PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

PERBAN Nomor 9 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Badan Ekonomi Kreatif 3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja pada unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang secara langsung melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik. 4. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di bidang ekonomi kreatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. 9. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 10. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Organisasi Penyelenggara menyusun dan MENETAPKAN Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Organisasi Penyelenggara, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan. (2) Dalam menyusun dan MENETAPKAN Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Penyelenggara mengikutsertakan Masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta memperhatikan unsur keberagaman. (3) Organisasi Penyelenggara harus menerapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Komponen Standar Pelayanan terdiri dari: a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi: 1. persyaratan; 2. sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. jangka waktu penyelesaian; 4. biaya/tarif; 5. produk pelayanan; dan 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan. b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi, meliputi: 1. dasar hukum; 2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 3. kompetensi Pelaksana; 4. pengawasan internal; 5. penanganan pengaduan, saran, dan masukkan; 6. jumlah Pelaksana; 7. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan; 8. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan; dan 9. evaluasi kinerja Pelaksana. (6) Organisasi Penyelenggara melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas Standar Pelayanan setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Standar Pelayanan. (7) Hasil evaluasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: a. Standar Pelayanan tetap berlaku; atau b. Standar Pelayanan perlu diubah. (8) Dalam hal hasil evaluasi dan peninjauan kembali menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Organisasi Penyelenggara MENETAPKAN perubahan Standar Pelayanan.

Pasal 10

(1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara MENETAPKAN standar operasional prosedur. (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. (3) Standar operasional prosedur Pelayanan Publik dapat ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara.

Pasal 11

(1) Organisasi Penyelenggara menerbitkan Maklumat Pelayanan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. (2) Setiap Organisasi Penyelenggara menerbitkan Maklumat Pelayanan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas dan luas.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18