PERBAN

Peraturan Badan Nomor pk-3 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Sar Nasional

PERBAN Nomor pk-3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional. 2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. 3. Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Diklat serta memiliki prasarana dan sarana, ketenagaan diklat, serta program diklat yang dapat menjamin proses dan pencapaian hasil pembelajaran sesuai tujuan diklat. 4. Penyelenggaraan Diklat adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi calon atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam mendukung tugas dan fungsi Badan SAR Nasional. 5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat untuk mencapai tujuan tertentu. 6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 7. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. 8. Peserta Diklat adalah Pegawai di lingkungan Basarnas yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat. 9. Komite Penjamin Mutu Diklat yang selanjutnya disebut Komite Penjamin Mutu adalah komite yang dibentuk oleh instansi pembina Diklat Pencarian dan Pertolongan dan bersifat independen yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Instansi Pembina Diklat Aparatur adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. 12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer adalah Basarnas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional rescuer (petugas Pencarian dan Pertolongan). 13. Kepala Basarnas yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Basarnas.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 5

Koreksi

Jenis Diklat meliputi: a. Diklat prajabatan; dan b. Diklat dalam jabatan.

Pasal 6

Koreksi

Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Diklat prajabatan golongan I dan golongan II; dan b. Diklat prajabatan golongan III.

Pasal 7

(1) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS. (2) Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. (3) CPNS Basarnas wajib mengikuti Diklat prajabatan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. (4) Penyelenggaraan Diklat prajabatan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat Aparatur.

Pasal 8

Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Diklat kepemimpinan; b. Diklat fungsional; dan c. Diklat teknis.

Pasal 9

(1) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. Diklat kepemimpinan tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV; b. Diklat kepemimpinan tingkat III untuk jabatan struktural eselon III; c. Diklat kepemimpinan tingkat II untuk jabatan struktural eselon II; dan d. Diklat kepemimpinan tingkat I untuk jabatan struktural eselon I. (2) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. (3) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Diklat pemerintah yang terakreditasi. (4) Diklat kepemimpinan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat Aparatur.

Pasal 10

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing- masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 11

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. Diklat fungsional pembentukan; dan b. Diklat fungsional penjenjangan.

Pasal 12

(1) Diklat fungsional pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional. (2) Diklat fungsional pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seseorang pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 13

(1) Diklat fungsional penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi. (2) Diklat fungsional penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti yang diperlukan pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya untuk menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

Pasal 14

(1) Jenjang Diklat fungsional terdiri atas: a. Diklat fungsional keahlian, terdiri atas: 1. ahli pertama; 2. ahli muda; 3. ahli madya; dan 4. ahli utama. b. Diklat fungsional keterampilan, terdiri atas: 1. pemula; 2. terampil; 3. mahir; dan 4. penyelia. (2) Jenis dan jenjang Diklat fungsional ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat Aparatur. (3) Jenis dan jenjang Diklat fungsional rescuer ditetapkan oleh Basarnas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer .

Pasal 15

Jenis jabatan fungsional di lingkungan Basarnas paling sedikit meliputi: a. arsiparis; b. pranata komputer; c. perancang peraturan perundang-undangan; d. dokter; e. perawat; f. perencana; g. widyaiswara; h. auditor; i. statistisi; j. analis kepegawaian; k. pranata humas; dan l. rescuer.

Pasal 16

Diklat fungsional rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas: a. Diklat fungsional pembentukan rescuer; dan b. Diklat fungsional penjenjangan rescuer.

Pasal 17

(1) Diklat fungsional pembentukan rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional rescuer jenjang pemula. (2) Diklat fungsional pembentukan rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan pemangku jabatan fungsional rescuer jenjang pemula dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 18

(1) Diklat fungsional penjenjangan rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan Diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional rescuer setingkat lebih tinggi. (2) Diklat fungsional penjenjangan rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti yang diperlukan oleh pemangku jabatan fungsional rescuer yang telah dimiliki sebelumnya untuk menduduki jenjang jabatan fungsional rescuer setingkat lebih tinggi.

Pasal 19

Jenjang Diklat fungsional rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. Diklat fungsional rescuer tingkat terampil; b. Diklat fungsional rescuer tingkat mahir; dan c. Diklat fungsional rescuer tingkat penyelia.

Pasal 20

(1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS yang dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis masing–masing. (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Diklat teknis substantif; dan b. Diklat teknis umum/administrasi dan manajemen.

Pasal 21

Pasal 22

(1) Diklat teknis umum/administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis umum/administrasi dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Basarnas menyelenggarakan Diklat teknis umum/administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Diklat di bidang: a. perencanaan; b. evaluasi dan pelaporan; c. kepegawaian; d. hukum; e. ketatalaksanaan; f. keuangan; g. kearsipan; h. kehumasan dan keprotokolan; i. teknologi dan informasi; j. pengawasan; k. pengadaan barang dan jasa; dan l. pengelolaan aset.

BAB Ketiga

Diklat Dalam Jabatan

Pasal 8

Koreksi

Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Diklat kepemimpinan; b. Diklat fungsional; dan c. Diklat teknis.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. Diklat fungsional pembentukan; dan b. Diklat fungsional penjenjangan.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Diklat fungsional rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas: a. Diklat fungsional pembentukan rescuer; dan b. Diklat fungsional penjenjangan rescuer.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

KOMPONEN DIKLAT

Pasal 23

Koreksi

Komponen Diklat terdiri atas: a. kurikulum Diklat; b. bahan ajar; c. tenaga kediklatan; d. peserta Diklat; e. metode pembelajaran; f. fasilitas Diklat; g. penunjang; dan h. tes dan evaluasi peserta.

Pasal 24

Koreksi

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat untuk mencapai tujuan tertentu. (2) Penyusunan kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan; b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. peraturan perundang-undangan; dan d. standar internasional. (3) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Diklat teknis substantif di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan b. Diklat fungsional rescuer. (4) Kurikulum yang ditetapkan dievaluasi secara berkala untuk pemutakhiran dan pengembangan Diklat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Kepala Badan MENETAPKAN kurikulum Diklat teknis substantif di bidang Pencarian dan Pertolongan dan Diklat fungsional rescuer.

Pasal 26

Bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 27

(1) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas: a. tenaga pendidik; b. tenaga pengelola Diklat; dan c. tenaga kediklatan lainnya. (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga kediklatan dengan kualifikasi sebagai instruktur, widyaiswara, fasilitator, mentor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Diklat. (3) Tenaga pengelola Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai Basarnas dan/atau seseorang yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat. (4) Tenaga kediklatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seseorang yang bukan tenaga pendidik, bukan tenaga pengelola Diklat, tetapi karena keahlian, kemampuan atau kedudukannya diikutsertakan dalam pencapaian tujuan diklat. (5) Dalam hal keterbatasan jumlah tenaga kediklatan yang dapat mengganggu kelangsungan penyelenggaraan Diklat, dapat ditugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional, atau pegawai Basarnas dan/atau dari luar Basarnas yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi tertentu untuk menjadi tenaga kediklatan.

Pasal 28

Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pegawai Basarnas.

Pasal 29

Peserta Diklat wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan kesehatan; dan c. persyaratan lain sesuai jenis Diklat.

Pasal 30

Setiap Peserta Diklat berhak melaksanakan ibadah, memperoleh pelayanan akademis, kesehatan, akomodasi, transportasi, permakanan, dan administrasi.

Pasal 31

Setiap Peserta Diklat berkewajiban untuk: a. mengutamakan keselamatan; b. menjaga ketertiban dan keamanan; c. menghormati sesama peserta dan pelaksana Diklat; d. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan; e. menghargai masyarakat dan budaya setempat; dan f. mematuhi peraturan lainnya sesuai dengan jenis diklat.

Pasal 32

(1) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pengajaran. (2) Metode pembelajaran meliputi: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. observasi; e. demonstrasi; f. drill/latihan siap; dan g. simulasi/aplikasi.

Pasal 33

Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan sarana, prasarana, dan media pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan Diklat.

Pasal 34

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit meliputi: a. alat angkut personel; b. alat angkut barang; dan c. ambulans.

Pasal 35

(1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas: a. prasarana umum; dan b. prasarana teknis. (2) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. gedung perkantoran; b. area Diklat; c. ruang kelas; d. lokasi akomodasi; e. mes dan barak peserta; f. ruang rekreasi; g. tempat ibadah; h. ruang pelayanan kesehatan; i. ruang laboratorium psikologi; j. ruang perpustakaan; k. ruang auditorium/aula; l. ruang laboratorium bahasa; m. ruang komputer; n. ruang makan; o. gudang; p. garasi; q. area parkir; r. rumah genset; s. pos keamanan; t. guest house; dan u. perumahan pegawai. (3) Prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. gudang perlengkapan; b. helipad; c. bengkel; d. tower; e. hutan buatan; f. jogging track; g. lapangan olahraga; h. lapangan upacara; i. fitness center; j. simulator hazardous material ; k. simulator water rescue dan under water rescue; l. simulator helicopter under water escape technique; m. simulator high angle rescue technique; n. simulator perencanaan operasi Pencarian dan Pertolongan; o. simulator pemadaman api; p. simulator confined space rescue; dan q. simulator urban SAR.

Pasal 36

Media pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: a. laptop dan komputer; b. proyektor dan layar; c. papan tulis; d. flip chart; e. alat peraga; f. sound system; g. perangkat audio/video; dan h. meubelair.

Pasal 37

(1) Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan unsur yang digunakan untuk melengkapi penyelenggaraan Diklat. (2) Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyiapan Alat Tulis Kantor (ATK); b. penyiapan konsumsi; c. fasilitas medis; d. kebutuhan perlengkapan; e. dokumentasi dan publikasi; dan f. penyiapan adiministrasi Diklat.

Pasal 38

(1) Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kegiatan penilaian terhadap aspek pencapaian hasil belajar setiap mata Diklat dan aspek kehadiran selama program Diklat berlangsung untuk mengetahui tingkat kemampuan Peserta Diklat. (2) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.

(1) Diklat teknis substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Basarnas menyelenggarakan Diklat teknis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang Pencarian dan Pertolongan yang meliputi: a. Diklat dasar Basarnas; b. Diklat koordinator misi Pencarian dan Pertolongan (Diklat SAR Mission Coordinator/SMC); c. Diklat perencanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (Diklat SAR Plan); d. Diklat koordinator lapangan Diklat (on scene coordinator/OSC); e. Diklat perencana latihan; f. Diklat pengoperasian peralatan; g. Diklat pengawakan sarana Pencarian dan Pertolongan; h. Diklat operator komunikasi; i. Diklat operator komunikasi lapangan; j. Diklat teknisi komunikasi; k. Diklat operator Local User Terminal (LUT) dan Mission Control Centre (MCC); l. Diklat manajemen pergudangan; m. Diklat instruktur Pencarian dan Pertolongan n. Diklat Basarnas Special Group (BSG); o. Diklat penanganan kecelakaan kendaraan; p. Diklat teknik pertolongan dari medan ketinggian (high angle rescue technique); q. Diklat pertolongan pertama (medical first responder); r. Diklat Pencarian dan Pertolongan di hutan (jungle search and rescue); s. Diklat Pencarian dan Pertolongan di air (water search and rescue); t. Diklat Pertolongan di ruang terbatas (confined space rescue); u. Diklat Pencarian dan Pertolongan di bangunan runtuh (collapse structure search and rescue); v. Diklat Pencarian dan Pertolongan dalam kebakaran (fire search and rescue); w. Diklat penanganan bahan-bahan berbahaya (hazardous material); x. Diklat evakuasi medis udara/heli rescue; y. Diklat Pencarian dan Pertolongan kedaruratan di perkotaan (urban SAR/USAR); z. Diklat kepemimpinan di lapangan; aa. Diklat pertolongan di bawah air (underwater rescue); bb. Diklat pertolongan di gua (cave rescue); cc. Diklat pertolongan bawah tanah; dd. Diklat teknis penyuluh Pencarian dan Pertolongan; ee. Diklat pembinaan kesamaptaan jasmani; ff. Diklat para medis; dan gg. Diklat inspektur pencarian dan pertolongan.

Peraturan Badan Nomor pk-3 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Sar Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VI

Pasal 44

Pasal 45

BAB VII

Pasal 46

Pasal 47

BAB VIII

Pasal 48