalam Pasal ........................ jo pasal ................................... Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional. 2. Menjatuhkan sanksi berupa ................................................................................... ................................................................................................................................. DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SEKRETARIS KETUA ........................... ........................................

Peraturan Badan Nomor pk5 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Sar Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27